MotoGP Mandalika Bawa Manfaat, Bagaimana Nasib Warga yang Dikucilkan?

Perubahan Kehidupan Warga yang Terdampak Pembangunan Sirkuit Mandalika

Enam tahun lalu, sekitar 150 keluarga di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung, Lombok Tengah, “mau tidak mau” harus meninggalkan tanah kelahiran dan rumah mereka demi pembangunan sirkuit Mandalika yang disebut sebagai “kepentingan umum”. Bagaimana kehidupan mereka kini?

Tidak sulit mencari tempat relokasi warga korban penggusuran untuk pembangunan sirkuit Mandalika. Di depan Sirkuit Pertamina Mandalika Internasional ada sebuah jalan baru yang mengarah ke utara. Seorang warga bilang, “Ikuti jalan ini sampai ujungnya, di situ sudah”. Menurut warga, jalan itu dibuat sekitar dua tahun lalu, setelah perumahan untuk relokasi warga terdampak pembangunan sirkuit dibangun.

Jalan beton sepanjang tiga kilometer itu berakhir di bukit Silaq, Dusun Ngolang. Puluhan bangunan beratap seng berwarna terakota terlihat sangat kontras dengan pohon dan rumput di sekitarnya. Rumah-rumah itu dibangun di atas lahan seluas dua hektare. Total, 120 unit rumah untuk 120 kepala keluarga. Satu bangunan terdiri dari dua unit rumah. Masing-masing kepala keluarga mendapat jatah seluas 60 meter persegi.

Meski buat sebagian warga rumah yang dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum (PUPR) itu lebih bagus dibandingkan rumah mereka sebelumnya, warga tetap lebih suka tinggal di kampung mereka di Dusun Ebunut, yang kini sudah berubah menjadi lintasan balap bertaraf internasional.

“Enak di sana [Dusun Ebunut]. Di sana kan ada tempat kita menyabit rumput, bisa beternak. Kalau di sini enggak ada tempatnya,” kata Ayati Miati sambil tertawa malu. Ayati Miati, beserta suami dan anaknya, terpaksa meninggalkan tanah milik orang tua mereka sekitar 2021 lalu.

Rumah-rumah di kampung relokasi—tempat dia tinggal sekarang—tidak memiliki pekarangan. Jarak setiap rumah pun cukup berdekatan. Padahal dulu, di Dusun Ebunut, setiap warga memiliki pekarangan yang luas. Kondisi ini membuat puluhan warga yang dulunya bertani atau bercocok tanam, dan juga beternak, sulit untuk beradaptasi. Akhirnya, warga yang masih punya ternak terpaksa mencari lahan yang jauh untuk ternak-ternaknya. Malah ada juga warga lainnya yang kembali ke Dusun Ebunut karena lebih dekat dengan sumber mata pencarian mereka, yaitu laut.

Sebagian besar warga—terutama para laki-laki dewasa—harus pergi ke luar kampung untuk bekerja. Mungkin itu sebabnya, suasana di perumahan relokasi ini sepi. Hanya ada beberapa perempuan yang duduk di teras rumah. Selain soal kehilangan pekarangan yang juga menjadi sumber penghidupan, Ayati Miati juga mengeluhkan soal air. Tidak, dia dan warga lainnya tidak kesulitan air. Katanya, “air sama-sama banyak”. Bedanya, di tempat relokasi ini mereka harus membayar. “Per kubik Rp11.000. Sebulan, saya bayarannya kadang Rp113.000, kadang lebih,” ujarnya.

Tidak Ada Perubahan

Tidak banyak warga gusuran yang mau menceritakan kehidupan barunya di Dusun Ngolang. Beberapa orang menghindar untuk diwawancarai. “Sering sekali orang nanya-nanya, tapi tidak ada perubahan,” kata salah satu warga yang terlihat jengah dengan pertanyaan yang itu-itu saja.

Dilema pembangunan di Mandalika – Haruskah pariwisata Lombok meniru Bali? World Superbike hendak dihapus dari Sirkuit Mandalika karena rugi miliaran, warga ‘kecewa berat’. MotoGP di Sirkuit Mandalika dan tuduhan pelanggaran HAM PBB yang disebut ‘upaya menjatuhkan Indonesia’.

Lebih Mandiri

Berbeda dengan Junaidi, Rahmat Panye merasakan hidupnya kian membaik. Dia sudah punya usaha sendiri, UMKM (Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro), bersama 20 orang warga lainnya. Rahmat mengaku mereka mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, Universitas Mataram, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC)—perusahaan yang mengerjakan proyek Mandalika, mulai dari pengosongan lahan hingga pembangunan—dan juga pemerintah setempat.

Menurut dia, keberadaan KEK Mandalika membuat warga menjadi lebih mandiri dalam mengelola hidup, ketimbang ketika masih berada di dalam kawasan. Pada penyelenggaraan MotoGP bulan lalu, UMKM Rahmat dan warga lainnya mendapat kesempatan berjualan di stand binaan ITDC. “Memang dulu kita punya lahan luas, bisa bertani atau berternak. Tapi di sana kan tidak menentu,” kata Rahmat, yang dulunya merupakan kepala dusun Ebunut. Selain kelompok UMKM, kata Rahmat, ada juga kelompok tani, tenun, dan kelompok ternak, “yang sekecil apapun, bisa menghidupi warga”.

Butuh Waktu Sebelum Bisa Move On

Setelah digusur empat tahun lalu, Damar mengaku hidupnya banyak mengalami perubahan—selain kehilangan tempat tinggal dan usaha penginapan. Uang hasil ganti rugi dari ITDC dia pakai untuk membeli rumah di daerah Sengkol. Damar tidak membuka usaha penginapan lagi karena uang ganti ruginya hanya cukup buat beli rumah. Akhirnya, dia membuka warung di Pantai Tanjung Aan, yang beberapa bulan lalu juga digusur ITDC. Kini, Damar berjualan kopi menggunakan mobil van, sambil membuka jasa penyewaan alat selancar di lokasi yang sama. Awal Oktober lalu, warung kopinya ramai pengunjung—ada yang lokal, ada juga yang mancanegara. Damar menghampiri tamu-tamunya, membuat suasana lebih hangat dengan membangun percakapan. Meski dia terlihat luwes menjalani bisnis barunya, Damar mengaku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. “Banyak perubahan. Kami harus pindah ke tempat baru, bikin komunitas baru, bergaul sama orang baru,” ujarnya. “Usaha juga begitu. Bikin relasi baru sama orang-orang yang baru kami kenal. Jadi butuh waktu yang lumayan panjang juga sebelum kami bisa move on.”

Yang Masih Bertahan

Sebagian warga di kawasan KEK Mandalika memang sudah merelakan tanahnya. Namun, sekitar 47 keluarga dilaporkan masih bertahan di Dusun Ebunut, persis di sebelah sirkuit. Salah satunya adalah keluarga Sibawaih. Dia mengklaim, total luas lahan yang dia punya di kawasan itu mencapai enam hektare. Hampir dua hektare sudah jadi lintasan sirkuit—tepatnya di sekitar tikungan sembilan dan tikungan sepuluh—sementara sisanya merupakan tanah yang dia tempati sekarang. Jarak rumah Sibawaih dan lintasan cukup dekat. Cuma butuh berjalan kaki beberapa puluh meter saja sudah sampai di pinggir pagar sirkuit. Di musim MotoGP, rumah Sibawaih selalu ramai pengunjung. Pada 5 Oktober lalu, sekitar 50 orang memenuhi pekarangan rumah Sibawaih, penasaran ingin menonton balap motor kelas dunia itu secara gratis. Kebanyakan dari mereka berasal dari desa tetangga—Desa Sengkol. Sibawaih bukannya tidak mau pindah. Dia tidak menentang pembangunan. Laki-laki 56 tahun itu hanya ingin tanah orang tuanya itu diakui statusnya, baru selanjutnya dilakukan transaksi jual beli sebagaimana mestinya. Masalahnya, Sibawaih mengklaim, data kepemilikan tanah yang dimiliki ITDC berbeda dengan yang dia miliki. Keputusan soal konflik tanah yang sudah inkrah di pengadilan, lokasinya berbeda dengan tanah yang dia miliki. “Semoga Bapak Gubernur bisa melihat permasalahan yang sebenarnya. Sesulit apa sih sampai tidak bisa selesai dari masa LTDC, Rajawali, BTDC, dan sekarang ITDC? Angka apa yang tidak bisa dihitung? Hukum apa yang tidak bisa diterapkan dalam masalah itu?” ungkap Sibawaih ketika ditanya soal harapan.

Mandalika Diklaim Datangkan Manfaat

Sementara warga yang mengorbankan tanah mereka masih beradaptasi dengan hidup barunya, Sirkuit Mandalika sudah empat kali menggelar agenda balapan internasional—yang diklaim sudah mendatangkan manfaat bagi NTB. Pemerintah provinsi mengumumkan perputaran ekonomi pada pekan pertama Oktober—saat ajang balap MotoGP digelar—diproyeksi mencapai Rp4,8 triliun. Dinas Koperasi dan UMKM mengungkap total transaksi di area Lombok Sumbawa Festival selama gelaran MotoGP 2025 mencapai Rp1 miliar. Seluruh hotel di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika diklaim terisi penuh. Sementara, rata-rata okupansi hotel di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) diklaim mencapai 93%. Bahkan, rumah warga, homestay, dan guest house di Lombok Tengah hingga Mataram juga disewa pengunjung yang tidak kebagian akomodasi di kawasan utama—begitu bunyi pernyataan resmi dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Di sektor tenaga kerja, kompetisi balap tahunan ini disebut melibatkan 2.073 tenaga kerja lokal asal NTB, baik di bidang hospitality, keamanan, transportasi, maupun logistik. Untuk mengetahui seberapa jauh manfaat ajang balap dunia itu bagi kehidupan warga sekitar—terutama mereka yang digusur—BBC News Indonesia mengajukan beberapa pertanyaan kepada ITDC sejak 14 November lalu. Hingga liputan ini dipublikasikan, ITDC tidak memberikan jawaban. Namun, dalam wawancara pada Agustus lalu, pihak ITDC mengatakan di sirkuit sendiri, “hampir 90 persen tenaga kerja berasal dari NTB”.

Dampak Mandalika untuk Ekonomi NTB

Dampak Mandalika buat NTB saat ajang MotoGP telah diklaim membawa banyak keuntungan. Namun, sebagai kawasan ekonomi khusus, dampak Mandalika belum bisa ditakar. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pihaknya belum bisa membuat penilaian yang utuh terkait dampak proyek di wilayahnya itu karena pembangunan Mandalika belum selesai. Dari total lahan seluas 1.200 hektare, “jumlah yang baru bisa dimanfaatkan masih sangat kecil”. “Jadi kita belum bisa membuat penilaian yang utuh mengenai apa dampaknya. Tetapi yang jelas, dalam upaya kita bersama dengan teman-teman di ITDC khususnya, kita berusaha untuk memastikan bahwa proyek ini memberikan dampak yang baik kepada masyarakat di sekitarnya,” ujar Iqbal kepada wartawan Abdul Latief, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Tidak hanya berdampak untuk masyarakat yang berada di lingkar Mandalika, katanya, tetapi juga di Kecamatan Pujut—lingkup yang lebih luas. Untuk saat ini, Iqbal tidak memungkiri, kemiskinan masih membayangi warga yang berada di sekitar kawasan. “Secara sosial ekonomi, mereka belum berdaya”. Tetapi, dia juga menekankan, tugas untuk membangun masyarakat itu tidak bisa hanya dibebankan kepada pihak pengembang. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga punya kewajiban. “Karena kitalah yang lebih berkepentingan untuk menyiapkan masyarakat di lingkar Mandalika ini, untuk bisa mengambil bagian di dalam Mandalika,” ujarnya.