Presiden Berjanji Selidiki Kerusakan Hutan di Sumut
Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melakukan investigasi terhadap kasus perusakan hutan di Sumatera Utara (Sumut). Kerusakan hutan yang semakin parah telah mengakibatkan banjir hebat di wilayah tersebut. Pembalakan liar menjadi salah satu penyebab utama kerusakan hutan, yang berdampak pada kegundulan hutan dan tidak adanya penahan air dari curah hujan yang tinggi.
Kasus banjir dan longsor di Sumut telah menewaskan puluhan orang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan dari hulu ke hilir guna mencegah banjir di Sumatra. Perbaikan ini mencakup penataan penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan, serta optimalisasi waduk retensi, situ, dan aliran sungai.
Langkah-langkah ini sebelumnya telah diterapkan dalam penanganan banjir di Jabodetabek. Hal ini diungkapkan oleh Pratikno saat menggelar Rapat Tingkat Menteri Percepatan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor. Ia menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat, terkoordinasi, dan masif untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik.
Rapat tersebut berlangsung di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Kamis (27/11/2025), dengan fokus pada kondisi terkini di lapangan, urgensi penanganan darurat, serta percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar di daerah terdampak. Dalam rapat, BMKG menjelaskan bahwa badai siklon tropis Senyar telah memicu hujan sangat lebat, angin ekstrem, banjir, longsor, serta gangguan transportasi laut di tiga provinsi.
Laporan dari BNPB, Basarnas, serta para kepala daerah menunjukkan bertambahnya korban jiwa dan meluasnya kerusakan infrastruktur, termasuk jembatan putus, jalan yang tertimbun longsor, dan akses darat yang terisolasi. Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus bekerja keras untuk penanganan darurat, meski angka pasti korban jiwa masih dalam pendataan.
Menko PMK juga menegaskan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto agar fase tanggap darurat ditangani secara serius, cepat, dan terkoordinasi, sekaligus mulai menyiapkan langkah pemulihan pascabencana. “Bapak Presiden Prabowo telah memerintahkan kami untuk menangani fase tanggap darurat ini secara serius dan cepat. Pada saat yang sama, pemerintah mulai menyiapkan pemulihan agar infrastruktur yang terdampak dapat segera kembali berfungsi,” tegasnya.
Seluruh daerah terdampak telah menetapkan status darurat bencana, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk mengerahkan sumber daya dan melakukan intervensi sesuai ketentuan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dengan adanya penetapan status darurat, tidak ada hambatan administratif bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai.
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri PU, BNPB, dan kementerian/lembaga terkait melaporkan tantangan cuaca ekstrem yang menghambat distribusi bantuan. Pemerintah sedang menyiapkan opsi pengiriman bantuan melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah terisolasi. Selain fase tanggap darurat, pemerintah menekankan pentingnya penanganan jangka panjang dari hulu ke hilir, mencakup penataan penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan, serta optimalisasi waduk retensi, situ, dan aliran sungai.
Status Darurat Bencana Masih Dibahas
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan belum juga menjadikan status darurat bencana nasional terkait bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Menurut Prabowo, pemerintah masih terus memonitor situasi di lokasi terdampak bencana banjir tersebut. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.
Prabowo memastikan pemerintah berupaya mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana. Namun, ia kembali tak menjawab saat ditanya perihal penetapan status darurat bencana nasional. “Oh iya iya, sudah kita kirim terus menerus,” ujarnya. “Nanti, nanti kita monitor terus,” kata Prabowo melanjutkan.
Padahal sejumlah pihak mulai dari anggota DPR hingga Gubernur telah menanggap banjir dan longsor sebagai tanggap darurat. Sebelumnya, Prabowo mengaku telah mengerahkan tiga pesawat Hercules dan satu pesawat A400 ke lokasi kejadian pada Jumat (28/11/2025) pagi.
Banjir Sumatra menjadikan bencana banjir paling banyak menelan korban di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 29 November 2025, tercatat 174 orang meninggal dunia, 79 orang masih hilang, dan 12 orang luka-luka. Sebanyak 12.546 kepala keluarga mengungsi, sementara kerusakan rumah dan jembatan masih dalam proses verifikasi. BNPB menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur cukup parah sehingga menghambat evakuasi dan distribusi bantuan.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya mitigasi bencana di proyek energi terbarukan yang berada di wilayah rawan longsor. Keluarga korban masih menanti kepastian, sementara tim SAR terus berpacu dengan cuaca dan waktu.
