Pengadaan Mobil Dinas Mewah untuk Gubernur Kaltim Jadi Sorotan
Pengadaan mobil dinas mewah untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menjadi sorotan di tengah kritik yang datang dari masyarakat dan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini memicu perdebatan terkait prioritas penggunaan anggaran daerah dan kebutuhan riil pemerintahan.
Rudy Mas’ud sempat membela diri dengan alasan mobilitas tinggi wilayah Kaltim sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sering menerima tamu internasional. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk membatalkan rencana pengadaan mobil senilai Rp8,5 miliar. Keputusan ini dinilai sebagai respons positif terhadap kritik masyarakat dan menunjukkan bahwa kepala daerah bersedia mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
Penjelasan dari KPK
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan apresiasi atas pembatalan tersebut. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah siap mendengarkan suara rakyat dan masukan dari ruang publik. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan publik dalam sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang rentan terhadap penyelewengan.
Budi mengingatkan bahwa setiap pembelanjaan uang negara harus didasarkan pada kebutuhan riil, bukan sekadar keinginan. Ia menyoroti beberapa hal penting terkait pengadaan barang milik daerah, seperti:
- Perencanaan yang matang agar pengadaan sesuai dengan kebutuhan fungsional.
- Pengecekan aset eksisting sebelum membeli kendaraan baru, untuk memastikan apakah kendaraan lama masih layak digunakan.
- Penerapan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran.
Kritik Sebelumnya dan Respons Gubernur
Sebelum pembatalan, KPK juga sempat mewanti-wanti Pemprov Kaltim tentang risiko korupsi dalam sektor PBJ. Beberapa praktik seperti pengondisian lelang, mark-up harga, dan penurunan spesifikasi (downgrade spek) disebut sebagai ancaman nyata.
Pembatalan pengadaan mobil mewah ini diumumkan langsung oleh Gubernur Kaltim melalui akun Instagram pribadinya. Ia memastikan bahwa keputusan ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan maupun pelayanan publik. Rudy juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi di masyarakat.
Gaya Berpakaian Istri Gubernur Jadi Sorotan
Selain mobil dinas, gaya berpakaian istri Gubernur Kaltim, Sarifah Suraidah, juga menjadi sorotan. Ia sering tampil dengan pakaian yang dianggap berlebihan, termasuk longdress mirip noni Belanda lengkap dengan topi putih dan perhiasan mencolok.
Sarifah memberikan tanggapan melalui unggahan di Instagram story-nya. Ia menyampaikan bahwa hidup hanya sekali dan ia memilih untuk menjadi diri sendiri. Ia juga memaafkan orang-orang yang mengejeknya.
Tanggapan dari Tim Ahli
Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, menanggapi kritik terhadap gaya busana Sarifah. Ia menyatakan bahwa gaya berpakaian istri gubernur sudah seperti itu sejak sebelum suaminya menjadi gubernur. Sudarno menegaskan bahwa keluarga tersebut sudah mapan sejak lama.
Ia juga menyampaikan bahwa kritik publik sebaiknya lebih diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintah. Sudarno menilai bahwa isu dinasti politik lebih berkaitan dengan etika dan hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka.
Pemerintah daerah menyatakan terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Sudarno menyebut masukan publik sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan di Kalimantan Timur. Ia berterima kasih atas kritik yang diberikan, karena dianggap sebagai “vitamin” bagi pemerintah.
