Masalah Demografi di Bali dan Upaya Pemerintah untuk Mengatasinya
Pertumbuhan penduduk di Bali yang tergolong rendah (0,66 persen) menjadi perhatian serius bagi Gubernur Bali, Wayan Koster. Ia menilai angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan pertumbuhan penduduk nasional yang mencapai 1,04 persen. Hal ini membuat masyarakat Bali menghadapi tantangan demografi yang cukup besar.
Koster menyampaikan bahwa penurunan jumlah penduduk Bali sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan program KB dua anak yang diterapkan selama masa Orde Baru. Program tersebut dinilai sangat efektif di Bali hingga mendapatkan penghargaan. Namun, dampaknya kini terasa dalam bentuk penurunan jumlah penduduk asli Bali.
“Bali adalah provinsi yang paling sukses menjalankan program KB dua anak laki-perempuan sama saja,” ujar Koster saat berbicara dalam acara Grand Design Ekonomi dan Investasi Hijau Bali di Bali International Hospital, Kawasan Ekonomi Khusus-Sanur, Rabu 18 Februari 2026.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penduduk Bali cenderung menurun. Bahkan, Koster memprediksi bahwa jumlah penduduk Bali akan terus menurun hingga tahun 2050 jika tidak ada tindakan yang dilakukan.
“Ini harus kita antisipasi jangan sampai kayak Tokyo, Jepang fenomenanya sekarang, gak mau nikah atau mau nikah, gak mau punya anak lalu mau nikah, paling punya anak cuma satu maka defisit Tokyo itu yang membuat mereka akan memberikan insentif untuk orang mau datang tinggal di Tokyo Singapura sama Cina pun juga sama defisit penduduk menurun jumlahnya,” imbuhnya.
Dengan situasi ini, Koster menegaskan bahwa kebijakan KB dua anak akan segera diganti dengan kebijakan KB empat anak. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan populasi penduduk Bali, terutama nama-nama lokal seperti Nyoman dan Ketut. Saat ini, hanya tersisa 4,5 persen penduduk Bali yang memiliki nama-nama tersebut.
“Jadi ini gambaran buruk demografi kita di Bali. Mengapa saya perlu menekankan ini karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, Nyoman dan Ketut akan hilang. Itu sebenarnya penjaga budaya kita di Bali ini akan menurun,” tegasnya.
Koster juga menekankan agar masyarakat tidak terlalu bangga atas penghargaan KB dua anak yang pernah diraih. Ia menilai bahwa masalah demografi ini harus dianggap serius dan tidak boleh diabaikan.
Di sisi lain, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyarankan warga Bali untuk melakukan transmigrasi ke luar pulau. Ia mengatakan bahwa program transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
Nusron menyampaikan pernyataannya saat hadir dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (26/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menyarankan warga Bali untuk bermigrasi ke daerah-daerah seperti Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, hingga Papua.
“Pak Presiden tegas, saat ini pemerintah kalau tidak ada (masyarakatnya) datangkan dari Jawa, dari Bali, program transmigrasi dihidupkan lagi dengan dikasih garapan pertanian di luar Jawa yang lebih menjanjikan,” jelas Nusron.
Ia menargetkan daerah-daerah tersebut dapat menyediakan 3 juta hektare dalam lima tahun ke depan. Menurutnya, program transmigrasi ini selaras dengan program reforma agraria yang sedang dijalankan pemerintah.
“Ini memang akan matching dengan program transmigrasi dan program reforma agraria,” ujarnya.
