Wacana Tukar Aset antara Pemerintah Daerah dan Pusat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan rencana tukar aset antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat, terkait operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang masih belum optimal. Hal ini menyebabkan beban fiskal daerah semakin berat. Rencana tersebut mendapat respons dari DPRD Jawa Barat.
Pemprov Jabar berencana melakukan tukar guling aset antara BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka dengan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Rencana ini mendapat dukungan bersyarat dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menekankan bahwa skema tersebut hanya dapat diterima jika pemerintah membuka secara transparan rencana bisnis dan arah pengelolaan BIJB Kertajati ke depan.
Ia menjelaskan bahwa pada prinsipnya, DPRD tidak mempersoalkan opsi tukar guling yang sedang dibahas. Namun, ia mengingatkan agar pengalihan aset strategis tidak dilakukan tanpa kejelasan tujuan jangka panjang.
“Enggak apa-apa, asal jelas peta jalannya seperti apa. Grand design tentang Kertajati itu mau diapain? Business plan-nya ke depan,” ujar Daddy, Minggu 25 Januari 2026.
Luas Lahan yang Signifikan
Menurut Daddy, luas lahan BIJB Kertajati yang mencapai 1.040 hektare merupakan aset strategis bernilai tinggi. Oleh karena itu, pemerintah pusat, termasuk PT Angkasa Pura II selaku operator bandara, harus menjelaskan secara terbuka rencana pemanfaatan kawasan tersebut apabila pengelolaannya beralih.
“Mau diapain itu bandara. 1.040 hektare itu enggak main-main, luas banget. Itu saja prinsipnya,” ujarnya.
Masalah Komunikasi
Selain soal substansi kebijakan, Daddy juga menyoroti minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif terkait wacana tukar guling tersebut. Padahal, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan strategis tidak merugikan daerah.
“Tapi yang pasti, sampai hari ini belum ada pembicaraan sama sekali,” ungkapnya.
Alasan Pengusulan Tukar Aset
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto melihat adanya tekanan cukup berat pada APBD Jawa Barat karena setiap tahun pemerintah provinsi harus menanggung biaya operasional, sementara kepastian Kertajati dapat beroperasi secara optimal dan menghasilkan pendapatan belum terlihat.
“Pemerintah pusat melihat ada beban fiskal APBD provinsi yang berat. Setiap tahun harus mengeluarkan biaya, sedangkan kepastian Kertajati bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang sampai sekarang belum bisa dilihat,” ujar Dedi.
Ia menilai kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan transportasi udara yang dinilai tidak sejalan. Di satu sisi, pemerintah mendorong pemanfaatan Kertajati, namun di sisi lain penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma ke Bandung tetap dibuka.
“Orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati. Logikanya tidak tepat,” katanya.
Usulan Alternatif
Berangkat dari situasi tersebut, Dedi mengusulkan agar kawasan Kertajati diubah menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri, bahkan berpotensi menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara. Usulan tersebut, kata Dedi, mendapat respons positif dari Presiden.
“Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI AU,” ujarnya.
Skema Tukar Aset
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jabar menawarkan opsi tukar aset. Dalam skema tersebut, aset pemerintah pusat di kawasan Husein Sastranegara, PT Dirgantara Indonesia (PT DI), dan sekitarnya diserahkan kepada Pemprov Jabar. Sebaliknya, BIJB Kertajati diserahkan kepada pemerintah pusat.
“Sehingga nanti kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak perlu waktu lama. Kalau dimungkinkan landasan pacunya ditambah, dalam waktu tidak terlalu lama pasti ramai,” kata Dedi.
Penjelasan Mengenai Nilai Aset
Menjawab pertanyaan soal potensi kerugian karena luas aset BIJB Kertajati lebih besar, Dedi menegaskan nilai aset tidak semata dilihat dari luas lahan. “Bandung itu beda nilainya. Tinggal dihitung dan di-appraisal saja. Gampang, karena sama-sama pemerintah,” ujarnya.
Proses Pengambilan Keputusan
Dedi mengungkapkan, wacana tersebut telah ia sampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara, Presiden RI, dan Menteri Pertahanan. Saat ini, Pemprov Jabar menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah pusat.
“Dari Sesneg responsnya sudah kelihatan. Waktu itu bahkan sudah meminta saya bertemu salah satu direktur,” ujarnya.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
