Kolaborasi yang Membawa Kebijakan ke Tingkat Dasar
Posyandu tidak lagi hanya menjadi tempat pemeriksaan kesehatan bulanan, tetapi juga menjadi pusat interaksi antara kebijakan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pendamping desa, kader Posyandu, KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dan Komisi IX DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan kesehatan hadir secara nyata di tengah masyarakat.
Peran Posyandu dalam Sistem Layanan Dasar
Posyandu menjadi salah satu elemen utama dalam sistem layanan dasar yang berada di tingkat desa. Di sana, data dan pengalaman langsung dari warga tercatat dengan jujur. Namun, meski sudah menjadi bagian dari sistem pelayanan rutin, Posyandu sering kali dianggap sebagai kegiatan yang berulang tanpa refleksi kebijakan yang mendalam. Padahal, di balik rutinitas tersebut, tersimpan data, relasi sosial, dan pengalaman kebijakan yang sangat kaya.
Data e-HDW Kabupaten Lombok Tengah Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total 794.342 layanan yang tersedia, hanya 498.884 yang benar-benar diterima oleh warga. Capaian 62,8 persen ini menunjukkan bahwa masih banyak ruang yang belum terisi sepenuhnya oleh kebijakan. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara rencana dan realisasi layanan di lapangan.
Anggaran dan Realisasi Layanan
Anggaran kesehatan desa juga menunjukkan tren serupa. Dari alokasi sekitar Rp14,13 miliar, hanya sekitar Rp12,08 miliar yang terealisasi. Selisih ini bukan sekadar angka administratif, melainkan jeda antara perencanaan dan pelaksanaan layanan di lapangan. Pendamping desa berperan penting dalam mengamati hal ini, karena mereka membaca data dari dashboard e-HDW sambil menyaksikan langsung bagaimana kader Posyandu dan KPM berupaya menutup kekurangan layanan dengan sumber daya terbatas.
Kondisi Layanan di Tingkat Keluarga
Di tingkat keluarga, layanan dasar tampak relatif tinggi dengan capaian sekitar 86 persen. Akses air bersih, jamban sehat, dan sanitasi layak melampaui 89 persen. Namun, ketahanan pangan keluarga masih tertinggal jauh, berhenti di bawah separuh sasaran. Ketimpangan ini jarang menjadi fokus kebijakan formal, padahal Posyandu mencatat bahwa persoalan gizi tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi rumah tangga.
Tantangan pada Anak Usia 0–59 Bulan
Gambaran anak usia 0–59 bulan memperlihatkan tantangan lebih tajam. Dari lebih 540 ribu layanan yang direncanakan, baru sekitar 291 ribu diterima. Pemantauan tumbuh kembang dan tambahan gizi tertinggal dibanding imunisasi dasar yang relatif tinggi. Angka stunting dalam e-HDW bukan sekadar statistik agregat, melainkan wajah anak-anak yang rutin ditimbang dan dicatat, lalu kembali ke rumah dengan situasi sosial ekonomi yang sering kali belum berubah.
Persoalan pada Remaja Putri dan Ibu Hamil
Lapisan persoalan lain muncul pada remaja putri dan ibu hamil. Cakupan layanan berada pada kisaran 67 hingga 74 persen. Meski tablet tambah darah cukup tinggi, pendampingan berkelanjutan dan perubahan perilaku masih menghadapi hambatan kultural. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan harus lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok tertentu.
Kolaborasi dengan Komisi IX DPR RI
Semua data tersebut bermuara di Posyandu. Kader dan KPM mengumpulkannya dengan disiplin, sementara pendamping desa menjaga konsistensinya. Namun, data kerap berhenti sebagai laporan teknis, belum sepenuhnya menjadi percakapan kebijakan yang hidup. Di sinilah kolaborasi dengan Komisi IX DPR RI menemukan maknanya. Mandat legislasi dan pengawasan memperoleh bahan mentah yang jujur. Capaian dan kekurangan layanan menjadi pintu masuk evaluasi kebijakan yang berpijak pada realitas warga.
Peran Pendamping Desa sebagai Penerjemah
Pendamping desa berperan sebagai penerjemah. Data e-HDW tidak sekadar dibacakan, tetapi dihubungkan dengan konteks desa. Anggaran tidak dibahas secara abstrak, melainkan dikaitkan langsung dengan layanan yang belum menjangkau sasaran. Bagi kader Posyandu dan KPM, kolaborasi menghadirkan pengakuan. Mereka tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana teknis semata, melainkan sumber pengetahuan kebijakan. Apa yang mereka catat menjadi dasar advokasi yang lebih presisi.
Keuntungan bagi Komisi IX
Komisi IX pun memperoleh keuntungan serupa. Fungsi pengawasan tidak berhenti pada serapan anggaran, tetapi menyentuh kualitas layanan. Legislasi tidak hanya merespons laporan kementerian, melainkan realitas desa yang terukur dan terverifikasi sosial. Menjadikan Posyandu sebagai pusat percakapan kebijakan berarti menggeser lokasi diskusi. Dari ruang rapat ke ruang timbang. Dari presentasi ke interaksi. Dari angka agregat ke pengalaman warga yang berulang setiap bulan.
Pendekatan yang Efektif
Pendekatan ini tidak menuntut struktur baru. Yang diperlukan adalah penyelarasan irama kerja. Siklus reses dan pengawasan Komisi IX disambungkan dengan siklus Posyandu dan perencanaan pembangunan desa yang sudah berjalan. Ketika data e-HDW dibaca sebagai cerita, bukan sekadar capaian, Posyandu berubah menjadi ruang refleksi kebijakan. Di sanalah terlihat jelas layanan yang bekerja dan intervensi yang masih membutuhkan keberanian lintas sektor.
Kesimpulan
Pada akhirnya, kebijakan kesehatan selalu diuji di tempat paling sederhana. Posyandu menyediakan ruang itu. Ketika pendamping desa, kader, KPM, dan Komisi IX bertemu di sana, kebijakan tidak lagi berjarak, melainkan hadir dalam kehidupan nyata warga.
