Komentar Kontroversial Jusuf Kalla Mengundang Reaksi dari Partai Golkar
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), kembali memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan partai politik. Dalam pernyataannya, JK memprediksi potensi terjadinya kekacauan atau “chaos” pada periode Juli–Agustus 2026. Pernyataan ini tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi juga menimbulkan reaksi tajam dari internal Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menyampaikan pendapatnya mengenai pernyataan JK tersebut. Menurutnya, ucapan JK sudah melampaui batas analisis politik biasa. Idrus menilai bahwa penyebutan waktu spesifik dalam pernyataan tersebut mengindikasikan adanya target operasi tertentu yang bertujuan menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Kalau sebuah pernyataan sudah menentukan kapan akan terjadi sesuatu, itu bukan lagi prediksi. Itu seperti sudah ada skenario dan target operasi,” ujar Idrus dalam pernyataannya, Jumat (10/4/2026).
Idrus juga menekankan bahwa narasi dengan tingkat kepastian tinggi seperti itu memiliki efek destruktif. Narasi tersebut dapat mendorong masyarakat untuk menyesuaikan perilaku secara antisipatif, yang justru dapat memicu realitas negatif yang diprediksi.
“Ketika narasi seperti itu beredar luas, publik tidak hanya menerima informasi, tetapi mulai menyesuaikan perilaku secara antisipatif yang justru dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kondisi yang diprediksi,” katanya.
Sentilan Soal Harga BBM dan Kepentingan Rakyat
Idrus secara terbuka menyayangkan sikap JK yang terkesan kontraproduktif dengan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Di saat Kementerian Keuangan dan BPS mencatat indikator ekonomi yang relatif terjaga, termasuk keputusan menahan kenaikan harga BBM di tengah tren kenaikan minyak global, narasi ketidakstabilan justru muncul dari tokoh bangsa.
“Di saat pemerintah sedang mati-matian mempertahankan harga BBM agar tidak membebani rakyat, beliau justru seperti mendorong narasi yang tidak stabil. Lha ini gimana? Kalau harga dinaikkan, kan risikonya ada di rakyat dan pemerintah juga,” ujarnya dengan nada lugas.
Lebih jauh, Idrus Marham mencurigai adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak tercapai, sehingga isu “chaos” dijadikan alat tawar atau instrumen penekan oleh JK terhadap pemerintah.
Ia menekankan bahwa dalam fase transisi pemerintahan, stabilitas nasional adalah harga mati yang tidak boleh diganggu oleh narasi yang memancing kemarahan publik.
“Boleh jadi ada kepentingan yang terganggu atau tidak tercapai, lalu dijadikan instrumen penekan,” imbuhnya.
Polaritas di Media Sosial
Pantauan di platform digital seperti X (sebelumnya Twitter) dan TikTok menunjukkan kata kunci “chaos 2026” sempat menjadi trending topic. Masyarakat terbelah; sebagian melihatnya sebagai bentuk kewaspadaan tokoh senior, namun tak sedikit yang menganggapnya sebagai provokasi yang memicu ketakutan kolektif.
Polemik ini menjadi pengingat bagi para tokoh publik bahwa di tengah ketidakpastian global, setiap kata memiliki beban tanggung jawab. Disiplin dalam menyampaikan narasi bukan sekadar etika, melainkan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan rakyat dan kekuatan ekonomi nasional dari ancaman perpecahan.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
