Presiden Prabowo dan Trump Menandatangani Piagam Board of Peace
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saling melempar senyum saat menandatangani piagam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza. Trump beberapa kali menepuk bahu Prabowo, sementara kamera jurnalis mengarah ke meja penandatanganan. Usai tanda tangan, Prabowo mengangkat dokumen BoP, memperlihatkan kepada anggota World Economic Forum (WEF) 2026. Hari itu memang berbarengan dengan pertemuan tahunan forum ekonomi dunia di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026. Prabowo yang mengenakan setelan jas dan peci duduk berdua semeja dengan Trump saat penandatanganan.
Indonesia resmi bergabung dengan BoP, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Trump. Prabowo yakin langkah tersebut merupakan kesempatan emas bagi Indonesia. Ia melihat adanya peluang untuk berkontribusi langsung dalam mengurangi beban kemanusiaan di wilayah konflik, khususnya Gaza. “Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang,” ujar Prabowo, usai penandatanganan BoP.
Prabowo juga menyoroti arus bantuan kemanusiaan yang mulai mengalir deras ke wilayah Gaza. Ia optimistis negara-negara yang menginginkan perdamaian dapat berkontribusi melalui wadah BoP. Pemerintah Indonesia memiliki tujuan spesifik untuk menjaga proses transisi di Gaza, agar tetap berada pada jalur yang benar. Fokus utamanya adalah memastikan solusi dua negara atau two-state solution tetap menjadi prioritas utama.
“Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk, saya sangat berharap Indonesia bisa ikut serta. Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina,” kata Prabowo.
Kritik dari Berbagai Kalangan
Sebagai informasi, BoP merupakan organisasi antar pemerintah di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Presiden Trump memimpin langsung inisiatif yang bertujuan mengawasi administrasi serta rekonstruksi ekonomi Gaza pascaperang. Keanggotaan Dewan Perdamaian terdiri dari sembilan negara, yakni Amerika Serikat, Pakistan, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Indonesia. Kehadiran Indonesia menjadikannya satu-satunya negara di luar kawasan Timur Tengah yang tergabung dalam inisiatif Trump ini.
Fakta menarik lainnya adalah ketidakhadiran negara-negama Eropa dalam daftar keanggotaan dewan tersebut. Padahal, peresmian BoP dilakukan di benua Eropa, di sela-sela forum ekonomi dunia di Swiss.
MUI Desak Pemerintah Indonesia Keluar dari BoP
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai komposisi Dewan Perdamaian tidak mencerminkan keberpihakan kepada Palestina. Kritik tajam diarahkan pada keberadaan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dalam struktur keanggotaan, sementara perwakilan Palestina justru tidak ada. Hal ini memicu keraguan mendalam mengenai objektivitas dewan tersebut.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” ujar Cholil Nafis, Wakil Ketua MUI, seperti dikutip pada Kamis, 29 Januari 2026. Senada dengan Cholil, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, turut menyuarakan keprihatinannya atas langkah Prabowo. Ia menekankan perdamaian sejati mustahil terwujud tanpa adanya fondasi keadilan yang kokoh.
“Kami sangat berharap pemerintah meninjau ulang dan berpikir ulang atas keberadaannya sebagai anggota Board of Peace (BoP). Saya kira masih ada waktu,” kata dia.
Kritik dari Akademisi
Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, menilai inisiatif BoP bukan murni upaya penyelesaian konflik, melainkan memiliki motif lain. Analisisnya mengarah pada respons emosional Trump terkait penghargaan internasional. Nur Rachmat memandang pembentukan Dewan Perdamaian sangat kental dengan ambisi pribadi sang penguasa Negeri Paman Sam.
“Apa yang dilakukan oleh Trump ini bisa dilihat dari bagaimana ia sebagai individu, bukan sebagai Presiden AS, menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua BoP, yang kemudian memunculkan penolakan keras dari sekutu-sekutu Amerika di Eropa,” kata dia, Rabu, 28 Januari 2026.
Keikutsertaan Indonesia dalam BoP, menurut Nur Rachmat, sebagai kesalahan diplomasi yang fatal atau blunder politik luar negeri. Kewajiban membayar iuran dalam jumlah fantastis semakin menambah beban keputusan tersebut. Nur Rachmat menegaskan bergabungnya Indonesia dalam BoP menciptakan dilema prinsipil yang bertentangan dengan amanat konstitusi. Kehadiran Indonesia di bawah kepemimpinan pendukung genosida dinilai mencederai semangat anti-penjajahan.
“Secara internasional, hal ini akan melemahkan posisi Indonesia di mata mereka yang berjuang mendukung Palestina,” ungkapnya.
Empat Rambu-Rambu untuk Indonesia
Pandangan kritis lainnya disampaikan pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. Ia memberikan analisis mendalam mengenai empat ‘lampu kuning’ yang perlu diwaspadai pemerintah Indonesia terkait BoP.
Lampu kuning pertama berkaitan dengan isi piagam BoP yang dinilai bermasalah. Dino menyoroti ketiadaan referensi mengenai Palestina atau Gaza dalam dokumen dasar organisasi tersebut. “Piagam Board of Peace sama sekali tidak ada referensi mengenai Palestina atau Gaza,” ujar Dino, dalam sebuah video. Hal ini, kata Dino, justru membingungkan, mengingat organisasi ini lahir dari rencana perdamaian untuk wilayah tersebut. Dia mempertanyakan konsistensi antara tujuan pembentukan dan isi piagamnya.
“Gagasan Board of Peace itu dilahirkan dalam 20 point plan untuk mencapai pendamaian di Gaza,” ujar Dino.
Masalah struktural menjadi sorotan berikutnya, di mana organisasi ini dinilai sangat hierarkis. Dino menyebut BoP praktis berada di bawah kontrol penuh Donald Trump secara pribadi. “Semua keputusan dan agenda harus di-approve oleh Chairman Trump, dan posisinya tidak ada batas waktu, bisa seumur hidup,” kata dia.
Petisi Mendesak Pemerintah Keluar dari BoP
Tak hanya kritikan, kini muncul petisi yang mendesak agar pemerintah Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian untuk Gaza. Petisi tersebut dibuat Aqsa Working Group. Per Sabtu (31/1/2026), pukul 12.30 WIB, petisi sudah ditandatangani 758 orang. Petisi dibuat karena Dewan Perdamaian untuk Gaza dibuat Donald Trump yang dianggap telah membuat konflik dengan sejumlah negara, terbaru dengan mengganggu kedaulatan Venezuela. Selain itu, Donald Trump juga bersikeras ingin mengakuisisi Greenland yang merupakan bagian dari Denmark. 
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
