JAKARTA, kebijakan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kembali menempatkan Indonesia dalam pusaran negosiasi dagang global. Sejak awal 2025, Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam radar kebijakan proteksionisme Washington. Trump melontarkan ancaman tarif tinggi yang sempat disebut mencapai 32 persen, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi 19 persen pada pertengahan Juli 2025. Penetapan tarif impor tersebut tidak serta-merta menutup proses diplomasi. Teranyar, pemerintah Indonesia justru menyatakan akan menempuh negosiasi ulang untuk memperjelas ruang lingkup, detail teknis, serta kemungkinan pengecualian bagi sejumlah komoditas strategis.
Awal kebijakan: sinyal proteksionisme Trump dan ancaman tarif tinggi
Sejak kembali menjabat, Trump konsisten mengedepankan agenda “America First” dalam kebijakan perdagangan. Pada awal 2025, pemerintah AS mulai menyampaikan sinyal pengetatan akses pasar melalui pengenaan tarif tambahan terhadap sejumlah negara mitra, termasuk Indonesia. Indonesia disebut masuk dalam kelompok negara yang dinilai AS menikmati surplus perdagangan dan belum memberikan akses pasar yang seimbang bagi produk-produk Amerika. Ancaman tarif yang mengemuka kala itu bahkan disebut dapat mencapai 32 persen untuk produk tertentu. Tekanan tersebut langsung memicu respons pemerintah Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan Indonesia memilih jalur dialog dan negosiasi ketimbang retaliasi.
“Indonesia selalu mengedepankan pendekatan diplomasi dan dialog untuk menyelesaikan isu perdagangan. Kami ingin memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pengumuman Trump: tarif ditetapkan 19 persen untuk Indonesia
Pada pertengahan Juli 2025, Trump mengumumkan bahwa tarif impor untuk produk asal Indonesia ditetapkan sebesar 19 persen, lebih rendah dari ancaman awal. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Trump melalui platform media sosial miliknya dan dikutip luas oleh media global. “Mereka akan membayar (tarif) 19 persen. Kita tidak akan membayar apapun. Kita akan memiliki akses penuh ke Indonesia,” ungkap Trump. Trump juga menyebut penetapan tarif tersebut sebagai bagian dari “kesepakatan dagang” dengan Indonesia, meskipun detail resmi dari pemerintah kedua negara belum dirilis pada saat itu.
Respons pemerintah Indonesia: belum final, masih dinegosiasikan
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengumuman Trump bukan akhir dari proses. Jakarta menyebut masih ada ruang pembahasan teknis yang perlu diselesaikan sebelum kebijakan tersebut benar-benar berlaku. Airlangga mengatakan, Indonesia masih menunggu dan menyusun pernyataan bersama (joint statement) dengan pemerintah AS. “Yang diumumkan itu masih pernyataan sepihak. Kita masih menunggu joint statement yang akan menjelaskan secara detail ruang lingkup, waktu pemberlakuan, dan komoditasnya,” tutur Airlangga. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus melakukan negosiasi untuk menekan dampak terhadap sektor-sektor ekspor utama. “Kita tentu ingin hasil terbaik. Kalau bisa ada penyesuaian atau pengecualian untuk produk tertentu, itu yang sedang kita dorong,” katanya.
Sektor ekspor dalam sorotan
AS merupakan salah satu pasar ekspor utama Indonesia, terutama untuk produk manufaktur ringan dan padat karya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai perdagangan Indonesia–AS pada 2024 berada di kisaran 38 miliar hingga 40 miliar dollar AS, dengan Indonesia mencatatkan surplus. Artinya, ekspor Indonesia ke AS lebih tinggi dibandingkan impor Indonesia terhadap barang-barang dari AS. Sejumlah sektor yang dinilai paling terdampak oleh tarif antara lain tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, serta produk berbasis kayu dan rotan.
Pandangan pengusaha nasional
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani menilai penurunan tarif dari ancaman awal merupakan hasil yang relatif positif, namun belum sepenuhnya aman. “Kalau dibandingkan dengan ancaman awal 32 persen, tentu 19 persen lebih baik. Tapi ini tetap akan berdampak pada daya saing ekspor kita, terutama sektor padat karya,” ujar Shinta. Ia menambahkan bahwa kepastian aturan dan waktu pemberlakuan menjadi faktor krusial bagi dunia usaha. “Yang dibutuhkan pelaku usaha adalah kepastian. Jangan sampai kebijakan ini berubah-ubah tanpa kejelasan teknis,” katanya.
Isu resiprokal dan akses pasar
Salah satu poin yang menuai perhatian adalah klaim Trump bahwa produk AS akan masuk ke Indonesia dengan tarif nol persen. Pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi secara rinci klaim tersebut. Airlangga menegaskan bahwa setiap perubahan tarif harus mengacu pada peraturan dan kepentingan nasional. “Kita tidak bisa melihat satu sisi saja. Semua harus dibahas secara timbal balik dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia,” ujarnya. Sejumlah pengamat menilai isu resiprokal ini akan menjadi salah satu titik krusial dalam negosiasi lanjutan, terutama terkait potensi tekanan terhadap industri domestik jika akses produk AS dibuka lebih luas.
Pandangan ekonom: tekanan ekspor, ruang negosiasi, dan risiko lanjutan
Sejumlah ekonom menilai penetapan tarif 19 persen oleh AS tetap menyisakan tekanan bagi kinerja ekspor Indonesia, meskipun angkanya lebih rendah dibandingkan ancaman awal. Mereka menekankan bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpotensi memengaruhi struktur perdagangan Indonesia ke depan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan tarif AS tersebut mencerminkan pendekatan transaksional pemerintahan Trump, yang menempatkan tarif sebagai alat tawar dalam negosiasi. “Tarif 19 persen ini menunjukkan bahwa tekanan awal memang digunakan sebagai bargaining position. Dari sisi Indonesia, hasilnya lebih baik dibandingkan skenario terburuk, tetapi tetap ada biaya yang harus ditanggung eksportir,” ujar Faisal.
Isu kesepakatan dagang Indonesia-AS disebut terancam gagal, picu upaya negosiasi ulang
Awal Desember 2025, kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia yang diumumkan pada Juli 2025 disebut terancam runtuh setelah AS menilai Indonesia menarik diri dari sejumlah komitmen. “Mereka menarik kembali apa yang telah kami sepakati pada Juli,” ujar pejabat tersebut pada Selasa (9/12/2025) tanpa merinci komitmen mana yang dimaksud. Minggu lalu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent, dalam sebuah acara New York Times Dealbook, juga menyinggung adanya perubahan sikap Indonesia. Ia mengatakan, Indonesia “mulai sedikit enggan” terhadap kesepakatan dagang dengan AS, meski tidak memberikan penjelasan lebih jauh. Sebaliknya, ia menilai Malaysia sebagai mitra yang lebih kooperatif setelah negara tersebut menurunkan ribuan pos tarif sehingga arus perdagangan dengan AS menjadi lebih lancar. Indonesia membantah.
Strategi jangka menengah: diversifikasi pasar ekspor Indonesia
Ekonom juga menekankan pentingnya strategi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar utama. Bhima menilai momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat diversifikasi tujuan ekspor. “Kita terlalu sering bergantung pada pasar tradisional seperti AS. Ketika ada guncangan kebijakan, dampaknya langsung terasa. Diversifikasi pasar harus dipercepat, baik ke Timur Tengah, Afrika, maupun Asia Selatan,” ujarnya. Sementara itu, Faisal menilai kebijakan tarif AS juga menjadi pengingat pentingnya penguatan industri domestik. “Daya saing ekspor tidak bisa hanya bergantung pada negosiasi tarif. Produktivitas, efisiensi logistik, dan nilai tambah industri di dalam negeri tetap menjadi kunci,” katanya.
