JAKARTA – Pemerintah akan membentuk lembaga baru untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Kali ini, Presiden Prabowo Subianto disebut akan membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R). Lembaga ini merupakan sebuah badan khusus yang dirancang untuk mengakselerasi pembangunan dan renovasi perumahan di seluruh Indonesia.
Rencana pembentukan BP3R ini menuai berbagai tanggapan, termasuk kritik. Sebab, sektor perumahan sudah diakomodir melalui beberapa lembaga yang telah ada sebelumnya, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Di sektor perumahan, pemerintah juga sudah membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang sudah ada sejak 2021, serta Badan Bank Tanah yang mengelola persediaan tanah.
Pemerintah menyebut bahwa BP3R akan diresmikan dalam waktu dekat, bahkan ditargetkan rampung pada bulan ini. Tugas BP3R nantinya mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari pertanahan, pengadaan dan pengambilalihan lahan, percepatan perizinan, penyediaan infrastruktur penunjang hunian, hingga pembiayaan perumahan rakyat.
Peran BP3R dalam Pembangunan Hunian
Pemerintah menilai bahwa skala program perumahan yang akan dijalankan pada era pemerintahan Prabowo membutuhkan kelembagaan yang lebih kuat dan terintegrasi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara angkat bicara terkait rencana pembentukan BP3R tersebut.
Ia mengaku akan segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna mematangkan pembentukan badan baru itu. Ara menyebut akan bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Selain itu, koordinasi juga akan dilakukan dengan sejumlah menteri, antara lain Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani.
“Kita mau ketemu nanti, ada dengan Pak Dedi, ya. Saya juga dengan Pak Rosan, ya. Semua lah ada,” ujar Ara usai ditemui di kantornya, Jakarta, dikutip pada Sabtu (17/1/2025).
Selain itu, Ara juga ingin memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama untuk meningkatkan target renovasi rumah. Jika sebelumnya ditetapkan sebanyak 2 juta unit, angka tersebut ingin didorong menjadi 3 juta unit.
Keinginan Langsung Presiden Prabowo
Rencana pembentukan BP3R pertama kali diungkap oleh Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12/2025). Menurut Fahri, Prabowo menginginkan adanya satu lembaga khusus yang fokus menangani hambatan utama pembangunan perumahan, terutama soal lahan, perizinan, dan pembiayaan.
“Intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan serta manajemen dari hunian yang berbasis kepada hunian sosial,” kata Fahri.
Ia menjelaskan, rencana pembangunan dan renovasi perumahan rakyat ke depan akan dilakukan dalam skala yang sangat besar. Karena itu, dibutuhkan kelembagaan yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mempercepat proses di lapangan.
Prabowo, lanjut Fahri, membayangkan adanya akselerasi pembangunan dan renovasi perumahan dalam jumlah masif, sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat luas.
Dengan rencana pembentukan BP3R ini, pemerintah berharap berbagai persoalan klasik sektor perumahan, mulai dari keterbatasan lahan hingga lambannya perizinan, dapat ditangani secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Tanggapan Bank Tanah soal BP3R
Sementara itu Plt Kepala Badan Bank Tanah (BBT) Hakiki Sudrajat merespons rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk lembaga atau badan khusus berfokus mempercepat pembangunan perumahan.
“Saya rasa program pemerintah ya pasti punya reason (alasan) untuk membentuk badan perumahan. Sekarang sudah ada kementerian perumahan (PKP) juga kan,” tutur Hakiki di Jakarta.
Hakiki menduga badan yang dimaksud tersebut di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). “Pasti, bagaimanapun juga tanahnya ada di provinsi dan kabupaten lah, pasti ada satuan kerja di provinsi,” tutur dia.
Hakiki juga mengatakan, dirinya pun akan mendukung pembentukan badan tersebut apabila nantinya terintegrasi dengan BBT. “Kalau di setiap provinsi atau wilayah ada lahan yang memang bisa kita masukkan ke program perumahan, ya kita dukung lah. Orang kita juga dapat keuntungan dari kerja samanya,” tambah Hakiki.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
