Perubahan Hukum Pidana: Kumpul Kebo Kini Dikenai Sanksi
Peraturan hukum yang baru saja diberlakukan kini mengubah wajah hukum pidana di Indonesia. Salah satu perubahan signifikan adalah pengaturan tentang praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, yang umum disebut sebagai “kumpul kebo”. Aturan ini resmi berlaku sejak 2 Januari 2026, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mulai berlaku.
Apa Itu Kumpul Kebo?
Kumpul kebo atau kohabitasi merujuk pada tindakan hidup bersama antara dua orang layaknya suami istri, namun tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Dalam KUHP lama, tindakan ini belum diatur secara eksplisit. Namun, dengan diberlakukannya KUHP Nasional, praktik tersebut kini masuk dalam kategori perbuatan yang dapat diproses secara hukum.
Menurut Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, perbuatan kumpul kebo dapat dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 412 KUHP baru. Pelaku dapat dihukum penjara paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp10 juta, yang termasuk dalam kategori delik II.
Mekanisme Pengaduan dalam Hukum Baru
Salah satu hal penting dalam aturan ini adalah bahwa pasal tersebut bersifat delik aduan absolut. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan jika ada pengaduan langsung dari pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku. Tanpa adanya pengaduan, aparat penegak hukum tidak bisa memproses perkara.
Pihak yang berhak mengajukan pengaduan adalah:
* Suami atau istri bagi pelaku yang masih terikat perkawinan.
* Orang tua atau anak bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan.
Warga sekitar, orang yang tidak dikenal, maupun organisasi kemasyarakatan tidak memiliki legal standing untuk melaporkan perbuatan kumpul kebo. Jika pihak luar tetap melakukan pelaporan, mereka berisiko menghadapi persoalan hukum lain seperti pencemaran nama baik.
Tujuan Pengaturan Delik Aduan
Abdul menjelaskan bahwa pengaturan delik aduan dalam pasal-pasal kesusilaan bertujuan melindungi privasi warga negara agar negara maupun pihak lain tidak melakukan intervensi berlebihan terhadap kehidupan pribadi seseorang. Namun, jika terjadi pelanggaran ketertiban umum, misalnya membuat keributan, menyetel musik keras, atau menggelar pesta yang mengganggu lingkungan, itu bisa dilaporkan, tetapi bukan menggunakan pasal perzinaan.
Selain itu, pengaduan dalam delik aduan dapat dicabut atau diselesaikan secara damai sebelum perkara masuk tahap pemeriksaan di pengadilan.
Perubahan Struktural dalam Hukum Pidana
Pemberlakuan KUHP Nasional ini berjalan bersamaan dengan diterapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024. Pemerintah menilai kedua regulasi tersebut menandai berakhirnya penggunaan hukum pidana kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru sebagai tonggak sejarah penegakan hukum nasional. Menurut Yusril, KUHP Nasional membawa perubahan mendasar dalam paradigma pemidanaan, dari pendekatan yang semata-mata menghukum menjadi pendekatan restoratif.
Tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga memulihkan korban, masyarakat, dan pelaku. Pendekatan tersebut tercermin dalam perluasan pidana alternatif, seperti kerja sosial, rehabilitasi, serta mediasi, termasuk penekanan pada rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika guna mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.
Integrasi Nilai Lokal dan Budaya
Selain itu, KUHP baru juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia. Ketentuan yang bersifat sensitif, termasuk hubungan di luar perkawinan, dirumuskan sebagai delik aduan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan privasi individu.
Sementara itu, KUHAP baru memperkuat mekanisme penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah juga menyiapkan berbagai aturan pelaksana untuk memastikan pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum.
Persiapan Institusi Penegak Hukum
Polri menyatakan siap menerapkan KUHP dan KUHAP baru sejak 2 Januari 2025. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan seluruh unsur penegakan hukum di lingkungan Polri telah mempedomani aturan tersebut sejak pukul 00.01 WIB. Panduan pelaksanaan, pedoman teknis, serta format administrasi penyidikan telah disusun oleh Bareskrim Polri dan disesuaikan dengan ketentuan KUHP dan KUHAP terbaru.
Kesiapan serupa juga disampaikan Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, memastikan jajaran kejaksaan telah siap melaksanakan KUHP dan KUHAP baru, baik secara kelembagaan maupun teknis. Berbagai peningkatan kapasitas jaksa telah dilakukan melalui bimbingan teknis, FGD, dan pelatihan kolaboratif. SOP dan pedoman penanganan perkara juga telah disesuaikan agar penerapan hukum berjalan seragam di seluruh Indonesia.
