Dialog Komunikolog Indonesia dengan Jusuf Kalla
Sejumlah komunikolog Indonesia mengadakan dialog tertutup bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (15/3/2026) pukul 16.30 WIB ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus diskusi mendalam tentang isu-isu komunikasi publik pemerintah hingga dinamika geopolitik global.
Dialog tersebut dihadiri oleh para akademisi dan praktisi komunikasi, seperti Emrus Sihombing, Prof. Gun Gun Heryanto, Effendi Gazali, Suko Widodo, Prof. Lely Arrianie, Hasrullah, Prof. Marlinda, Prof. Soraya, serta dua komika, Mo Sidik dan Adriano Qalbi. Diskusi ini berlangsung hingga waktu berbuka puasa, menunjukkan antusiasme peserta terhadap topik yang dibahas.
Kritik Terhadap Penurunan Kualitas Komunikasi Publik
Suko Widodo, koordinator Komunikolog Indonesia, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memberikan masukan kritis demi mendukung keberhasilan pemerintahan di tengah tantangan nasional dan global. Ia menegaskan bahwa para komunikolog ingin pemerintahan berjalan sukses, namun mereka melihat adanya penurunan kualitas komunikasi pemerintah yang dirasakan masyarakat.
“Kami ingin pemerintahan ini berhasil. Tetapi hampir semua kami sependapat bahwa terjadi penurunan kualitas komunikasi pemerintah yang dapat dipahami rakyat. Ini perlu diperbaiki bersama agar pemerintahan dan bangsa kita berhasil,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, isu nasional seperti posisi Indonesia dalam kerja sama internasional serta program strategis pemerintah juga dibahas. Pengamat komunikasi politik, Prof. Gun Gun Heryanto, menyampaikan bahwa mereka ingin mendengar langsung pandangan Jusuf Kalla terkait dinamika geopolitik, khususnya konflik internasional dan upaya perdamaian.
Usulan Deadline Dua Minggu untuk Kerja Sama BOP
Menurut Prof. Gun Gun Heryanto, terdapat perdebatan di masyarakat terkait keterlibatan Indonesia dalam kerja sama BOP. Ia menilai perlu ada batas waktu yang jelas untuk melihat efektivitasnya.
“Presiden sudah menyampaikan bahwa jika BOP tidak sejalan dengan visi Indonesia, maka Indonesia bisa keluar. Kami menyarankan adanya deadline. Misalnya dua minggu ke depan tidak ada langkah konkret menuju perdamaian Palestina, maka Indonesia sebaiknya mempertimbangkan keluar,” ujarnya.
Ke depan, Komunikolog Indonesia berencana melanjutkan diskusi dengan sejumlah tokoh bangsa lainnya, termasuk akademisi Prof. Hotman Siahaan serta budayawan Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. “Diskusinya santai, terbuka. Bahkan ada praktisi komunikasi dari kalangan seniman seperti stand-up comedian. Harapannya makin banyak pihak yang ikut berdialog,” kata Gun Gun Heryanto.
Isu-isu Lain yang Muncul dalam Diskusi
Para komunikolog juga menyampaikan kritik terhadap maraknya kekerasan terhadap aktivis, termasuk kasus penyiraman air keras yang menurut Prof. Lely Arrianie harus diusut hingga ke aktor intelektualnya.
“Jangan hanya berhenti pada narasi atau retorika. Kasus teror seperti kepala babi busuk saja sampai sekarang belum jelas pengusutannya,” katanya.
Emrus Sihombing menyoroti dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta pemerintah segera membuka data secara transparan, termasuk terkait dugaan praktik “ternak yayasan” dalam pelaksanaan program tersebut.
“BGN sendiri sudah menyebut ada penyimpangan dalam bentuk ternak yayasan. Maka sebaiknya segera disampaikan yayasan mana saja yang terlibat agar masyarakat tidak berspekulasi,” ujarnya.
Perhatian terhadap Ekonomi Global
Isu ekonomi global juga menjadi perhatian dalam diskusi tersebut. Hasrullah menilai konflik yang melibatkan Israel dan Iran berpotensi berdampak pada kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia.
Effendi Gazali, peneliti komunikasi, menambahkan bahwa para komunikolog mendukung penuh keberhasilan pemerintah, namun tetap akan bersikap kritis. Ia juga menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar para pembantu presiden tidak memberikan laporan asal bapak senang (ABS).
“Kami menyambut baik ajakan Presiden agar tidak ada laporan ABS. Jadi ketika berbicara kepada presiden jangan menjadi ‘kucing basah’,” ujarnya.
