Kekacauan di Iran Setelah Pembunuhan Pemimpin Tertinggi
Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel telah memicu krisis politik yang sangat dalam di Iran. Saat ini, negara tersebut berada di ambang peralihan kekuasaan yang penuh tantangan. Khamenei, yang memimpin Iran sejak 1989, meninggal dalam serangan tersebut, bersama dengan beberapa pemimpin senior lainnya seperti Ali Shamkhani, penasihat keamanan utama, serta Mohammad Pakpour, komandan tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Serangan yang terjadi pada Sabtu lalu tidak hanya menimbulkan rasa takut di kalangan elit penguasa Iran, tetapi juga memicu reaksi balasan dari Teheran. Mereka mengancam akan menargetkan lebih banyak lokasi di negara-negara Teluk sebagai bentuk pembalasan atas kematian Khamenei. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memberikan peringatan terhadap kemungkinan serangan balasan dan menyatakan bahwa tindakan terhadap Iran akan terus berlanjut.
Proses Pemilihan Pemimpin Tertinggi di Iran
Bagaimana cara pemilihan pemimpin tertinggi di Iran? Berdasarkan konstitusi Iran, posisi ini dipilih oleh Majelis Ahli, sebuah badan keagamaan yang terdiri dari 88 anggota. Anggota Majelis Ahli dipilih oleh publik setiap delapan tahun sekali. Calon-calon yang ingin mencalonkan diri harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Pengawas, yang memiliki kekuasaan besar dalam proses seleksi. Dewan Pengawas ini terdiri dari beberapa anggota yang ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi sendiri.
Jika posisi Pemimpin Tertinggi kosong karena kematian atau pengunduran diri, maka Majelis Ahli akan berkumpul untuk memilih pengganti. Dalam pemilihan ini, cukup dengan mayoritas sederhana untuk menentukan pemimpin baru. Seorang calon harus memiliki latar belakang sebagai ahli hukum senior dengan pengetahuan mendalam tentang hukum Islam Syiah. Selain itu, ia harus memiliki kualitas seperti penilaian politik, keberanian, dan kemampuan administratif.
Sejarah hanya mencatat satu kali peralihan kekuasaan di jabatan Pemimpin Tertinggi Iran, yaitu ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini wafat pada 1989.
Situasi di Iran Selama Kekosongan Kepemimpinan
Dalam kondisi kekosongan kepemimpinan, Pasal 111 Konstitusi Iran mewajibkan pembentukan dewan sementara untuk menjalankan tugas-tugas negara hingga pemimpin tertinggi baru terpilih. Dewan tersebut akan terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, dan seorang ulama dari Dewan Pengawas. Menurut laporan media Iran, Ayatollah Alireza Arafi dari Dewan Pengawal ditunjuk sebagai anggota dewan sementara beranggotakan tiga orang.
Ali Larijani, kepala keamanan Iran dan dekat dengan almarhum Khamenei, menyatakan bahwa proses transisi sedang berlangsung. Luciano Zaccara, profesor peneliti di bidang politik Teluk di Universitas Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sistem politik Iran telah dipersiapkan untuk situasi ini. Ia menilai bahwa Trump ingin mendapatkan kesepakatan terbaik, namun metode yang digunakan adalah dengan menghancurkan atau merusak sebanyak mungkin.
Peran Pemimpin Tertinggi di Iran
Pemimpin tertinggi adalah posisi paling tinggi dalam hierarki politik dan agama Republik Islam Iran. Berdasarkan prinsip velayat-e faqih, dia merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata dan memiliki otoritas mutlak di negara tersebut. Dia juga bertanggung jawab dalam menunjuk pejabat kunci di bidang yudisial, militer, dan media, serta memimpin Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang kuat.
Republik Islam Iran kini resmi memasuki masa transisi kepemimpinan setelah kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan AS-Israel. Ali Shamkhani dan Mohammad Pakpour juga gugur dalam serangan yang sama. Penjabat Presiden Republik Islam Iran, Mohammad Mokhber, menyatakan bahwa tanggung jawab pada fase transisi akan dikelola oleh Presiden Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni-Ejei, dan seorang ahli hukum dari Dewan Garda.
Reaksi Internasional dan Persiapan Iran
Operasi Epic Fury, yang dilakukan oleh Amerika Serikat, merupakan operasi udara terbesar dan terpresisi dalam sejarah. Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, membenarkan hal tersebut usai menerima perintah dari Presiden Trump. Ia menyatakan bahwa rezim Iran memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan, tetapi mereka menolak dan kini harus menanggung konsekuensinya.
