Polemik di Pesantren Darul Istiqamah, Pemeriptah Daerah Ambil Langkah Konkret
Polemik yang terjadi di Pesantren Darul Istiqamah, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, masih menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Masalah ini tidak hanya memicu perdebatan internal, tetapi juga mulai menimbulkan dampak ke masyarakat sekitar. Untuk meredam situasi yang semakin memanas, pemerintah daerah kini mengambil langkah-langkah konkret.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menyatakan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah instansi terkait untuk membahas masalah ini. Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur seperti Forkopimda, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pengadilan Agama. Pertemuan ini dilakukan di Aula Mapolres Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, pada Senin (6/4/2026).
Namun, dalam pertemuan tersebut, pihak-pihak yang bersengketa belum dihadirkan. Menurut Bupati, ini adalah langkah awal yang akan diambil untuk menyusun proses penyelesaian konflik. Dari hasil rapat, disepakati pembentukan tim mediasi yang akan mempertemukan langsung pihak-pihak yang berselisih.
“Tim ini nantinya akan mengundang semua pihak untuk kita dengarkan langsung persoalan utamanya. Kita harap ada jalan keluar,” ujarnya saat ditemui usai pertemuan tersebut.
Chaidir Syam menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum bisa menyimpulkan akar masalah secara pasti. Ia menilai informasi yang beredar masih bersifat sepihak. Namun, konflik diduga berkaitan dengan ketidaksepahaman internal, termasuk soal pengelolaan pesantren.
“Kalau titik masalahnya, ini yang mau kita dalami. Karena yang kita terima baru informasi dari satu sisi saja,” katanya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pihak-pihak yang terlibat tidak mengambil langkah yang justru memperkeruh situasi. Menurutnya, jika ada tindakan yang merugikan pihak lain, maka konsekuensi hukum bisa saja terjadi.
“Kita minta semua menahan diri dulu. Jangan sampai ada tindakan yang berdampak ke masyarakat,” tegasnya.
Isu Status Jalan di Kawasan Pesantren
Isu lain yang ikut mencuat adalah soal status jalan di kawasan pesantren yang disebut-sebut telah dicor menggunakan anggaran pemerintah. Chaidir Syam mengakui, hal itu masih dalam penelusuran dan membutuhkan data yang valid.
“Secara awal itu memang jalan pesantren, tapi pernah ada perbaikan dari pemerintah. Jadi kita perlu cek data riilnya,” jelasnya.
Ia juga belum memastikan apakah jalan tersebut sudah dihibahkan atau belum, karena masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait.
“Belum bisa dipastikan, karena kita masih akan diskusikan berdasarkan data yang ada,” jelasnya.
Peran DPRD dalam Penyelesaian Konflik
Sementara itu, Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, mengatakan pihaknya sudah lebih dulu memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun, situasi kembali memanas karena muncul persoalan baru di lapangan.
“RDP sudah dilakukan dan semua pihak sudah didengar. Tapi ternyata masih ada dinamika lain yang muncul,” ujarnya.
Terkait kritik warga soal belum adanya peninjauan lapangan, Gemilang menegaskan DPRD tidak tinggal diam. Menurutnya, langkah lanjutan masih menunggu koordinasi dengan pihak eksekutif dan aparat keamanan.
“Kami tetap akan turun, tapi harus terkoordinasi dulu. Ini bukan berhenti, hanya belum sampai ke tahap teknis,” titipnya.
Langkah-Langkah yang Diambil
Beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik ini. Salah satunya adalah pembentukan tim mediasi yang akan bertugas mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Tim ini akan mengundang semua pihak untuk mendengarkan langsung permasalahan yang mereka hadapi.
Selain itu, pihak pemerintah juga akan melakukan pengecekan data terkait status jalan di kawasan pesantren. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar valid dan dapat menjadi dasar dalam penyelesaian masalah.
Pemerintah juga mengimbau kepada seluruh pihak yang terlibat untuk tetap tenang dan tidak mengambil tindakan yang bisa memperburuk situasi. Jika ada tindakan yang merugikan pihak lain, maka konsekuensi hukum bisa saja terjadi.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik di Pesantren Darul Istiqamah dapat segera diselesaikan secara damai dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
