Bupati Siak Berbicara Keras Soal Hak Asasi Manusia
Bupati Kabupaten Siak, Afni Zulkifli, menyampaikan berbagai isu terkait hak asasi manusia (HAM) yang dihadapi masyarakatnya di hadapan Menteri HAM, Natalius Pigai. Ia memilih untuk bersuara lantang meskipun banyak pihak mengingatkannya agar tidak terlalu keras dalam menyampaikan pendapat.
Pernyataan Afni disampaikan saat ia memberikan pidato dalam kuliah umum dengan tema “Penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat dan mahasiswa, pelajar di Kabupaten Siak”, yang digelar di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, Kabupaten Siak, pada Sabtu (13/12/2025). Dalam pidatonya, Afni menegaskan pentingnya perjuangan untuk memastikan setiap warga Indonesia mendapatkan hak dasar mereka.
Afni mengungkapkan bahwa ia mencatat pesan Menteri HAM saat berpidato di Senayan Jakarta. Pesan tersebut antara lain, “Mari kita isi ruang kosong yang tidak sempat diisi oleh negara, sampaikan dengan berani, dan tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang menderita.”
Ia juga mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa pemimpin harus berani membela keadilan dan kebenaran, serta membangun dengan rasa kemanusiaan dan musyawarah. Afni merasa bangga karena Menteri HAM hadir di Siak, yang menunjukkan bahwa masalah HAM di daerah ini sangat penting dan perlu diperhatikan.
Konflik Agraria yang Mengancam
Afni menjelaskan bahwa konflik agraria menjadi salah satu isu serius di Kabupaten Siak. Sebagian besar wilayah Siak telah didominasi kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Guna Usaha (HGU), yang menyebabkan banyak warga terdampak. Ia menilai bahwa kawasan industri sebaiknya tidak lagi disebut sebagai “hutan” karena bersifat monokultur dan mayoritas ditanami akasia.
Meski demikian, Kabupaten Siak masih memiliki dua kawasan konservasi yang menjadi habitat harimau dan gajah sumatera. Namun, intervensi dan konflik kawasan dinilai masih sangat kuat.
Afni menyebutkan bahwa HGU menyasar 45 kampung dan 6 kelurahan, sedangkan HTI dan kawasan hutan menyentuh 63 kampung dan dua kelurahan. Dari total 131 kampung di Siak, hampir separuh masyarakat terdampak langsung, dengan jumlah penduduk sekitar setengah juta jiwa belum sepenuhnya mendapatkan hak dasar seperti akses jalan, pendidikan, dan kesehatan.
Masalah Infrastruktur dan Lingkungan
Afni menyoroti kondisi di Kecamatan Minas, di mana akses air bersih nyaris tidak tersedia, meski wilayah tersebut merupakan bekas area operasional Chevron yang kini dikelola PHR. Ada juga persoalan lahan pemakaman yang menjadi krisis akibat keterbatasan lahan dan minimnya akses akibat kawasan perusahaan.
Di Kecamatan Sungai Apit, Afni menyinggung persoalan keamanan akibat harimau yang sering masuk ke permukiman karena rusaknya habitat hutan. Sementara di Kecamatan Tualang, hak masyarakat atas udara bersih masih menjadi tantangan besar akibat bau menyengat dari aktivitas industri. Kompensasi yang diberikan dinilai tidak sebanding, hanya berupa satu kotak susu.
Konflik agraria juga disebut hampir terjadi setiap hari di sejumlah kecamatan lain. Meski demikian, Afni menegaskan bahwa Kabupaten Siak secara konsisten memenuhi indikator nasional perlindungan HAM selama 10 tahun berturut-turut sejak 2014, serta telah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak.
Keberanian Bupati dalam Menyuarakan Hak Rakyat
Afni menegaskan bahwa keberaniannya bersuara adalah bagian dari tanggung jawab moral sebagai pemimpin. “Kalau ini tidak saya sampaikan, itu justru menjadi dosa saya sebagai pemimpin. Hak dasar rakyat kami yaitu tanah, pendidikan, air, kesehatan, dan udara bersih harus diperjuangkan,” ujarnya.
Di depan Menteri Pigai, Afni memperlihatkan video pendek terkait infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan jalan rusak parah yang tidak layak berada di kawasan HTI dan HGU. Ia juga mengingatkan bahwa dari tanah Siak, Sultan Siak pernah menyerahkan 12 juta golden demi kemerdekaan Republik Indonesia.
Kerajaan Siak, kata Afni, adalah kerajaan yang setia kepada NKRI. Namun kondisi Istana Siak saat ini sangat memperihatinkan. Afni juga menitipkan surat kepada Menteri HAM untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan harapan Presiden dapat berkunjung ke Kabupaten Siak.
Dukungan dari Menteri HAM
Menteri HAM, Natalius Pigai, dalam sambutannya menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Siak dalam memperjuangkan pemenuhan hak asasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan segera mengambil langkah konkret melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang HAM dan Bisnis yang saat ini tengah disiapkan dan akan ditandatangani oleh Presiden.
Melalui Perpres tersebut, kata Pigai, seluruh bentuk pelanggaran HAM yang berkaitan dengan aktivitas dunia usaha dapat ditangani secara lebih tegas dan terstruktur. “Pemerintah pusat juga akan melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia,” papar Pigai.
Menanggapi penyampaian dan “curhat” Bupati Siak terkait berbagai persoalan HAM di Siak, Pigai memberikan dukungan dengan nada sindiran yang menyemangati. Ia menilai Bupati Afni masih perlu menyuarakan ketidakadilan dengan lebih lantang. “Kurang lantang. Harus lebih keras lagi menyuarakan kepentingan rakyat. Tapi Ibu Bupati masih lumayan, mau berpihak ke rakyat. Banyak kepala daerah biasanya sambutan hanya berisi hal-hal yang bagus saja. Ibu Bupati harus lebih keras lagi bersuara,” ujar Natalius Pigai.
Menurutnya, keberanian kepala daerah dalam menyampaikan persoalan nyata di lapangan, merupakan bagian penting dari upaya memperjuangkan keadilan dan memastikan negara hadir bagi rakyat. Terutama dalam menghadapi persoalan HAM yang bersinggungan langsung dengan kepentingan bisnis dan industri. “Jadi pejabat enggak usah petantang-petenteng, lihat Bupati Afni merakyat, mengutamakan kepentingan rakyat,” kata Pigai.
