Pemangkasan Anggaran Kementerian dan Lembaga untuk Menjaga Disiplin Fiskal
Pemerintah Indonesia akan melakukan pemangkasan anggaran terhadap kementerian dan lembaga (K/L) demi menjaga efisiensi dan disiplin fiskal di tengah tantangan ekonomi global. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap fluktuasi harga energi, terutama kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada subsidi energi dan belanja negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan membatasi pengajuan anggaran baru serta memotong anggaran yang ada jika diperlukan. Langkah ini bertujuan agar belanja negara tetap terkendali dan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ia menyatakan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan mengurangi aktivitas ekonomi yang berjalan lancar dan stabil.
“Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, sekian puluh triliun, kita potong kalau yang itu, yang lain kita akan sesuaikan,” ujarnya saat berbicara di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Purbaya juga menekankan bahwa pengawasan terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga akan diperketat agar setiap rupiah belanja negara tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan pertumbuhan ekonomi.
Simulasi Pemangkasan Belanja
Sebelumnya, Purbaya telah meminta setiap kementerian dan lembaga menyiapkan simulasi pemangkasan belanja. Tujuannya adalah untuk memperkirakan berapa persen anggaran yang dapat dipotong jika kondisi fiskal membutuhkan penyesuaian. Langkah ini menjadi antisipasi jika tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia.
“Kita sudah minta mereka siapkan, kira-kira berapa persen anggarannya dipotong, Nanti mereka menyesuaikan kebijakannya berdasarkan potongan dari Kementerian Keuangan,” kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (16/3/2026).
Efisiensi anggaran menjadi opsi pertama yang dipertimbangkan pemerintah apabila harga energi global terus meningkat. Meski demikian, Purbaya menilai kondisi anggaran saat ini masih cukup kuat. Namun, pemerintah tetap memantau perkembangan harga komoditas global sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut.
Penyesuaian Anggaran dan Persentase yang Dipertimbangkan
Saat ini, pemerintah sedang menghitung besaran efisiensi anggaran yang akan diterapkan. Salah satu skenario yang dibahas adalah pemangkasan sekitar 10 persen dari anggaran kementerian/lembaga. Namun, menurut Purbaya, usulan efisiensi tersebut belum final karena masih dalam tahap diskusi.
Pemerintah masih merumuskan persentase final pemangkasan anggaran tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kementerian. “Kita lagi hitung, untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen, tetapi kalau saya tawarin ke mereka, Mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah saya bilang saya potong, nanti mereka sesuaikan. Tetapi persenannya kita lagi diskusikan,” jelas dia.
Kebijakan Antisipatif Tanpa Mengganggu Ekonomi
Purbaya menegaskan bahwa langkah antisipasi tersebut bukan berarti kondisi ekonomi Indonesia sedang berada dalam krisis. Menurutnya, perekonomian nasional masih menunjukkan kinerja yang baik dan aktivitas belanja pemerintah tetap berjalan. Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga akan memaksimalkan program yang sudah berjalan dalam APBN saat ini.
Sejumlah program tambahan untuk sementara ditunda agar belanja negara tetap fokus pada program yang telah dianggarkan. “Kita tidak krisis. Ekonomi masih bagus, masih ada belanja. Tetapi kita harus menyiapkan langkah yang matang supaya ketika diperlukan bisa langsung dieksekusi,” ujar Purbaya.
