Penjelasan Ratu Dewa tentang THR PPPK di Palembang

Pemkot Palembang Masih Menunggu Surat Edaran THR ASN

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih dalam proses kajian terkait besaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang akan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan setempat. Saat ini, Pemkot masih menunggu surat edaran resmi dari Kementerian Keuangan sebelum menentukan jumlah THR yang akan diberikan.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, memastikan bahwa THR untuk ASN tetap akan diberikan. Namun, besaran THR tersebut masih dalam pembahasan dan penyesuaian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat sebelum menetapkan besaran THR tersebut.

“Masih menunggu dari kementerian keuangan dan turunannya,” ujar Ratu Dewa.

Selain itu, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu, Pemkot berharap dapat memberikan THR sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Meskipun belum ada kepastian, Ratu Dewa menyampaikan bahwa insyaAllah PPPK juga akan mendapatkan THR.

Kebijakan THR dan BHR yang Diumumkan Pemerintah

Pemerintah telah mengumumkan kebijakan pemberian THR dan Bonus Hari Raya (BHR) Idulfitri 1447 H/2026 M pada Selasa (3/3/2026) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun, atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya, untuk THR sekitar 10,5 juta aparatur negara. Anggaran tersebut mencakup berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku.

THR ini disalurkan kepada berbagai golongan, termasuk PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Penyaluran dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau minggu pertama Ramadan.

THR untuk Sektor Swasta dan Ojek Online

Terkait sektor swasta, Airlangga menekankan bahwa THR wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan pada H-7 Lebaran. THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun dan jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah tercatat sebanyak 26,5 juta pekerja. Diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai Rp124 triliun untuk sektor swasta. Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan.

Untuk pemberian BHR bagi ojek daring atau ojol, pemerintah telah berkomunikasi intensif dengan perusahaan aplikator transportasi untuk menyalurkan BHR tahun 2026. Penyaluran akan dilakukan kepada sekitar 850 ribu mitra penerima/pengemudi dengan nilai total sekitar Rp220 miliar atau meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Paket Stimulus Ekonomi Lainnya

Sebelumnya, pada 10 Februari 2026, pemerintah telah mengumumkan Paket Stimulus Ekonomi I-2026 yang mencakup kebijakan diskon transportasi, work from anywhere (WFA), dan bantuan pangan.

Beberapa kebijakan yang diberikan antara lain:

• Diskon transportasi senilai Rp911,16 miliar, baik dari APBN maupun nonAPBN.
• Bantuan pangan senilai Rp14,09 triliun, berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat.
• Work from anywhere (WFA) pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret.

Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menjelang hari raya Idulfitri dan meningkatkan daya beli serta pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.