Kehadiran Jemaah di Masjid HM Takdir Hasan Saleh
Beberapa jemaah Shalat Subuh Masjid HM Takdir Hasan Saleh, pada hari Kamis, 19 Februari 2026, terlihat lebih lama berdiam di masjid. Hujan yang cukup deras sejak masa sahur pada hari kedua Imlek 2026 ini memberikan kontribusi besar dalam sikap diam para jemaah. Terutama bagi mereka yang tidak membawa payung dan jas hujan dari rumah.
“Alhamdulillah, sudah tidak bocor lagi. Tidak ada lagi air merembes di dinding,” kata M Basri Gaffar. Warga Griya Tata Asri ini juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Masjid HM Takdir Hasan Saleh yang terbina di ujung Jalan Daeng Tata IV, Parangtambung, Tamalate, Makassar.
Andi Arwijaya sigap membaca tanda alam. Dia gegas meninggalkan tempat duduknya, sebelum Ustad Suardi Palasa menggeser haluan ke arah jemaah. Reda hujan beberapa menit dimanfaatkan Andi Arwijaya dan beberapa warga lain. Ammank Abdurrahman, tetangga Andi Arwijaya di Gading Tata Asri, juga sudah meninggalkan masjid.
Andi Arwijaya, yang juga sekretaris pengurus Masjid HM Takdir Hasan Saleh, tinggal di perumahan lain. Dia tinggal di Kompleks Gading Tata Asri. Perumahan ini berada di sebelah kiri Jalan Daeng Tata IV, sebelum memasuki gerbang Griya Tata Asri.
Dedi Karyadi, dari Villa Tata Asri ikut terjebak. Dia tidak gegas beranjak bersama tetangganya, Muhammad Nur. Kompleks Villa Tata Asri terletak di sebelah kanan Jalan Daeng Tata IV, Gerbangnya nyaris berhadapan dengan Gading Tata Asri.
Muh Taslim Adnan, ketua RT yang tinggal di Griya Tata Asri, kini berhadapan dengan Ustad Suardi Palasa. M Basri Gaffar, di sampingnya, menghamparkan kembali sejedah.
Masjid, pagi itu, kembali mulfungsi. Meaningful. Dari sekadar ruang ibadah, menjelma ruang tunggu. Ruang teduh. Ruang jeda. Tentu ruang gosip bapak-bapak.
“Hape saya beberapa kali hang karena banyak sekali WA ucapan selamat memasuki Bulan Ramadhan sejak kemarin sore,” kata Basri Gaffar.
“Capek saya membaca ucapan selamat dan permintaan maaf, Pak Ketua. Padahal dari kemarin sudah banyak puasa,” ujar Taslim Adnan.
“Ngngapa kah na minta-minta maaf seng orang kalau masuk Ramadhan. Nanti kalau mau Idulfitri, minta-minta maaf lagi. Mau masuk Iduladha minta-minta maaf lagi,” kata Suwardi Palasa.
“Saya bingung mau jawab apa?” tambah Ustad Suwardi.
“Jadi diapa mi itu WA-nya orang?” Tanya Taslim Adnan.
“Kubaca ji saja, tidak kuapa-apaimi lagi. Kalau ada yang bilang ‘Assalamu Alaikum’, saya jawab saja dalam hati ‘Wa alaikum salam’,” kata Ustad Suwardi Palasa.
Irfan Asri, yang kali ini kebagian tempat di depan pintu masjid, tersenyum. Ia memberi kode agar para bapak-bapak itu berzikir dan berdoa.
“Saya dengar banyak pejabat Pemprov Sulsel yang resah sekarang. Katanya pejabat eselon 2 dan 3 diharuskan ikut ‘pesantren kilat’ di Asrama Haji Sudiang,” kata Taslim Adnan.
“Iya, saya dengar begitu. Katanya satu minggu,” ujar M Basri.
“Banyak saya dengar pejabat bilang ‘Biarmi saya dipecat yang penting saya tetap sahur sama keluarga. Terutama itu kasihan ibu-ibu. Siapa mi yang masakkan suami dan anak-anaknya. Satu minggu ini. Tujuh hari,” jelas Taslim Adnan.
Retreat Ramadhan ala Pemprov Sulsel
Beberapa hari sebelumnya memang beredar informasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar kegiatan Ramadhan Leadership Camp yang dipusatkan di Asrama Haji Sudiang Makassar pada 22–28 Februari 2026. Kegiatan ini dirancang sebagai penguatan kapasitas dan integritas pejabat lingkup Pemprov Sulsel selama bulan Ramadhan.
Kepala BPSDM Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri, menegaskan, program tersebut hasil pemikiran dan arahan langsung dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Tujuannya, agar seluruh pejabat memahami secara utuh peran dan tanggung jawabnya dalam tata kelola pemerintahan.
“Ide lengkapnya ini sebenarnya dari arahan pimpinan, dalam hal ini Bapak Gubernur Sulsel, yang mempunyai keinginan kuat supaya seluruh pejabat di lingkup Pemprov, mulai dari Eselon II Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, hingga kepala sekolah, betul-betul memahami peran dan tanggung jawabnya. Tujuannya agar tidak melakukan kesalahan, apalagi yang berulang, padahal sebenarnya bisa dihindari,” jelas Prof Jufri, Jumat (12/2/2026), dikutip beberapa media online.
Menurutnya, Gubernur menekankan penguatan kompetensi pejabat pada empat aspek utama, yakni pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, penguatan kepatuhan dan pencegahan tindak pidana korupsi, serta penguatan karakter dan akhlak.
“Selama tujuh hari pelaksanaan, retreat akan diisi dengan ceramah umum dan sesi penguatan kebijakan strategis nasional dengan mengundang sejumlah menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Pertahanan Bapak Sjafrie Sjamsoeddin,” tambahnya.
Selain itu, panitia juga mengundang pimpinan lembaga negara seperti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto, serta Dirjen Keuangan Daerah dan LKPP.
Untuk pembicara lokal, kegiatan ini akan menghadirkan unsur Forkopimda Sulsel, di antaranya Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Pangdam XIV Hasanuddin Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Bangun Nawoko dan Kajati Sulsel Didik Farkhan Alisyahd
“Peserta juga akan mendapatkan materi dari perwakilan BPK RI Sulsel, akademisi, serta praktisi hukum dari berbagai perguruan tinggi,” jelasnya.
Prof Jufri menambahkan, pendekatan retreat dipilih agar pembelajaran berlangsung lebih intensif, reflektif, dan terintegrasi antara penguatan kompetensi teknis dan pembinaan karakter kepemimpinan.
“Diharapkan, para pejabat mampu menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, patuh regulasi, dan berorientasi pelayanan publik,” tandasnya.
Simbol Moral Produksi Kecemasan Baru
Dalam beberapa waktu terakhir, publik Sulawesi Selatan menyaksikan pola komunikasi kekuasaan yang menarik untuk dibaca bersamaan dengan perdebatan keagamaan. Rencana Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satgas Pencegahan dan Penanggulangan Unjuk Rasa, terlepas dari jadi atau tidak, sudah lebih dulu bekerja di tingkat simbolik. Ia menandai satu cara pandang: keresahan publik dibaca sebagai potensi gangguan, bukan sebagai gejala sosial yang perlu diurai maknanya.
Di ruang yang berbeda, tetapi dengan logika komunikasi yang serupa, pernyataan Muhammad Jufri, Kepala BPSDM Sulsel, terkait agenda Ramadhan Leadership Camp, patut dicermati.
Ketika ia menegaskan bahwa agenda tersebut adalah “ide dan hasil pemikiran langsung Pak Gubernur”, yang bekerja bukan hanya informasi administratif, melainkan pesan simbolik: otoritas gagasan dilekatkan sepenuhnya pada figur puncak. Dikembalikan kepada “yang di atas”.
Pernyataan semacam itu bukan kesalahan. Namun dalam analisis sosiologi komunikasi, ia memperlihatkan satu pola yang konsisten: sentralisasi makna pada figur, sekaligus pembebasan pejabat lain dari ruang tafsir dan tanggung jawab diskursif. Kritik, jika ada, diarahkan ke satu titik. Ke “alena bapak’eh”. Aparat di bawahnya menjadi penyampai, bukan pengelola makna.
Pola ini, bila dibaca bersama fenomena burnout society dan anxious generation, menunjukkan ironi yang halus.
Di satu sisi, negara dan elite agama sama-sama menyerukan ketenangan, kedewasaan, dan harmoni. Di sisi lain, gaya komunikasi yang hierarkis dan defensif justru mempersempit ruang dialog. Masyarakat tidak diajak memahami mengapa sebuah agenda atau kebijakan hadir, tetapi hanya siapa pemiliknya.
Situasi ini paralel dengan perdebatan rukyat dan hisab. Ketika perbedaan teknis diperlakukan sebagai potensi konflik, lalu direspons dengan seruan normatif “jangan dipertentangkan” tanpa kerja makna yang memadai, yang lahir bukan ketenteraman, melainkan kelelahan batin kolektif. Media sosial kemudian menjadi arena pelampiasan: debat berkepanjangan, kecemasan moral, dan rasa bersalah beragama
Jalan Keluar yang Nyaris Terlupakan
Di tengah kebisingan itu, tulisan Prof Dr Abdul Rauf M Amin MA, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, di Kolom Mutiara Ramadhan Tribun Timur cetak edisi 19 Februari 2026, hadir sebagai napas segar. Ia tidak menambah satu kubu baru, tidak memperpanjang debat hisab–rukyat, tetapi menawarkan cara pandang yang lebih dalam: maqasid based.
Pendekatan maqasid based mengingatkan bahwa syariat tidak diturunkan untuk memenangkan metode. Syariat hadir untuk menjaga tujuan: ketertiban, kemaslahatan, ketenangan, dan persatuan. Baik hisab maupun rukyat sama-sama ijtihad. Keduanya sah secara epistemik. Yang tidak boleh dikorbankan adalah maqasid itu sendiri.
Ketika perbedaan metode melahirkan kegaduhan, kecemasan, dan kelelahan sosial, di situlah yang perlu dikoreksi bukan ilmunya, melainkan cara kita memperdebatkannya.
Maqasid based menggeser fokus dari “apa yang paling benar” ke “apa yang paling menenteramkan umat tanpa mengorbankan prinsip”. Ia mengajarkan bahwa tidak semua perbedaan perlu dipertontonkan ke ruang publik dengan nada konfrontatif.
Analogi imam salat Subuh yang dikemukakan Rauf Amin terasa sangat kontekstual. Imam tidak membawa atribut metodologi. Jamaah tidak mengaudit manhaj. Yang dijaga adalah harmoni ibadah. Di situlah agama bekerja sebagai perekat sosial, bukan sumber stres kolektif.
Maqasid based tidak hanya berbicara tentang hukum ibadah. Maqasid based cara otoritas, agama maupun negara, mengelola perbedaan tanpa memproduksi kecemasan baru.
Tujuan syariat adalah kemaslahatan; tujuan kepemimpinan adalah ketenangan sosial. Keduanya bertemu pada satu prasyarat yang sama: kepercayaan publik.
Tanpa kepercayaan itu, setiap kebijakan, setiap imbauan, bahkan setiap ajakan moral, berpotensi berubah menjadi beban psikologis. Dan di masyarakat yang sudah lelah, secara ekonomi, sosial, dan emosional, beban kecil pun bisa terasa menyesakkan.
Hujan dan Hak untuk Tenang
Hujan akhirnya reda. Satu per satu jemaah Masjid HM Takdir Hasan Saleh beranjak pulang. Masjid kembali lengang. Namun pertanyaan yang tertinggal justru lebih berat dari hujan pagi itu: apakah Ramadhan kita masih memberi ruang untuk tenang?
Di tengah negara yang aktif, media sosial yang riuh, dan tuntutan moral yang bertumpuk, pendekatan maqasid-based bukan lagi pilihan akademik. Ia kebutuhan sosial. Agar Ramadhan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menenangkan secara batin.
Karena pada akhirnya, puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga menahan kebisingan. agar jiwa sempat beristirahat.
Ramadhan bukan hanya soal kapan puasa dimulai. Terpenting bagaimana ia dijalani. Di tengah masyarakat yang lelah dan mudah cemas, umat berhak atas satu hal yang kerap terlupakan: hak untuk beribadah dengan tenang.
Berbeda awal bukan masalah. Yang perlu dijaga adalah agar Ramadhan tidak berubah menjadi sumber kelelahan batin. Karena tujuan puasa, pada akhirnya, adalah menenteramkan jiwa. Bukan menambah beban.
Sebab Nabi Muhammad SAW mengingatkan, “Berapa banytak manusia yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa selain rasa haus dan dahaga.” Bisa jadi karena menganggap Ramadhan dan ibadah di dalamnya adalah beban.
