Satu Tahun Pimpin Yogyakarta, Hasyo Akui Masih Punya Hutang pada Rakyat

Tantangan dan Visi Pemkot Yogyakarta di Tahun Kedua Kepemimpinan

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo-Wawan Harman, mengakui bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan selama masa jabatannya. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah realisasi program pendidikan berbasis kewilayahan. Pemerintah Kota Yogyakarta pun merencanakan refocusing anggaran yang dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu fisik dan non-fisik.

Pada tahun kedua kepemimpinannya, Hasto dan Wawan mulai fokus pada implementasi kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat. Dalam agenda “Syawalan dan Refleksi 1 Tahun Hasto-Wawan” di Taman Budaya Embung Giwangan, Senin (30/3/2026), Hasto menjelaskan bahwa rekonstruksi sosial menjadi tulang punggung dari seluruh kerja teknokratis pemerintahannya. Hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar selaras dengan ritme pembangunan kota.

Program Pendidikan Berbasis Kewilayahan

Salah satu ‘hutang’ besar yang menjadi sorotan adalah realisasi program pendidikan berbasis kewilayahan. Wali Kota menekankan pentingnya menghidupkan kembali marwah Yogyakarta sebagai Kota Pelajar melalui program One Village One Sister University. Meskipun nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai perguruan tinggi telah ditandatangani, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan yang harus dituntaskan pada 2026.

Hasto menjelaskan, bagaimana kampung-kampung di Kota Yogyakarta memiliki jam belajar yang didampingi oleh perguruan-perguruan tinggi. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mengembangkan Yogyakarta sebagai kota budaya yang produktif serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik. Ini menjadi bagian dari pekerjaan rumah yang harus dikerjakan ke depan.

Refocusing Anggaran

Menjelang tahun 2026, Pemkot Yogyakarta berencana melakukan refocusing anggaran. Untuk urusan fisik, Hasto terinspirasi dari keberhasilan Tri Rismaharini di Surabaya dalam hal kebersihan dan keasrian taman. Ia ingin memberikan “make up” besar-besaran terhadap estetika kota.

Sementara itu, pada sisi non-fisik, fokus utama terletak pada penegakan regulasi dan kedisiplinan. Kawasan Malioboro menjadi etalase utama ketaatan aturan, mulai dari ketertiban parkir hingga pengelolaan sampah. Sektor ekonomi kreatif juga mendapat perhatian khusus melalui revitalisasi deretan Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar mampu menghasilkan karya yang bersaing di kancah nasional.

Hasto menjelaskan, pusat desain (PDIN) harus dihidupkan agar lahir karya-karya desain nasional dari Kota Yogyakarta. UPT Logam juga harus berkarya dan kembali produktif.

Apresiasi dari Pengamat Sosial

Dalam kesempatan yang sama, pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menyampaikan apresiasi terhadap setahun kepemimpinan Hasto-Wawan di Kota Yogyakarta. Namun, ia menilai bahwa ide besar yang diusung sarat tantangan untuk diterapkan di tengah dinamika sosial dan birokrasi.

Arie Sujito menekankan bahwa cara yang digunakan Pak Hasto, yaitu teknokrasi dan birokrasi, tidak mudah. Masyarakat harus dijadikan subjek, bukan objek. Pengalaman Pak Hasto bisa dilembagakan dan harus saling support.

Profil Singkat Hasto Wardoyo

Sebagai informasi, Hasto Wardoyo bersama wakilnya, Wawan Harmawan, dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta pada 20 Februari 2025. Pasangan Hasto-Wawan yang diusung PDI Perjuangan memenangkan Pilkada Kota Yogyakarta dan berhak memimpin Kota Pelajar untuk periode 2025-2030.

Hasto Wardoyo lahir pada 30 Juli 1964, dan merupakan seorang dosen, dokter, pengusaha, serta politikus Indonesia dari PDI Perjuangan. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo selama dua periode (2011—2016 dan 2017—2019). Selanjutnya, ia diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 1 Juli 2019—22 September 2024.