Kritik Keras Jusuf Kalla terhadap Peran Indonesia dalam Board of Peace
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan kritik tajam terhadap posisi diplomasi Indonesia di tengah membara perang antara Iran melawan aliansi Amerika Serikat-Israel. Ia menyoroti pentingnya keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), organisasi yang dibentuk oleh mantan Presiden AS Donald Trump. JK menyatakan bahwa BoP dinilai gagal mencegah eskalasi militer sejak serangan pada 28 Februari lalu.
Sebagai tokoh berpengalaman dalam mediasi konflik, JK menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar untuk mendesak BoP agar segera bertindak sesuai dengan namanya: Dewan Perdamaian. Ia mendorong pemerintah tidak segan-segan menagih tanggung jawab Donald Trump sebagai pemimpin organisasi tersebut.
“Indonesia anggota Board of Peace untuk perdamaian di bawah Trump. Jadi harus ditagih (ke) Trump, untuk mengatasi kericuhan ini semua perang ini,” ujar JK seperti dilansir dalam wawancara.
JK memberikan ultimatum moral: jika organisasi ini justru membiarkan agresi terus berlangsung tanpa solusi damai, maka Indonesia tidak lagi memiliki alasan logis untuk tetap bertahan di dalamnya.
“Kalau tidak bisa ya buat apa Indonesia di anggota, kalau ini tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu,” tegasnya.
Keberpihakan pada yang Teraniaya
Menurut JK, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton atau terjebak dalam diplomasi netralitas yang pasif. Ia menyerukan agar Indonesia berani menunjukkan keberpihakan kepada pihak yang diserang dan dianiaya dalam konflik ini, merujuk pada agresi yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran dan ratusan warga sipil.
“Kita harus ada keberpihakan sebagai negara yang diserang, negara yang diteraniaya. Kalau tidak punya sikap, kita kehilangan diplomasi, kerja sama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam sebagai penduduk Islam terbesar,” jelas JK.
Peringatan JK ini menjadi alarm bagi stabilitas hubungan luar negeri Indonesia. Ia khawatir jika Jakarta gagal mengambil sikap tegas, Indonesia akan kehilangan kepercayaan dan marwah diplomasinya di mata negara-negara Asia serta dunia Islam internasional.
Prabowo Subianto Akan Gunakan BoP untuk Deeskalasi Konflik di Timur Tengah
Hal itu disampaikannya usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ulama, kiai, habib, pimpinan pondok pesantren, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
“Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden tadi adalah bahwa beliau akan berusaha menggunakan BoP ini sebagai semacam instrumen untuk ikut mendorong terjadinya proses deeskalasi dan lebih-lebih lagi perdamaian atas perang yang sekarang sedang berlangsung,” ucap Gus Yahya.
Ia menyebut, Indonesia seharusnya bisa menunda (on hold) agenda BoP hingga ada pembicaraan deeskalasi antara dua negara yang berkonflik, yakni Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
“Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran,” tuturnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan Prabowo berkomitmen untuk ikut menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Sejumlah negara di Timur Tengah yang juga berada di BoP pun telah bersepakat untuk menjalin komunikasi dengan Indonesia.
“Dan lebih-lebih karena penyelesaian masalah, terutama konflik di Timur Tengah hari ini akan terkait secara cukup langsung dengan keadaan kepentingan-kepentingan domestik kita sendiri, maka Presiden akan melakukan semuanya.”
“Dan alhamdulillah Indonesia, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, adalah aktor yang diterima oleh semua pihak sehingga punya peluang untuk bisa menjadi semacam mediator komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat,” ungkap Gus Yahya.
Indonesia Tak Tergesa-gesa Gabung BoP
Di sisi lain, Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy menjelaskan tentang keanggotaan Indonesia di Board of Peace. Menurutnya, Prabowo menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP sudah melalui proses yang panjang dan tidak tergesa-gesa.
“Sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir.
Ia mengatakan, bergabungnya Indonesia ke BoP merupakan strategi yang disiapkan oleh Kepala Negara. Strategi itu sebagai bentuk perjuangan Indonesia menciptakan perdamaian dari internal forum strategis.
“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” ungkap Muhadjir.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji ini menekankan, dalam menjalankan perannya di BoP, Prabowo akan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
