Pemerintah Iran Mengkritik Netanyahu atas Serangan di Lebanon
Pemerintah Iran menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memiliki motif tersembunyi di balik serangan yang terus berlangsung di Lebanon. Teheran menganggap aksi militer tersebut dapat menggagalkan gencatan senjata yang baru saja disepakati antara Iran dan Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan pernyataan tersebut dengan secara terbuka mengaitkan tindakan Netanyahu dengan proses hukum yang sedang dihadapinya. Dia menyoroti bahwa persidangan kasus korupsi Netanyahu akan kembali digelar dalam waktu dekat. Menurut Araghchi, keberlanjutan konflik justru dapat menjadi alat bagi Netanyahu untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan domestiknya. Dia bahkan menyebut, perdamaian justru dapat mempercepat proses hukum terhadap pemimpin Israel tersebut.
“Gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya,” tulis Araghchi melalui media sosial pada Jumat (10/4/2026).
Perbedaan Sikap Soal Lebanon Memperuncing Ketegangan
Salah satu sumber ketegangan utama dalam kesepakatan gencatan senjata adalah perbedaan pandangan terkait Lebanon. Iran mengklaim wilayah tersebut termasuk dalam cakupan kesepakatan yang dimediasi oleh Pakistan. Pernyataan itu juga sejalan dengan keterangan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang sebelumnya menyebut gencatan senjata berlaku luas di kawasan, termasuk Lebanon.
Namun, Israel menolak klaim tersebut. Netanyahu mengatakan, operasi militer di Lebanon tetap akan berlanjut, dengan alasan menargetkan kelompok Hizbullah yang bersekutu dengan Iran. Di sisi lain, Gedung Putih juga membantah bahwa seluruh tuntutan Iran, termasuk terkait Lebanon, telah disetujui oleh Presiden Donald Trump, menandakan bahwa kesepakatan yang ada masih menyisakan banyak perbedaan tafsir.
Iran Memperingatkan Risiko Gagalnya Diplomasi
Araghchi memperingatkan bahwa membiarkan Israel melanjutkan serangan dapat merusak upaya diplomasi yang sedang berjalan. Dia menilai langkah tersebut justru akan merugikan Amerika Serikat sendiri. “Jika AS ingin meruntuhkan ekonominya sendiri dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, itu pada akhirnya adalah pilihannya. Kami menilai itu bodoh, tetapi kami siap menghadapinya,” ujar dia.
Pernyataan ini menunjukkan Iran melihat situasi di Lebanon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika gencatan senjata secara keseluruhan. Sejumlah pejabat dan media Iran bahkan menyebut kemungkinan respons yang lebih keras jika serangan terus berlanjut. Opsi tersebut termasuk tindakan militer atau langkah strategis seperti penutupan Selat Hormuz.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan telah meminta Israel untuk menurunkan intensitas serangan. “Saya sudah berbicara dengan Bibi (Netanyahu), dan dia akan meredakannya. Saya rasa kita semua harus sedikit menurunkan intensitas,” ujar Trump kepada NBC News.
Kasus Korupsi Netanyahu Kembali Jadi Sorotan
Di tengah situasi geopolitik yang memanas, proses hukum terhadap Netanyahu kembali menjadi perhatian. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus korupsi terhadapnya akan dilanjutkan pada Minggu. Pengadilan menyebutkan, normalisasi kembali aktivitas peradilan memungkinkan proses tersebut berjalan. Kembalinya sistem peradilan ke aktivitas normal menjadi dasar dilanjutkannya persidangan yang akan menghadirkan saksi dari pihak pembela.
Netanyahu menghadapi beberapa dakwaan, termasuk tuduhan kolusi untuk mendapatkan pemberitaan yang menguntungkan dari media serta menerima gratifikasi senilai lebih dari 260 ribu dolar AS dari para miliarder. Dia telah berulang kali membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut proses hukum yang berjalan sejak 2019 sebagai persidangan bermotif politik.
Di sisi lain, Presiden AS, Donald Trump, bahkan pernah meminta Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu. Permintaan tersebut disampaikan dalam pidato di parlemen Israel dan dilanjutkan melalui surat resmi dari tim hukum Netanyahu.
