APBN Tetap Solid di Tengah Tekanan Global
Wihadi Wijanto, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi dinamika global. Ia menilai APBN memiliki peran strategis sebagai instrumen stabilisasi ekonomi yang mampu meredam gejolak eksternal, menjaga daya beli masyarakat, serta menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga dengan inflasi yang terkendali pada level 3,48 persen pada Maret 2026. Pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen, sementara PMI manufaktur berada di zona ekspansif. Dalam kondisi tersebut, APBN sangat mampu bekerja sebagai shock absorber.
Secara fiskal, kondisi APBN masih berada dalam koridor aman. Defisit anggaran tetap terkendali dan rasio utang terjaga, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan anggaran subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Wihadi menyebut kinerja pendapatan negara hingga Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan. Capaian tersebut dinilai memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran prioritas melalui kebijakan refocusing tanpa mengganggu batas defisit.
“APBN kita sehat, defisit tetap terjaga di bawah 3 persen meskipun menghadapi tekanan global,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan efisiensi belanja non-prioritas guna memperkuat alokasi subsidi energi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah efek domino terhadap perekonomian, seperti lonjakan inflasi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga peningkatan biaya dana.
“Kenaikan harga energi bisa memicu perlambatan ekonomi jika tidak diantisipasi dengan baik,” tambahnya.
Wihadi menilai kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk memberikan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk keputusan tidak menaikkan harga BBM.
Ia juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan tersebut, yang dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo. Tidak menaikkan harga BBM dalam situasi seperti ini justru memberikan dampak positif bagi rakyat dan ekonomi nasional,” pungkasnya.
Pernyataan Wihadi tersebut sekaligus menanggapi penegasan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, terkait komitmen menjaga disiplin fiskal. Airlangga menyampaikan bahwa Presiden berkomitmen menjaga rasio utang negara tetap di bawah 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur batas maksimal hingga 60 persen.
“Defisit APBN juga dijaga di level 3 persen dan akan dipertahankan hingga akhir tahun,” ujar Airlangga usai Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Jakarta.
Ia menambahkan, kondisi perekonomian nasional saat ini masih berada dalam tren positif, ditopang oleh berbagai indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen, PMI manufaktur yang ekspansif, cadangan devisa yang stabil, serta neraca pembayaran yang terjaga.
Pemerintah pun optimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 dapat mencapai kisaran 5,5 persen, sejalan dengan target yang telah ditetapkan.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang disiplin dan kinerja APBN yang dinilai solid, pemerintah diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus menghadapi tekanan global yang terus berkembang.
Kebijakan Subsidi Energi Sebagai Strategi Stabilisasi Ekonomi
Salah satu kebijakan utama yang diambil pemerintah adalah pengelolaan subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah perlambatan ekonomi nasional. Dengan adanya subsidi, harga BBM tetap terjangkau, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang terjadi di pasar global.
Subsidi energi juga menjadi alat untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri. Jika harga BBM naik, maka biaya produksi dan distribusi akan meningkat, yang berpotensi memicu inflasi. Dengan subsidi, pemerintah berhasil mengurangi dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap perekonomian rakyat.
Selain itu, kebijakan ini juga mendukung program pemerintah dalam memperkuat sektor industri. Dengan harga BBM yang stabil, produsen dapat menjaga harga jual produk mereka, sehingga tidak terjadi penurunan daya saing di pasar internasional.
Efisiensi Belanja Non-Prioritas untuk Menjaga Keseimbangan Fiskal
Pemerintah juga melakukan efisiensi belanja non-prioritas untuk memperkuat alokasi subsidi energi. Langkah ini dilakukan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara optimal. Dengan efisiensi, pemerintah dapat mempertahankan defisit di bawah 3 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Efisiensi belanja ini juga membantu menghindari risiko peningkatan utang negara yang berlebihan. Dengan rasio utang yang terjaga di bawah 40 persen terhadap PDB, pemerintah memiliki ruang untuk mengambil kebijakan fiskal yang proaktif tanpa mengancam stabilitas ekonomi.
Tantangan dan Peluang di Tengah Tekanan Global
Meski APBN tetap stabil, pemerintah tetap menghadapi tantangan dari tekanan global. Harga minyak yang fluktuatif, inflasi yang terkendali, serta ketidakpastian ekonomi global tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
Namun, dengan kebijakan fiskal yang disiplin dan kinerja APBN yang solid, pemerintah diyakini mampu menghadapi tantangan tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif dan indikator-indikator ekonomi yang baik memberikan harapan bahwa perekonomian nasional akan tetap tumbuh secara berkelanjutan.
