Perhatian Presiden RI terhadap Konflik Gajah dan Manusia di TNWK
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan perhatian serius terhadap konflik antara manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur. Langkah ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden, yang menjadikan isu konflik gajah-manusia di Way Kambas sebagai strategi nasional. Ia menilai bahwa masalah ini tidak hanya penting untuk diselesaikan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem konservasi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serius dari Bapak Presiden. Ini luar biasa karena persoalan konflik gajah dan manusia di Way Kambas sampai dibawa ke pertemuan internasional,” ujarnya saat meninjau kawasan tersebut bersama Gubernur Lampung.
Ela menyebutkan bahwa salah satu solusi utama yang disampaikan dalam dialog dengan pemerintah provinsi dan pusat adalah pembangunan tanggul atau batas kawasan permanen. Menurutnya, langkah ini menjadi jalan keluar paling realistis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan.
“Kami mengapresiasi solusi tanggul permanen yang disampaikan. Ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, harus ada kolaborasi. Kami menunggu realisasi tanggul permanen tersebut, meskipun saat ini masih dalam tahap survei,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Ela mengakui bahwa APBD kabupaten maupun provinsi tidak memungkinkan untuk membiayai proyek berskala besar tersebut. Ia berharap adanya perhatian Presiden melalui APBN atau kolaborasi dengan pihak internasional.
Selain itu, Ela menegaskan bahwa seluruh usulan dan kebutuhan masyarakat desa penyangga Way Kambas telah disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pusat. Ia juga sering menyampaikan kepada Gubernur bahwa konflik ini harus segera diselesaikan agar masyarakat tetap bisa hidup berdampingan dengan alam.
Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menuntaskan konflik gajah dan manusia di TNWK melalui pembangunan batas kawasan permanen berbasis kajian teknis dan masukan langsung dari masyarakat.
“Kita datang bukan untuk seremoni. Kita datang untuk mendengar langsung masyarakat, karena merekalah yang paling merasakan dampak konflik ini. Solusi ke depan harus berangkat dari kondisi riil di lapangan,” ujar Gubernur saat memimpin Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam dalam rangka Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia.
Gubernur menegaskan bahwa konflik gajah dan manusia tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan sementara. Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan permanen sepanjang hampir 60–70 kilometer yang disesuaikan dengan karakter wilayah, mulai dari rawa, sungai, hingga tanah keras.
“Besok tim teknis langsung turun melakukan feasibility study. Pembatas ini harus kuat, ramah lingkungan, tidak mengganggu pergerakan gajah, dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Mirza juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadikan konflik gajah di Way Kambas sebagai isu prioritas nasional, bahkan dibahas dalam kunjungan kerja sama strategis di Inggris bersama Raja Charles III.
“Way Kambas akan menjadi percontohan konservasi untuk 57 taman nasional di Indonesia. Ini menunjukkan perhatian Presiden bukan sekadar wacana, tapi komitmen nyata,” tegas Mirza.
Upaya Kolaboratif dan Partisipasi Masyarakat
Selain pembangunan batas kawasan, Pemprov Lampung juga akan memperkuat pengamanan dan pelibatan masyarakat. Saat ini jumlah polisi hutan di TNWK hanya 39 orang, jauh dari ideal.
“Kita akan melibatkan masyarakat melalui satgas desa dan kemitraan konservasi. Masyarakat bukan objek, tapi mitra utama,” ujar Gubernur.
Dukungan juga disampaikan oleh Panglima Kodam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, yang menegaskan kesiapan TNI membantu pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi konflik secara humanis.
“TNI siap kapan pun dibutuhkan. Prinsipnya, gajah tidak disakiti dan masyarakat merasa aman,” kata Pangdam.
Dalam sesi dialog, kepala desa penyangga menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Gubernur dan Forkopimda. Kepala Desa Braja Harjosari Suryanto menyebut masyarakat telah lama menunggu langkah nyata pemerintah.
“Kami lelah hidup dalam ketakutan. Mendengar komitmen hari ini, kami merasa ada harapan dan siap mendukung penuh,” ujarnya.
Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam menegaskan arah baru penanganan konflik gajah dan manusia yang tidak lagi reaktif, melainkan terintegrasi dalam kebijakan konservasi nasional.
Pemerintah menargetkan Way Kambas menjadi laboratorium kebijakan mitigasi konflik berbasis ekologi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program ini diharapkan menjadi rujukan nasional bagi 57 taman nasional di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa, sekaligus membuktikan bahwa konservasi dapat tumbuh bersama masyarakat sebagai fondasi ketahanan lingkungan nasional.
