1.030 Dapur MBG Ditutup Pemerintah, Kini Diawasi Ketat

Presiden Prabowo Subianto Menghentikan 1.030 SPPG Program MBG untuk Evaluasi

Presiden Joko Widodo, dalam sebuah pertemuan dengan jurnalis senior, ahli, dan ekonom di Hambalang, menyampaikan bahwa sebanyak 1.030 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dihentikan sementara operasionalnya. Penutupan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penertiban standar khususnya terkait kebersihan dan keamanan makanan.

“Yang sudah disuspend 1.030 dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi,” ujar Presiden dalam acara yang disiarkan melalui YouTube bertajuk “Presiden Prabowo Menjawab”.

Pemerintah menekankan bahwa setiap dapur yang ingin tetap beroperasi harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat. Hal ini mencakup sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, serta pemeriksaan kondisi air dan bahan-bahan lainnya. Jika tidak memenuhi standar, maka dapur tersebut akan ditutup atau disuspend.

Selain itu, pemerintah juga membuka akses pengawasan publik melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Masyarakat dapat memantau langsung kondisi SPPG melalui nomor telepon bebas pulsa yang disediakan. Titik koordinat di dapur tersebut diketahui oleh para orang tua, kepala sekolah, dan ibu-ibu, sehingga mereka bisa masuk dan memberikan keluhan jika diperlukan.

Pengawasan Intensif Melalui Sidak Rutin

Pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG terus dilakukan secara intensif. Salah satu bentuknya adalah inspeksi mendadak (sidak) yang rutin dilakukan oleh Wakil Ketua BGN, Nanik S Deyang. Ia dikenal sebagai sosok yang galak dan selalu melakukan sidak tanpa pemberitahuan.

“Ini saya punya satu wakil kepala, satu Ibu ya, Ibu ini Ibu Nanik, galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” ujar Presiden.

Dapur MBG di Gorontalo Ditutup Akibat Masalah Makanan

Dua dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo terpaksa ditutup setelah ditemukan adanya kasus makanan bermasalah. Kedua dapur tersebut adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Limba U, Kota Gorontalo, dan Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

Kasus pertama terjadi di SDN 27 Kota Selatan, Kota Gorontalo, setelah beredarnya foto roti yang diduga berjamur dan dibagikan kepada siswa. Pihak SPPG Limba U Satu mengakui melakukan pengecekan dan menemukan sekitar 50 roti tidak layak konsumsi dari total produksi ribuan roti yang dipasok oleh pelaku UMKM lokal. Roti tersebut segera ditarik dan diganti sebelum sempat dikonsumsi oleh para siswa.

Dari hasil evaluasi, kondisi roti diduga dipengaruhi proses produksi dalam jumlah besar. Terutama karena roti ditumpuk dalam satu wadah sehingga memicu munculnya jamur. Tak berselang lama, kasus lebih serius terjadi di Desa Tuladenggi.

Seorang balita dilaporkan mengalami muntah sesaat setelah mengonsumsi kue sus yang dibagikan dalam program MBG. Kue sus atau di Gorontalo disebut “Susen”, adalah kue berbentuk bundar dengan rongga berisi vla, kustar, atau daging. Kue sus dengan isi vla atau kustar disajikan setelah didinginkan di lemari es, karena vla atau kustar yang berbahan baku susu mudah menjadi basi.

Kue tersebut diduga tidak lagi layak konsumsi. Selain memiliki kandungan fla yang mudah basi, kue itu juga diperkirakan telah diproduksi beberapa hari sebelum didistribusikan. Ironisnya, kue tersebut diketahui dipesan dari luar tanpa koordinasi menyeluruh dengan mitra maupun pengelola lainnya. Padahal sebelumnya, jenis makanan serupa sempat ditolak karena dinilai tidak tahan lama.

Menindaklanjuti kejadian itu, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Gorontalo langsung mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasional SPPG di Tuladenggi untuk dilakukan evaluasi.