Evaluasi Keselamatan Pelayaran di Taman Nasional Komodo
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi total terkait keselamatan pelayaran di wilayah Taman Nasional Komodo pasca pencarian para korban kapal wisata KM Putri Sakinah. Ia menekankan pentingnya evaluasi ini untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
“Setelah ini evaluasi total keselamatan pelayaran dan wisata bahari di Labuan Bajo dan daerah NTT lainnya agar soal yang sama jangan terulang kembali,” ujar Gubernur Melki Laka Lena dalam pernyataannya kepada Pos Kupang, Selasa (30/12). Saat ini, fokus utama pihaknya adalah membantu tim penyelamat dalam evakuasi korban. Setelah proses evakuasi selesai, baru akan dilakukan evaluasi menyeluruh terkait keselamatan pelayaran dan wisata bahari.
Kapal wisata KM Putri Sakinah tenggelam di Selat Padar, Taman Nasional Komodo, pada Jumat (26/12) malam. Kapal tersebut mengangkut 11 orang penumpang selain crew kapal, termasuk guide, serta 6 orang wisatawan asing asal Spanyol. Dari 11 orang itu, empat orang turis dinyatakan hilang, sedangkan dua berhasil selamat. Pada pencarian hari ketiga oleh Tim SAR Gabungan, satu jenazah korban telah ditemukan. Sedangkan tiga korban lainnya, yaitu Fernando Martin Carreras, pelatih Tim B Putri klub Liga Spanyol Valencia bersama dua anaknya, masih dalam proses pencarian.
Sehari sebelumnya, Gubernur Melki menegaskan agar pihak-pihak yang memberikan izin pelayaran dan penyedia jasa wisata tidak main-main dan abai terhadap larangan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dalam pernyataannya, Senin (29/12), Melki masih terus berkoordinasi dengan Basarnas dan pihak-pihak yang ada di lapangan mengenai pencarian keluarga pelatih tim wanita B Valencia CF, Fernando Martín Carreras yang tenggelam dari kapal itu.
Pihaknya akan mengambil langkah khusus terkait peristiwa berulang ini dan peristiwa ini menjadi evaluasi bagi pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan agar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta penyedia layanan wisata patuh pada anjuran BMKG. “Untuk KSOP, pemilik kapal, harus tunduk dan patuh terhadap anjuran itu, jangan bermain-main karena sudah kesekian kalinya kita melihat di Labuan Bajo terkait persoalan seperti ini,” tukasnya.
Ia menyoroti semua pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan dan wisata pelayaran dapat dibenahi karena ini berkaitan dengan nyawa. “Tentu ke depan kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan koordinasi pemerintah daerah dan pusat agar peristiwa ini tidak lagi terulang di kemudian hari,” tegasnya lagi.
Di Hadang Gelombang Tinggi
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, menjelaskan bahwa saat peristiwa naas tersebut, KM Putri Sakina dihadang dua gelombang tinggi saat berlayar ke Pulau Padar. “Menurut keterangan dari Nakodal kapal yang kita selamatkan dan keterangan dari korban, bahwa mereka dihadang dua gelombang tinggi,” ujarnya Selasa (30/12).
Usai menerima informasi tersebut, Tim SAR Gabungan menuju ke lokasi kejadian, namun dihadang empat gelombang tinggi. Menurut BMKG, cuaca malam itu di Pulau Padar karena terjadi anomali cuaca. “Didalam perjalanan penyelamatan pun kami dihadang dengan empat gelombang tinggi, setelah dikonfirmasi dengan BMKG ternyata karena anomali cuaca,” jelasnya.
Ia mengisahkan, pada saat penyelamatan malam itu, Tim SAR Gabungan hanya bisa menyelamatkan dua orang wisatawan asing, satu orang guide bersama empat kru kapal. Tim SAR Gabungan sempat melakukan pencarian kurang lebih tiga jam, namun karena cuaca buruk sehingga tim SAR Gabungan menghentikan pencarian dan dilanjutkan keesok harinya.
Dalam operasi hari kelima ini pada Selasa (30/12), Tim SAR Gabungan mengerahkan lima orang penyelam, terdiri atas satu penyelam Basarnas dan empat penyelam dari P3Kom. Penyelaman dilakukan sejak pagi hari dibantu Kapal RIB 03 milik Ditpolairud Polda NTT, dengan dukungan personel dari Baharkam Polri dan Ditpolairud Polda NTT.
Tim penyelam telah melakukan dua kali penyelaman. Pada titik pertama, penyelaman tidak berlangsung lama karena arus laut cukup deras, sehingga tim harus segera naik ke permukaan demi menjaga keselamatan. Setelah itu, tim berpindah ke titik kedua yang dinilai lebih memungkinkan untuk dilakukan pencarian lanjutan. Di titik kedua tersebut, penyelaman berlangsung hampir satu jam dengan kedalaman sekitar 12 hingga 14 meter. Area ini menjadi fokus pencarian berdasarkan evaluasi pergerakan arus laut serta temuan-temuan sebelumnya di sekitar lokasi kejadian.
Meski belum membuahkan hasil, Tim SAR Gabungan memastikan operasi pencarian akan terus dilanjutkan dengan menyesuaikan kondisi cuaca, kekuatan arus laut, dan tingkat keselamatan penyelam di lapangan.
Lemah Pengawasan di Lapangan
Rentetan kecelakaan laut yang terjadi di perairan Indonesia Timur dalam beberapa hari terakhir memicu reaksi keras dari parlemen. Tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Pulau Komodo yang menewaskan pelatih tim putri Valencia, Martin Carerras, beserta ketiga anaknya. Juga Kapal Sharandy of The Seas karam di perairan selatan Denpasar, menjadi bukti nyata abainya otoritas terhadap peringatan dini cuaca.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengecam keras lemahnya pengawasan di lapangan. Ia menegaskan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah jauh-jauh hari mengeluarkan peringatan terkait ancaman Bibit Siklon 96S di Samudra Hindia yang memicu gelombang tinggi dan angin kencang. “Tragedi ini seharusnya tidak terjadi jika Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan seluruh stakeholder terkait tidak menganggap remeh warning dari BMKG. Peringatan tentang Bibit Siklon 96S sudah digencarkan sejak beberapa minggu terakhir. Ini adalah kelalaian kolektif dalam merespons deteksi dini bencana,” ujar Syaiful Huda, Selasa (30/12).
Politisi PKB ini menyoroti operasional KM Putri Sakinah yang tetap berangkat pada malam hari menuju Pulau Padar di tengah kondisi gelombang laut yang mencapai lebih dari dua meter. Ia mendesak Kemenhub untuk melakukan investigasi menyeluruh mengenai prosedur penerbitan izin berlayar (clearance) dalam situasi cuaca ekstrem. “Kemenhub harus melakukan investigasi khusus. Mengapa kapal bisa lepas sandar di tengah risiko cuaca seperti itu? Kita bicara soal wilayah Bali, NTB, dan NTT yang merupakan wajah pariwisata Indonesia di mata internasional. Hilangnya nyawa wisatawan mancanegara adalah pukulan telak bagi reputasi keamanan wisata kita,” tegasnya.
Politisi PKB ini menegaskan tragedi serupa di tengah ancaman hidrometeorologi tidak boleh terulang. Dia mendesak moratorium izin berlayar di wilayah Zona Merah. “Kemenhub melalui Syahbandar harus berani mengambil keputusan tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal wisata maupun transportasi umum di wilayah yang terdampak langsung Bibit Siklon 96S hingga kondisi dinyatakan aman,” ujarnya.
Dia juga meminta seluruh operator transportasi mengintegrasikan sistem navigasi mereka dengan sistem monitoring cuaca BMKG secara real-time. Tidak boleh ada lagi kapten kapal atau maskapai yang beroperasi tanpa memantau perkembangan cuaca per jam. “Kami juga mendesak sanksi tegas, mulai dari pencabutan izin operasi hingga pidana, bagi oknum petugas atau operator yang terbukti melanggar protokol keselamatan di tengah cuaca ekstrem,” pungkasnya.
