JAKARTA – Profesor DR Hidayat Humaid atau yang akrab disapa HH secara resmi mendaftar sebagai calon ketua umum (ketum) KONI DKI Jakarta periode 2026-2030.
Pendaftaran HH dilakukan di hadapan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP7) KONI DKI Jakarta, yang berada di Lantai 4 Gedung KONI DKI Jakarta. Sebelumnya, para pendukung HH menggelar deklarasi di Ruang Serbaguna Aroem, Jakarta, pada Rabu (31/12/2025). Deklarasi ini dihadiri oleh ratusan pendukung dari cabang olahraga (cabor), KONI Kota dan Kabupaten hingga badan fungsional (Bafung).
Menurut Ketua Tim Sukses HH, Fatchul Anas, deklarasi ini bertujuan untuk menjawab keraguan dari cabor dan pelaku olahraga terkait keseriusan HH dalam maju kembali sebagai ketum KONI DKI Jakarta.
“Kami ingin menegaskan bahwa Pak HH siap memimpin kembali KONI Jakarta dan melanjutkan kolaborasi serta sinergi pembinaan atlet prestasi dengan Pemprov DKI, Dispora, cabor, serta seluruh pelaku olahraga di Jakarta,” ujar Anas.
Anas menambahkan bahwa sosok HH sangat dibutuhkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Jakarta agar lebih menyala lagi. Tujuan utamanya adalah meraih juara umum di PON XXII tahun 2028.
“Kolaborasi lintas sektor membutuhkan figur yang bertangan dingin, paham olahraga, dan diterima oleh semua pihak. Nah, Pak HH adalah sosok yang tepat,” tegasnya.
Beberapa tokoh olahraga juga memberikan dukungan terhadap HH. Salah satunya adalah Ketua Bolling DKI Jakarta, Roland. Menurutnya, HH tidak hanya berpengalaman dalam dunia olahraga tetapi juga dekat dengan para atlet dan pelatih.
“Beliau banyak membantu cabor dalam mengelola pembinaan olahraga,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pengprov Muaythai DKI, Sylviana Murni, menyampaikan bahwa visi dan misi HH selaras dengan tujuan bersama.
“Satu visi, satu misi, dan satu tujuan. On the track menuju PON 2028,” ujarnya.
Mpok Sylvi, sapaan akrab Sylviana Murni, menegaskan bahwa cabor akan tetap solid dan tidak tergoda oleh bujuk rayuan dari mana pun.
“Kita solid dan on the track,” katanya.
HH menyampaikan terima kasih atas dukungan dari cabor, KONI Kota dan Kabupaten, serta bafung.
“Terima kasih atas amanah ini. Memajukan olahraga harus bersama-sama untuk mewujudkan Jakarta menjadi juara umum di PON 2028,” ujarnya, disambut tepuk tangan para pendukungnya.
Setelah deklarasi, HH bersama para pendukungnya berjalan kaki dari Ruang Serbaguna Aroem menuju Gedung KONI DKI Jakarta. Kedatangan HH diterima oleh TPP7 KONI DKI Jakarta yang diketuai Aminullah.
“Alhamdulillah dengan dukungan 73 cabor, saya resmi mendaftar. Integritas dan sportivitas harus dijunjung tinggi dalam proses pemilihan ini,” pesan HH.
HH menekankan bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi kunci untuk mencapai prestasi olahraga.
Sementara itu, Ketua TPP7, Aminullah, memastikan bahwa seluruh dokumen akan diverifikasi secara ketat sesuai aturan. Tahap verifikasi dokumen dijadwalkan pada 6-7 Januari 2026.
TPP7 menyatakan bahwa syarat pendaftaran Prof DR Hidayat Humaid sudah lengkap dengan jumlah dukungan 73 suara.
Penetapan calon yang memenuhi syarat akan dilakukan pada 10 Januari 2026, sedangkan penyampaian visi dan misi akan dilaksanakan pada 12-13 Januari 2026.
“Proses seleksi kami pastikan transparan dan jujur,” tegas Aminullah.
Laporan akhir TPP akan disampaikan dalam forum Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI DKI Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Februari 2026.
Syarat Dukungan
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, peserta rapat kerja (Raker) KONI DKI Jakarta yang dihadiri sekitar 80 anggota telah menetapkan syarat minimal untuk menjadi calon ketua umum KONI DKI Jakarta. Syarat tersebut adalah mendapatkan dukungan sebesar 20 persen atau setara dengan 17 suara.
Syarat 20 persen ini ditetapkan untuk memastikan ketua umum KONI ke depan memiliki legitimasi kuat dalam menjadikan Jakarta sebagai pusat prestasi olahraga dan meraih juara umum di PON 2028.
Dibandingkan provinsi lain, syarat 20 persen ini tergolong rendah. Mayoritas provinsi mematok minimal dukungan 30 persen. Bahkan, saat pemilihan KONI Pusat, syarat dukungan adalah 30 persen.
Di Yogyakarta, misalnya, syarat untuk menjadi ketua umum KONI dipatok 30 persen. Di Aceh, syarat dukungan 30 persen berlaku untuk KONI Kota/Kabupaten dan Cabor.
Beberapa provinsi seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Barat, Jambi, dan Sulawesi Tengah juga mematok syarat dukungan 30 persen.
Selain itu, beberapa provinsi bahkan menambahkan syarat tambahan, yaitu calon wajib membayar biaya musyawarah provinsi (musorprov). Di Sulawesi Selatan, calon wajib membayar Rp 10 juta untuk biaya Musorprov. Begitu juga dengan Sumatera Selatan, di mana calon wajib membayar Rp 500 juta.
Biaya tersebut merupakan bentuk keseriusan calon dan diatur dalam keputusan cabor saat rapat kerja provinsi (rakerprov).
