Penyebab Bencana di Sumatera dan Keterlibatan Aparat
Beberapa pejabat TNI dan Polri diduga terlibat dalam merusak hutan Sumatra, yang berdampak pada banjir bandang dan longsor yang terjadi baru-baru ini. Hal ini diungkapkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (15/12/2025). Dalam sidang tersebut, ia menyampaikan bahwa aparat penegak hukum terlibat dalam bisnis ilegal logging di Indonesia.
Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah menerima laporan tentang instansi dan pejabat mana saja yang melakukan penyelundupan sumber daya alam dengan merusak hutan. Ia juga menilai bahwa pejabat dari berbagai instansi saling bekerja sama untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut. Akibatnya, kerugian ekonomi besar dialami oleh Indonesia.
Keterlibatan pejabat dan aparat negara dalam perusakan hutan ini diperoleh Prabowo dari pihak TNI sendiri. Ia menjelaskan bahwa ada pejabat dan petugas TNI yang terlibat, serta petugas Polri yang juga turut serta dalam kegiatan penyelundupan kayu. Oleh karena itu, Prabowo langsung menegur Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menindak aparat mereka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Kerusakan Hutan Menjadi Sorotan Nasional
Setelah bencana banjir di Sumatra, kerusakan hutan Indonesia menjadi perhatian nasional hingga internasional. Banjir bandang dan longsor tersebut disebabkan oleh kebijakan negara yang gagal melindungi hutan di wilayah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (26/11/2025).
Menurut WALHI Sumut, bencana yang terjadi setiap tahun dipicu oleh kerusakan ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli). Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, mengingatkan bahwa wilayah-wilayah terdampak memang masuk dalam kategori risiko tinggi untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor. Hal ini berdasarkan dokumen kajian risiko bencana nasional Provinsi Sumatra Utara tahun 2022-2026.
Jaka menegaskan bahwa hanya Kabupaten Samosir yang masuk kategori risiko rendah untuk bencana tersebut, sedangkan sebagian besar wilayah di Sumatra Utara memiliki kelas risiko tinggi. Ia menilai bahwa hal ini harus menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan kebijakan yang dapat meminimalisir dampak dari bencana dan membuat kebijakan yang pro lingkungan.
Kritik Terhadap Narasi yang Selalu Menyalahkan Hujan
Jaka mengkritik narasi yang selalu menyalahkan hujan sebagai satu-satunya penyebab bencana. Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan adanya campur tangan manusia yang signifikan. Ia menjelaskan bahwa saat banjir tiba, banyak kayu-kayu terbawa air, dan citra satelit menunjukkan kondisi hutan yang gundul di sekitar lokasi bencana.
Menurut WALHI Sumut, campur tangan manusia ini diwujudkan melalui keputusan politik atau kebijakan yang dikeluarkan atas nama pembangunan dan ekonomi. Jaka menilai bahwa kegagalan negara dalam mengurus lingkungan telah menyebabkan krisis ekologis yang berujung pada bencana ekologis.
Perhatian terhadap Ekosistem Batang Toru
WALHI Sumut telah berulang kali menyuarakan pentingnya perhatian penuh terhadap ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli), yang disebut sebagai hutan tropis terakhir di Sumatera Utara. Wilayah ini mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Kerusakan ekosistem ini sangat mengancam karena wilayah tersebut kaya akan flora dan fauna, termasuk orangutan tapanuli yang paling langka di dunia.
WALHI Sumut menduga kuat bahwa bencana yang terjadi saat ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di ekosistem Batang Toru. Laju deforestasi di wilayah ini sulit dibendung karena perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di ekosistem Batang Toru melakukan penebangan pohon dengan berlindung di balik izin yang dikeluarkan pemerintah.
Data Korban Bencana di Sumatera
Hingga malam hari Senin (14/12/2025), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 1.030 jiwa dan korban hilang ada 206 orang. Jumlah ini berasal dari hasil rekapitulasi korban di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menurut data terbaru BNPB, ada 14 korban jiwa yang ditemukan, sehingga jumlah korban jiwa yang sebelumnya 1.016 jiwa pada Minggu (14/12/2025), menjadi 1.030 pada Senin malam. Untuk korban meninggal dunia bertambah 14 jiwa, dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin, 14 Desember saat ini menjadi 1.030 jiwa.
Penulis yang memulai karier dari blog pribadi sebelum akhirnya bergabung dengan media online. Ia menyukai dunia tulis-menulis sejak sekolah. Hobinya adalah traveling, membaca novel klasik, dan membuat jurnal harian. Setiap perjalanan dan interaksi manusia selalu menjadi bahan inspirasinya. Motto: "Setiap sudut kota punya cerita yang patut dibagikan."
