Ketegangan Hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat Memuncak
Ketegangan antara Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) semakin memuncak setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor dari Korsel. Kekecewaan terhadap kebijakan ini muncul di Seoul, dengan para politisi Korsel berusaha meredam dampaknya.
Pemerintah Korsel tampak terkejut ketika Presiden Trump menuduh negara tersebut “tidak menepati” perjanjian dagang bilateral yang disepakati pada Oktober 2025. Trump kemudian mengumumkan tarif baru sebesar 25% atas impor dari Korsel. Meskipun Korsel belum meratifikasi perjanjian tersebut di Majelis Nasional, pihak Korsel sebelumnya telah menunjukkan kesiapan untuk menerima tarif sebesar 15% atas sejumlah komoditas ekspor utama, seperti mobil dan obat-obatan.
Sebagai imbalannya, Korsel juga berkomitmen menanamkan investasi senilai US$350 miliar di AS untuk mendapatkan tarif 15%. Namun, keputusan Trump untuk mengubah kesepakatan secara sepihak memicu kekhawatiran di kalangan pakar. Mereka memperingatkan bahwa ketidakpuasan terhadap AS di Korsel akan meningkat, yang bisa mendorong Seoul untuk mempererat hubungan dagang dengan negara lain, termasuk Beijing.
Selain itu, keputusan Departemen Keuangan AS yang memasukkan mata uang won Korsel ke dalam daftar pemantauan atas dugaan manipulasi nilai tukar dinilai agresif dan tidak bersahabat oleh banyak pihak di Korsel.
Kesulitan Menghadapi Kebijakan Trump
Para pejabat Korsel kini bergegas mengatur pertemuan dengan pejabat penting di pemerintahan AS untuk menjelaskan proses ratifikasi perjanjian dagang tersebut. Menteri Luar Negeri Korsel Cho Hyun telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington. Namun, belum jelas apakah pemerintahan AS bersedia mengubah sikapnya.
Menurut Hyobin Lee, profesor di Universitas Sogang, Seoul menghadapi situasi yang sangat membebani karena harus berhadapan dengan Trump, yang sering kali beroperasi di luar norma kelembagaan yang dapat diprediksi. Lee menilai Trump tidak selalu logis dan sangat tidak terduga, sehingga sulit dipercaya.
Lee juga mengingatkan bahwa setiap kekuatan besar yang dapat memengaruhi Korsel, seperti AS, Cina, Rusia, dan Jepang, “tidak ada di antara mereka yang mudah untuk diajak bekerja sama.”
Rasa Frustrasi yang Meluas
Rasa frustrasi terhadap kebijakan AS dirasakan luas di Korsel, meski pemerintahan Presiden Lee Jae Myung sejauh ini menahan diri untuk tidak mengkritik AS secara langsung. Namun, editorial harian Korea JoongAng Daily menunjukkan nada yang lebih keras, menyebut pemerintahan Trump “menunjukkan sedikit kepedulian terhadap sekutu.”
“Sejak awal tahun, hubungan Korea-AS berada di kondisi yang sedang tidak stabil dalam berbagai isu perdagangan dan keamanan,” tulis editorial tersebut.
Skandal Coupang Perkeruh Situasi
Ketegangan antara Seoul dan Washington juga mencuat dalam kasus Coupang Inc., perusahaan teknologi dan ritel daring yang berkantor pusat di Seattle dan berkembang pesat di Korsel. Pada November 2025, anak usaha Coupang di Korsel mengonfirmasi kebocoran data pribadi hampir 34 juta pelanggan, termasuk nomor telepon dan alamat email atau surat elektronik.
Kasus ini memicu pengawasan ketat dari regulator Korsel dan berujung pada pengunduran diri CEO anak usaha Coupang Korea, Park Dae-jun. Dia digantikan oleh Harold Rogers, yang berasal dari kantor pusat Coupang di AS. Park Dae-jun diperiksa polisi atas dugaan memberikan kesaksian palsu dalam rapat dengar pendapat di Majelis Nasional, sementara Rogers menjalani pemeriksaan atas dugaan penghancuran barang bukti terkait kebocoran data tersebut.
Tekanan dari JD Vance
Sehari setelah Trump mengumumkan kenaikan tarif impor Korsel, Wakil Presiden AS JD Vance memperingatkan Perdana Menteri Korea Selatan Kim Min-seok agar tidak “menghukum” Coupang maupun perusahaan teknologi AS lainnya. Media berbahasa Inggris, Korea Times, menilai pernyataan JD Vance sebagai “eskalasi yang mengkhawatirkan.”
Menurut Lee dari Universitas Sogang, banyak orang Korea merasa marah terhadap sikap AS terhadap negara mereka. Ia menilai sikap Rogers “terkesan meremehkan, seolah-olah wakil dari negara seperti Korea berada di bawah pertimbangannya, dan seolah-olah keuntungan semata yang penting.”
Tunda Kesepakatan Dagang?
Park Jung-won, profesor hukum di Universitas Dankook, sepakat bahwa masyarakat Korea terkejut dengan gaya diplomasi Trump yang agresif. Namun, ia juga menilai sebagian tanggung jawab berada di pihak Seoul.
“Saya percaya pemerintahan Lee tidak terburu-buru untuk meresmikan tarif tersebut karena berharap Mahkamah Agung AS akan memutuskan bahwa Trump tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukannya,” kata Park. Ia menilai Korsel mungkin berupaya menunda keputusan tersebut, yang kini menempatkan Lee dalam posisi yang sangat sulit.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
