Penolakan Terhadap Pembangunan Gedung 7 Lantai di Kawasan BKB
Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV RM Fauwaz Diradja, SH, MKn secara tegas menolak rencana pembangunan gedung 7 lantai yang merupakan pengembangan Rumah Sakit dr AK Gani di kawasan inti Benteng Kuto Besak (BKB). Ia menegaskan bahwa BKB adalah warisan sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan bukan ruang bisnis atau area yang bisa dibangun tanpa pertimbangan sejarah dan budaya.
“Benteng Kuto Besak adalah warisan sejarah Kesultanan Palembang Darussalam. Ini bukan ruang bisnis, bukan pula kawasan yang bisa dibangun tanpa pertimbangan sejarah dan budaya,” ujarnya dalam orasi kegiatan unjuk rasa 12.12 yang berlangsung Jumat pekan lalu.
Ia menyayangkan pembangunan tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) dan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam pelestarian sejarah. SMB IV menekankan bahwa setiap pembangunan di kawasan BKB harus melalui kajian yang benar dan melibatkan pihak terkait. Ia serta seluruh zuriat Kesultanan Palembang Darussalam dan masyarakat Palembang meminta pembangunan gedung 7 lantai itu tidak dilanjutkan.
Lebih jauh, Sultan mendesak pemerintah agar Benteng Kuto Besak dibuka dan difungsikan sebagai kawasan cagar budaya yang hidup, bukan kawasan tertutup yang kehilangan ruh sejarahnya. “BKB harus menjadi ruang edukasi, ruang budaya, dan ruang identitas bagi masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan,” ujarnya.
Sejarah Benteng Kuto Besak
SMB IV menjelaskan sejarah bangunan Kuto Besak atau sekarang disebut dengan Benteng Kuto Besak (BKB). Kuto ini didirikan oleh Sultan Muhammad Bahauddin (ayahanda Sultan Mahmud Badaruddin II) pada tahun 1780, ketika Kesultanan Palembang Darussalam berada di puncak masa kejayaan. Benteng ini diselesaikan dalam waktu 17 tahun lamanya atau selesai pada tahun 1797.
Bentuk Benteng Kuto Besak adalah persegi panjang. Ukurannya adalah 288,75 meter × 183,75 meter. Terdapat selekoh yang dibangun di tiap sudut benteng. Selekoh berbentuk trapesium dibangun di sudut utara, timur dan selatan. Sedangkan di sudut barat, selekoh berbentuk segi lima. Pintu gerbang Benteng Kuto Besak ada tiga. Pintu dibangun di bagian timur laut, barat laut dan tenggara. Dibangun beberapa celah untuk mengintai di dinding benteng. Celah ini semakin mengecil ke arah dalam. Dermaga dibangun di bagian depan benteng. Dermaga ini digunakan untuk jalan sultan menuju Sungai Musi.
“Dibandingkan dengan benteng di daerah lain di nusantara, BKB merupakan satu-satunya benteng yang dibangun oleh pribumi. Sedangkan di tempat lain, rata-rata dibangun oleh kolonial,” katanya.
Selamatkan Cagar Budaya BKB
Koordinator aksi RM Genta Laksana menambahkan bahwa sejak awal didirikan, BKB berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang didalamnya terdapat keraton atau istana Sultan dan para petinggi inti Kesultanan. Disamping itu, BKB juga menjadi pusat pertahanan yang dapat dibuktikan dari peristiwa peperangan yang terjadi pada tahun 1812, 1819, dan 1821.
Saat ini, BKB telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: KM.09/PW.007/MKP/2004, tanggal SK: 2004-03-03. Dari kajian sejarah pertahanan, BKB telah pula masuk dalam buku “Warisan Budaya Bernilai Pertahanan Defence Heritage Indonesia” Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, karya Gerald Theodorus L. Toruan, SH., M.H dan Dr Jeanne Francoise.
“Sebagai cagar budaya, BKB seharusnya dapat difungsikan dan dimanfaatkan sebagaimana benteng cagar budaya di daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Menurutnya, pendirian 6 lantai ini rencananya akan diteruskan pembangunannya atas Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Gubernur Sumsel. Namun, sangat disayangkan bangunan di zona inti BKB ini diduga tidak sesuai dengan kaidah norma Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan dikhawatirkan akan merusak status dan kondisi cagar budaya BKB.
“Pengembangan RS AK Gani merupakan hak Kesdam II/Sriwijaya, namun seharusnya tidak berada di kawasan BKB. Untuk itu, apabila rencana pendirian bangunan 6 lantai tersebut akan dilanjutkan dengan dana BKBK, bukankah akan lebih baik dana tersebut dibelikan lahan untuk pembangunan RS AK Gani, sehingga tidak mengganggu cagar budaya BKB,” katanya.
Dalam aksi ini Genta mengatakan pihaknya memberikan beberapa tuntutan kepada Gubernur Sumsel dan Kodam II Sriwijaya yaitu Hentikan bangunan 6 lantai untuk pengembangan Rumah Sakit AK Gani yang didirikan oleh Kesatuan Kesehatan Kodam II/Sriwijaya di zona inti kawasan Cagar Budaya BKB. Lalu selamatkan BKB dari potensi yang mengancam perusakan struktur dan bangunannya, Revitalisasi dan fungsikan BKB sebagaimana cagar budaya yang dapat membawa manfaat untuk kepentingan identitas dan marwah Kesultanan Palembang Darussalam, edukasi sejarah dan kepariwistaan Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Selain itu mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang agar menyediakan lahan di tempat lain untuk para TNI.
Pandangan Para Pakar
Dr. Kemas A.R. Panji menyayangkan adanya pembangunan gedung pengembangan RS dr Ak Gani tersebut, dia mengusulkan pengembangan RS dr Ak Gani lebih baik ditempat lain. “Untuk pengembangan pariwisata di BKB kita harapkan ada sinergi antara Kodam II Sriwijaya dengan Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel agar masyarakat bisa mengakses dan masuk BKB walaupun di sudut-sudut tertentu.”
“Kedepan harus ada koordinasi antara Kodam II Sriwijaya dalam pengembangan BKB dengan pihak terkait seperti TACB dan dinas terkait.” katanya.
Plt. Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Sumatera Selatan Panji Tjahjanto, S.Hut., M.Si. mengapresiasi aksi demo yang berjalan dengan damai, santun dan penuh nilai budaya.
