JAKARTA — Pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah antisipasi terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diprediksi melebihi 3% akibat dampak kenaikan harga minyak global dan penurunan nilai tukar rupiah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa dalam situasi saat ini, mempertahankan defisit APBN di bawah 3% sesuai ketentuan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menjadi sangat sulit. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga minyak yang meningkat signifikan serta pelemahan rupiah terhadap dolar AS.
“Dengan berbagai skenario yang ada, defisit sebesar 3% tersebut sulit dipertahankan, kecuali kita bersedia memotong belanja dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).
Airlangga menegaskan bahwa penerbitan Perppu adalah salah satu opsi yang bisa digunakan, mirip dengan yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Perppu No. 2/2020 pada masa itu memberikan fleksibilitas untuk melonggarkan batas defisit APBN dari 3%.
“Beberapa faktor akan dimasukkan dalam Perppu yang kami persiapkan, termasuk timing dan keputusan politik Presiden,” katanya.
Menurutnya, isi Perppu yang akan diterbitkan kali ini berbeda dibandingkan saat pandemi. Dari sisi penerimaan negara, terdapat insentif darurat pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor yang terdampak, tanpa mengubah undang-undang pajak yang sudah ada.
Selain itu, bea masuk impor akan diberikan pembebasan untuk bahan baku tertentu agar aktivitas ekspor tetap berjalan. Pajak juga dapat ditunda bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat energi. Terdapat pula potensi pendapatan tambahan dari hasil PNBP migas dan komoditas.
Dari sisi penganggaran dan pembiayaan defisit, pemerintah berencana mengizinkan defisit APBN melebihi 3%, sehingga perubahan anggaran lintas program dapat dilakukan tanpa melalui DPR. Dengan Perppu ini, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan perubahan anggaran.
Airlangga juga menyebutkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) energi akan terus dilanjutkan, serta bantuan sosial darurat bisa ditambahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Selain itu, penerbitan surat berharga negara (SBN) bisa berjalan dan menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) jika diperlukan.
Pemerintah telah membuat beberapa skenario terkait dampak gejolak harga minyak dunia dan ambrolnya nilai tukar rupiah. Hasilnya, dalam semua skenario—baik optimistis hingga terburuk—defisit APBN sulit untuk dipertahankan di bawah 3%.
Dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kemudian, dalam skenario moderat dengan ICP di level US$97 per barel dan kurs Rp17.300 per dolar AS, defisit mencapai 3,53% terhadap PDB.
Sementara itu, dalam skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel dan kurs Rp17.500 per dolar AS, defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.
Harga minyak dan nilai tukar rupiah saat ini sedang bergejolak akibat konflik di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel. Perang ini berdampak pada penutupan Selat Hormuz, yang menyebabkan gangguan pasokan minyak.
Berdasarkan data Bloomberg pada Jumat (13/3/2026), harga minyak Brent bertengger pada level US$100,46 per barel. Sedangkan minyak West Texas Intermediate (WTI), yang merupakan produksi terbesar di Amerika Serikat, dijual dengan harga US$95,73 per barel. Meski demikian, harga WTI menjadi yang tertinggi saat penutupan dalam 4 tahun terakhir.
