Berlaku Hari Ini, Cara Unduh File KUHP dan KUHAP Baru dari Situs Pemerintah

KUHP dan KUHAP Baru Mulai Berlaku Hari Ini

Pada hari ini, Jumat (2/1/2026), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru secara resmi berlaku. Dua pedoman hukum tersebut telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan diresmikan bersamaan.

Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, penandatanganan KUHAP dilakukan pada pertengahan Desember 2025, meskipun tanggal pastinya tidak dirinci. Ia juga memastikan bahwa KUHAP yang baru telah memiliki nomor undang-undang resmi. Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru akan terjadi bersamaan, yaitu pada 2 Januari 2026.

Masyarakat dapat mengakses file KUHP dan KUHAP baru melalui laman JDIH Setneg RI. Berikut link download untuk file KUHP dan KUHAP:

KUHP Baru <<<

KUHAP Baru <<<

Pentingnya Reformasi Hukum Nasional

Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum nasional. Setelah puluhan tahun menggunakan hukum pidana yang berasal dari masa kolonial, Indonesia kini memiliki perangkat hukum pidana yang disusun berdasarkan nilai Pancasila, UUD 1945, serta menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyoroti bahwa keberhasilan penerapan KUHP dan KUHAP baru tidak hanya diukur dari pergantian norma hukum, tetapi juga dari kesiapan Aparat Penegak Hukum (APH). Menurutnya, tantangan terbesar terletak pada kesiapan APH, mulai dari Polri, Kejaksaan, Pengadilan, hingga Lembaga Pemasyarakatan.

Adang menyatakan harapan bahwa KUHP dan KUHAP baru akan membawa perubahan paradigma yang fundamental. Sistem hukum pidana ke depan lebih menekankan prinsip ultimum remedium, keadilan restoratif, pidana alternatif non-pemenjaraan, serta pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).

Tantangan dan Persiapan APH

Adang menekankan tiga aspek utama yang harus dipersiapkan oleh APH:

1. Kesiapan konseptual dan pemahaman substansi hukum
   
   APH tidak cukup hanya mengetahui bunyi pasal, tetapi juga harus memahami filosofi, tujuan, dan semangat pembaruan hukum pidana nasional agar penerapan norma tidak menyimpang dari cita-cita keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan
   
   Pendidikan dan pelatihan yang berjenjang, terstruktur, dan seragam perlu menjadi prioritas utama. Kurikulum di institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman harus disesuaikan dengan KUHP dan KUHAP baru. Selain itu, harmonisasi peraturan internal dan pedoman teknis antar lembaga penegak hukum dinilai mutlak diperlukan guna mencegah perbedaan penafsiran.

3. Kesiapan sistem dan budaya hukum
   
   Pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan harus menjadi bagian dari budaya kerja aparat penegak hukum. KUHP dan KUHAP baru menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir, bukan alat utama untuk menyelesaikan setiap persoalan sosial.

Perbedaan Antara KUHP dan KUHAP

Berikut adalah perbedaan antara KUHP dan KUHAP:

• Ruang lingkup aturan
  
  KUHP: Mengatur jenis-jenis tindak pidana, delik, serta ancaman pidana.
  
  KUHAP: Mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

• Fokus utama
  
  KUHP: Substansi hukum pidana — apa yang dianggap sebagai kejahatan dan hukuman yang dikenakan.
  
  KUHAP: Prosedural hukum pidana — bagaimana aparat penegak hukum bekerja dalam menangani perkara pidana.

• Isi pokok
  
  KUHP: Memuat pasal-pasal tentang perbuatan yang dilarang (misalnya pencurian, korupsi, penganiayaan) dan sanksinya.
  
  KUHAP: Memuat aturan tentang hak tersangka, kewenangan penyidik, proses penahanan, pembuktian, hingga putusan pengadilan.

• Tujuan
  
  KUHP: Memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.
  
  KUHAP: Menjamin proses hukum berjalan adil, transparan, dan sesuai prosedur, termasuk perlindungan hak asasi manusia.