Proses Musrembang RKPD Kecamatan Solor Barat Tahun 2027
Pemerintah Kabupaten Flores Timur sedang mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Dari total 1.267 usulan prioritas yang masuk dari desa dan kelurahan se-Kabupaten Flores Timur, sebanyak 74 usulan berasal dari Kecamatan Solor Barat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RKPD Kecamatan Solor Barat yang digelar Senin, 2 Maret 2026, berlangsung dinamis dan menjadi ajang penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi pembangunan.
Dari 14 desa dan 1 kelurahan di wilayah ini, terkumpul 74 usulan prioritas yang kemudian diverifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Usulan tersebut tersebar ke berbagai dinas, mulai dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (25 usulan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (15 usulan), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (9 usulan), hingga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (7 usulan). Sementara itu, dinas lain seperti Dinas Perikanan, Perumahan, Perkebunan, dan Tenaga Kerja juga menerima sejumlah usulan meski jumlahnya lebih sedikit.
Fokus pada Dinas PKO
Namun, sorotan utama forum kali ini tertuju pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO). Kepala Desa Kalelu Willem Ena dan Lurah Ritaebang Hironimus Beda Niron menyampaikan interupsi sebelum Sekretaris Dinas PKO Flores Timur, Simon Soge Makin, memaparkan hasil verifikasi. Mereka menyoroti belum terjawabnya sejumlah usulan prioritas yang sudah berulang kali disampaikan dalam forum Musrembang sebelumnya.
Kekecewaan itu muncul karena masyarakat merasa aspirasi mereka sering kali tidak diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kades Kalelu, Willem Ena menegaskan perlunya transparansi dari OPD terkait, agar peserta Musrembang mengetahui usulan mana saja yang sudah masuk dalam APBD tahun anggaran 2026.
Camat Solor Barat, Petrus K. Kewuan, yang bertindak sebagai moderator, berusaha meredakan ketegangan dengan gaya humoris. Ia mengibaratkan proses pengusulan pembangunan seperti perayaan ulang tahun yang datang setiap tahun.
“Kewajiban kita mengusulkan. Bila belum terjawab, kita usulkan lagi. Usulan itu seperti ulang tahun, selalu datang setiap tahun,” ujarnya, disambut tawa peserta.
Hasil Verifikasi Dinas PKO
Setelah suasana mencair, Sekdis PKO Simon Soge Makin memaparkan hasil verifikasi. Dari 25 usulan yang masuk ke Dinas PKO, sebanyak 20 usulan diakomodir dan sedang berproses pada tahun 2026. Lima usulan lainnya dipending karena masuk dalam kewenangan desa.
“20 usulan yang diterima kini sudah berproses. Kami sedang menanti SK Pelaksanaan dari Menteri Pendidikan. Sejak tahun 2025, seluruh program kegiatan fisik dan nonfisik bidang pendidikan telah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan,” jelas Simon.
Sementara itu, lima usulan yang dipending lebih banyak berkaitan dengan program yang seharusnya menjadi tanggung jawab desa.
“Kami menahan dulu di tingkat kecamatan atau desa, karena kewenangan pelaksanaan ada di APBN melalui Kementerian Pendidikan,” tambahnya.
Dinamika Forum Musrembang
Musrembang RKPD Kecamatan Solor Barat tidak hanya menjadi wadah formal, tetapi juga ruang diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Forum ini memperlihatkan bagaimana aspirasi warga berhadapan dengan realitas kewenangan dan anggaran.
Secara keseluruhan, 74 usulan dari Kecamatan Solor Barat mencerminkan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Pendidikan menjadi sektor dengan jumlah usulan terbanyak, menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Infrastruktur juga menjadi fokus dengan 15 usulan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Selain itu, sektor ekonomi kerakyatan melalui Dinas Koperasi dan UMKM menerima 9 usulan, yang terfokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia pada pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pertanian, perikanan, dan peternakan juga mendapat perhatian, mencerminkan karakter wilayah yang masih bergantung pada sektor agraris.
Kesimpulan
Musrembang RKPD 2027 di Kecamatan Solor Barat menjadi gambaran nyata bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah berlangsung. Meski penuh dinamika, forum ini tetap menjadi sarana penting untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Dengan total 1.267 usulan dari seluruh Flores Timur, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan besar untuk memilah dan mengakomodir prioritas sesuai kemampuan anggaran. Kecamatan Solor Barat dengan 74 usulan menjadi bagian penting dari proses tersebut, sekaligus menunjukkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan pembangunan di wilayahnya.
