Usulan Efisiensi Penggunaan Mobil Dinas di Solo
Anggota DPRD Surakarta, Honda Hendarto, mengusulkan langkah efisiensi besar terhadap penggunaan mobil dinas di kota ini. Usulan ini muncul di tengah situasi kenaikan harga minyak dunia yang memengaruhi anggaran daerah. Ia menyarankan pemangkasan operasional kendaraan dinas hingga 50 persen serta kebijakan agar mobil dinas dikandangkan di luar jam kerja untuk menekan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Apakah tidak lebih efektif apabila pemerintah kota melakukan sebuah kebijakan menghemat BBM efisiensi saja BBM 50 persen dari anggaran yang ada saat ini,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Usulan ini muncul di tengah upaya pemerintah melakukan penghematan akibat kondisi global, termasuk dampak ketegangan geopolitik yang memicu kenaikan harga minyak dunia. Sejumlah kebijakan efisiensi telah diterapkan, seperti Work From Home (WFH) hingga penggunaan sepeda.
Pemangkasan Operasional Kendaraan Dinas
Menurut Honda, pemangkasan operasional kendaraan dinas merupakan langkah yang lebih efektif karena dampaknya dapat dihitung secara jelas. Ia menilai penghematan tersebut dapat langsung mengurangi beban anggaran daerah.
“Itu akan lebih efektif akan lebih bermanfaat. Hasil efisiensi bisa digunakan kepentingan masyarakat yang lain. Sekaligus efisiensi BBM 50 persen dengan pertimbangan tertentu,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa diberlakukan sama. OPD dengan mobilitas tinggi seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP dinilai perlu pengecualian. “Satpol PP dan Dishub yang memang operasionalnya sangat intens keliling wilayah itu juga menjadi pertimbangan. OPD yang operasionalnya betul-betul hampir setiap saat operasi di lapangan mestinya juga pertimbangan sendiri, tidak asal 50 persen,” tambahnya.
Usulan Mobil Dinas Dikandangkan di Luar Jam Kerja
Selain efisiensi penggunaan BBM, Honda juga mengusulkan kebijakan agar seluruh mobil dinas dikandangkan di kantor setelah jam kerja selesai. Menurutnya, langkah ini dapat mencegah penggunaan kendaraan untuk kepentingan di luar pekerjaan.
“Lebih efektif lagi langkah kedua semua mobil operasional Pemerintah Kota semua harus ada di kantor. Tidak boleh dibawa pulang,” tuturnya. Ia menambahkan, fasilitas pemerintah sudah memadai untuk mendukung kebijakan tersebut. Jika kantor tidak mencukupi, Balai Kota Solo bisa menjadi alternatif tempat parkir kendaraan dinas.
“Semua harus stand by di kantor. Kalau kantor nggak punya garasi taruh balai kota. Kalau mau membuat kebijakan seperti itu,” jelasnya.
Efisiensi Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat
Honda menilai, penghematan dari sektor operasional kendaraan dinas dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, ia mendorong keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan efisiensi.
“Untuk menghemat sebuah anggaran yang mana berdampak terhadap kepentingan kebutuhan masyarakat yang lain. Kalau berani memangkas 50 persen dan berani membuat kebijakan semua mobil operasional harus sudah di kantor setelah operasional selesai,” ujarnya.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berlaku mutlak untuk semua pejabat. Kendaraan dinas yang melekat pada pejabat tertentu seperti Wali Kota, Sekda, dan kepala dinas dapat dikecualikan.
“Kecuali pejabat tertentu seperti Wali Kota, Sekda, Kepala Dinas, monggo,” pungkasnya.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
