dailydenpasar.com JAKARTA – Komisi I DPR RI memulai pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Sedianya, Komisi yang tersebut membidangi pertahanan ini menerima aspirasi dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) pada Awal Minggu (10/3/2025).
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto mengatakan, akan ada sejumlah hal yang tersebut dibahas pada Daftar Inventaris Permasalahan (DIM) RUU TNI. Ia pun mengungkap ada 3 pasal yang dimaksud menjadi fokus pembahasan di RUU TNI.
“Kita akan revisi yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di tempat Pasal 47, TNI bisa jadi ke mana cuma kemudian pada usia di tempat Pasal 53 serta satu lagi dalam kedudukan di tempat Pasal 3,” tutur Utut pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersatu PEPABRI di dalam ruang rapat Komisi I DPR RI, Ibukota Indonesia Pusat, Awal Minggu (10/3/2025).
Ia pun menilai, ketentuan di regulasi TNI pada waktu ini tak memberi keadilan pada prajurit. Salah satunya, kata dia, klausul yang mana mengatur batas usia pensiun prajurit hanya sekali 53 tahun.
“Menurut hemat saya ini ada ketidakadilan, kalau dari sisi pengabdian jangan pernah ragukan TNI mereka ready untuk urusan apa aja, mulai dari tsunami, tempur sampai yang mana lainnya. Minta maaf kalau ini dianggap subjektifitas saya selaku pimpinan komisi,” tutur Utut.
Legislator PDI Perjuangan pun membandingkan usia pensiun guru 60 tahun kemudian dosen 65 tahun. Menurutnya, batas usia pensiun TNI untuk jabatan tamtama lalu perwira bisa jadi lebih lanjut tunggu dari 53 tahun.
“Kalau dari konsep kesamaptaan usia 53 dugaan cuma masih jos atau masih top markotop. Kalau ada yang digunakan terluka, ya itu apa boleh buat lantaran biasanya latihan yang mana berlebihan atau pertempuran,” tutur Utut.
