Perbedaan antara Citra Budaya dan Kondisi Ekonomi di Pulau Sumba
Pulau Sumba dikenal sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan potensi wisata. Namun, berbanding terbalik dengan citra tersebut, persentase kemiskinan di pulau ini cukup tinggi. Dalam skala persentase kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025, keempat kabupaten di Pulau Sumba menempati lima teratas.
Kabupaten Sumba Tengah menjadi yang teratas dengan persentase kemiskinan sebesar 29,23 persen, disusul oleh Kabupaten Sabu Raijua (27,18 persen), Kabupaten Sumba Barat (26,47 persen), Kabupaten Sumba Barat Daya (25,66 persen), dan Kabupaten Sumba Timur (25,64 persen). Persentase kemiskinan ini diukur secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, sehingga wilayah dengan jumlah penduduk kecil lebih rentan terhadap perubahan jumlah penduduk miskin.
Contohnya, Kabupaten Sumba Tengah menempati posisi teratas dalam persentase kemiskinan, meskipun jumlah penduduk miskin di sana hanya ketiga terkecil, yaitu 22,81 ribu orang. Sementara itu, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, yakni 116,74 ribu, disusul oleh Kabupaten Sumba Barat Daya (97,68 ribu) dan Kabupaten Sumba Timur (70,35 ribu).
Keindahan Budaya yang Tidak Menyelamatkan Kemiskinan
Keindahan Pulau Sumba sering kali dikaitkan dengan keunikan alam, sabana yang eksotis, serta kekayaan budaya yang merefleksikan nilai-nilai luhur masyarakat. Atribut budaya seperti tenun ikat yang bercorak simbol-simbol tradisi kepercayaan leluhur menyimbolkan hubungan antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Namun, kekayaan ini secara perlahan telah menjadi arogansi simbolik yang menimbulkan masalah kemanusiaan yang lebih mendasar.
Secara simbolik, budaya digunakan sebagai alat justifikasi, terutama dari otoritas budaya. Namun, apa rasionalitas dan nilai luhur dari praktik kawin tangkap yang justru lebih memamerkan arogansi kelam patriarki? Apakah pemakaman mewah layak dilakukan ketika pendidikan dan kesehatan masih menjadi kemewahan yang hanya dinikmati segelintir masyarakat?
Mahar yang tinggi juga dianggap sebagai ajang perkawinan ideal bagi sejoli muda zaman ini. Namun, arogansi patriarki dan simbol-simbol kemewahan ini dikonversi menjadi kapital ekonomi yang memiskinkan masyarakat Sumba. Berhutang karena tuntutan adat dan budaya lebih mendesak daripada menabung untuk pendidikan dan kesehatan anak.
Budaya dan Kekerasan Simbolik
Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu, menjelaskan bahwa relasi kuasa beroperasi melalui kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik adalah bentuk dominasi yang tidak selalu mudah dikenali tetapi sangat efektif untuk ditaati. Secara sederhana, kekerasan simbolik terjadi ketika korban menyetujui dirinya menjadi korban. Korban cenderung menerima secara sah dan wajar, bukan atas hasil kesadaran reflektif, melainkan akibat dari misrecognition.
Legitimasi budaya dilanggengkan oleh subjek secara taken for granted terhadap segala sesuatu yang disebut sebagai kebudayaan. Alhasil, agensi memproduksi habitus atas hasil internalisasi adat-istiadat secara turun temurun. Fenomena budaya di atas harus dicermati secara kritis agar tidak melanggengkan kekerasan simbolik yang beroperasi melalui mekanisme normalisasi adat dan tradisi.
Praktik budaya berbiaya mahal seperti pemakaman mewah, ritual dan prosesi adat, serta tuntutan mahar tinggi diterima sebagai kewajiban moral dan identitas kolektif yang harus dipatuhi, bahkan ketika kapasitas ekonomi dan sumber daya tidak lagi mencukupi. Relasi kuasa dalam sistem feodalisme menemukan momentumnya dalam kebudayaan, karena dilegitimasi oleh otoritas adat, elit budaya, dan struktur sosial yang telah mapan.
Solusi untuk Membangun Masa Depan yang Lebih Baik
Masalah kemiskinan di Pulau Sumba perlu dicermati secara holistik. Kemiskinan bukan semata-mata persoalan keterbatasan material, tetapi juga hasil dari dominasi simbolik yang mengkonstruksi kesadaran kolektif. Intervensi pemerintah melalui kebijakan pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada bantuan sosial tidaklah cukup. Perlu disertai pembacaan kritis terhadap praktik sosio-kultural masyarakat untuk mendorong perubahan paradigma kolektif dan tepat sasaran.
Tulisan ini tidak bertujuan untuk menegasikan pentingnya budaya masyarakat Sumba, justru sebaliknya memperkuat cita rasa dan mendorong kecintaan pada kekayaan budaya Sumba. Artikel ini boleh dibaca sebagai bagian dari upaya demistifikasi yang diperlukan untuk merekonstruksi budaya secara reflektif dan berkeadilan.
Dekonstruksi dan rekonstruksi kultural penting agar budaya tidak lagi menjadi instrumen dominasi simbolik yang eksploitatif, tetapi sumber emansipasi sosial dan ekonomi. Dengan begitu, jeratan kemiskinan struktural dan kultural dapat dilepaskan perlahan-lahan.
