Isu Kewarganegaraan Dwi dan Reaksi Publik
Polemik yang melibatkan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Dwi Sasetyaningtyas, kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kasus ini bermula dari unggahan Dwi di Instagram dan Threads yang menunjukkan surat resmi dari otoritas Inggris terkait status kewarganegaraan anak keduanya yang telah sah menjadi warga negara Inggris. Unggahan tersebut kemudian disertai pernyataan yang memicu reaksi keras publik.
Dalam pernyataannya, Dwi menyampaikan bahwa ia merasa dunia tidak adil, tetapi hanya dirinya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang harus mengalami hal itu, sedangkan anak-anaknya jangan sampai menjadi WNI. Pernyataan tersebut menuai polemik, terlebih karena Dwi merupakan penerima beasiswa negara. Banyak warganet menilai narasi itu kurang bijak disampaikan oleh seorang awardee LPDP yang pendidikannya dibiayai oleh negara.
Kritik Keras Sejarawan Anhar Gonggong
Menanggapi hal itu, sejarawan sekaligus politikus senior Anhar Gonggong menyampaikan kritik keras. Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Rabu (25/2/2026), ia mengaku tersinggung sebagai warga negara. Ia menyebut bahwa pernyataan Dwi seakan-akan negara ini tidak punya apa-apa dibanding Inggris. Menurutnya, Dwi tidak sadar bahwa kesempatan itu diperoleh karena biaya dari Republik Indonesia.
Anhar menilai pernyataan Dwi menunjukkan kurangnya tanggung jawab moral sebagai penerima beasiswa negara. Ia bahkan meminta pemerintah mempertimbangkan langkah tegas. “Saya meminta pemerintah pecat saja dia sebagai warga negara. Orang seperti ini kita tidak butuhkan,” katanya. Ia menegaskan bahwa kepintaran akademik harus sejalan dengan tanggung jawab kebangsaan.
Rekam Jejak Dwi Selama Masa Pengabdian
Di sisi lain, polemik ini turut memunculkan kembali rekam jejak Dwi selama menjalani masa pengabdian. Lulusan Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB) itu melanjutkan studi magister di Delft University of Technology, Belanda, dalam bidang Sustainable Energy Technology melalui beasiswa LPDP pada 2015 dan lulus pada 2017. Selama masa pengabdian di Indonesia periode 2017–2023, Dwi tercatat menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau di berbagai wilayah pesisir, memberdayakan ibu rumah tangga agar berpenghasilan dari rumah, terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga membantu pembangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur.
Meski demikian, perdebatan terus berkembang, termasuk soal etika komunikasi publik dan kewajiban moral penerima beasiswa negara.
Kritik Hotman Paris dan Mahfud MD
Hotman Paris Hutapea, pengacara ternama, juga melontarkan kritik keras melalui akun Instagram pribadinya. Ia meminta Dwi mengembalikan dana beasiswa atau menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Menurutnya, dana LPDP bersumber dari anggaran negara dan pajak rakyat, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pencabutan kewarganegaraan Dwi.
Kritik juga datang dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dalam tayangan di kanal YouTube pribadinya pada Rabu (25/2/2026), Mahfud mengaku marah dan tersinggung atas pernyataan tersebut. Ia menyebut pernyataan Tyas terkesan merendahkan Indonesia, padahal pendidikan yang ditempuhnya dibiayai negara. Namun, ia juga mengajak semua pihak untuk bercermin dan mengevaluasi kondisi kebijakan publik saat ini.
Mahfud menegaskan bahwa kritik terhadap negara tidak boleh dibungkam, tetapi harus diarahkan secara tepat. Ia mengingatkan bahwa nasionalisme dapat luntur apabila negara tidak mampu menghadirkan rasa keadilan dan perlindungan bagi warganya. “Kontribusi negara terhadap pendidikan itu kewajiban dan tidak boleh membungkam orang untuk berbicara. Tapi kritik harus pada kebijakan, bukan menghina tanah air,” tegas Mahfud.
