Muhammadiyah Jatim Kritik Kurangnya Tindak Lanjut Mediasi Prabowo dalam Konflik Iran-AS-Israel

Kritik Terhadap Tindak Lanjut Mediasi Presiden Prabowo Subianto

Muhammadiyah Jawa Timur mengkritisi minimnya tindak lanjut atas tawaran mediasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Organisasi keagamaan tersebut menilai bahwa politik bebas aktif Indonesia harus dijalankan secara konsisten dan netral.

Wacana Mediasi Indonesia di Konflik Timur Tengah

Wacana mediasi Indonesia di konflik Timur Tengah kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan menjadi penengah. Namun, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menilai belum ada langkah konkret yang menunjukkan komitmen tersebut.

Eskalasi militer antara Iran dan Amerika Serikat membuat keprihatinan atas korban sipil semakin besar. Muhammadiyah mendesak agar Indonesia membuktikan peran damai dengan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.

Keprihatinan Muhammadiyah Jatim atas Korban Jiwa

Keprihatinan mendalam juga disampaikan PWM Jawa Timur menyusul kabar tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, beserta anggota keluarga dan sejumlah pejabat tinggi Iran dalam serangan militer. Selain itu, konflik dilaporkan telah menewaskan lebih dari 500 warga sipil.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Jatim, Muhammad Mirdasy, menyebut tragedi tersebut sebagai peristiwa kemanusiaan yang sangat memprihatinkan.

“Saya rasa itu adalah sebuah kebiadaban yang sangat luar biasa dan kami sangat menyesalkan terhadap hal ini,” kata Muhammad Mirdasy, Senin (2/3/2026).

Pernyataan itu menggambarkan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa, terutama warga sipil, di tengah konflik yang terus memanas.

Dukungan Inisiatif Damai, dengan Catatan Netralitas

PWM Jawa Timur pada prinsipnya mengapresiasi niat Presiden Prabowo untuk menjadi mediator antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Komitmen tersebut dinilai sejalan dengan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP), yang bertujuan menghentikan agresi militer di Timur Tengah.

Namun, apresiasi tersebut disertai catatan tegas. Muhammadiyah menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia harus dijalankan secara konsisten dan tidak menunjukkan kecenderungan keberpihakan pada salah satu blok kekuatan.

“Bagaimana politik bebas aktif Indonesia harus dibuktikan dalam hal ini tidak boleh Presiden Prabowo punya kecenderungan kepada salah satu pihak yang ada,” terangnya.

Ramadan, Gaza, dan Pertanyaan tentang Keadilan

PWM Jatim juga menyoroti potensi dampak konflik yang semakin memperburuk penderitaan warga Palestina di Gaza. Di saat Ramadan seharusnya menjadi momentum refleksi dan ketenangan spiritual, kawasan tersebut justru kembali diselimuti ketegangan.

Menurut Muhammadiyah, harapan agar Presiden sebagai bagian dari BOP dapat memastikan keadilan bagi semua pihak belum terlihat terwujud dalam praktik nyata.

“Apa yang menjadi harapan utama dari presiden sebagai bagian dari BOP yang memastikan keadilan semua pihak itu sepertinya sangatlah tidak terwujud kenyataannya,” tegasnya.

Dorongan untuk Langkah Nyata

Lebih lanjut, PWM Jawa Timur menilai hingga saat ini Presiden Prabowo belum sepenuhnya menunjukkan posisi sebagai juru adil yang tegas dan seimbang. Mereka juga mencatat belum adanya pernyataan keras yang secara eksplisit mengutuk serangan militer yang terjadi.

Karena itu, Muhammadiyah mendorong agar Presiden tidak berhenti pada retorika diplomatik semata, melainkan segera menghadirkan langkah konkret yang sistematis dan terukur.

“Kami ingin mendorong Presiden Prabowo melakukan langkah konkret sistematis bagi perdamaian dunia. Buktikan, perdamaian bukan jargon, harus dibuktikan sebagai realitas,” pungkasnya.

Di tengah pusaran konflik global yang semakin rumit, sorotan terhadap peran Indonesia pun menjadi refleksi atas konsistensi politik luar negeri bebas aktif apakah sekadar prinsip normatif, atau benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata di panggung internasional.

Apresiasi dari Iran, Namun Minim Tindak Lanjut

Sebelumnya, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyampaikan apresiasi atas tawaran Presiden Prabowo untuk mengambil peran sebagai mediator. Tawaran itu dipandang sebagai sinyal positif dari negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif.

Namun hingga kini, belum terlihat tindak lanjut konkret atas tawaran tersebut. Kondisi ini memunculkan kegelisahan di sejumlah kalangan, termasuk tokoh dan organisasi keagamaan di Indonesia, yang berharap peran Indonesia tidak berhenti pada pernyataan normatif.

Hana Zahra

Jurnalis online yang gemar mengeksplorasi pendekatan storytelling dalam berita. Ia suka menonton film, membaca novel, dan membuat catatan ide setiap hari. Menurutnya, teknik bercerita yang baik dapat membuat informasi lebih mudah dipahami. Motto: “Sampaikan fakta dengan cara yang menyentuh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *