Komisi Reformasi Polri Gelar Audiensi dengan Gerakan Nurani Bangsa
Komisi Reformasi Polri menggelar audiensi atau dengar pendapat dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) pada hari ini, Kamis (13/11/2025). Audiensi tersebut berlangsung di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan dihadiri oleh seluruh anggota komisi. Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshidiqie, menyatakan bahwa pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada pukul 13.30.
Rapat Rutin Setiap Minggu Selama Tiga Bulan
Sebelumnya, Jimly menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan rapat secara rutin setiap minggunya selama tiga bulan ke depan. Selain rapat internal, Komisi Reformasi Polri juga akan mengundang berbagai kalangan masyarakat untuk mendengarkan aspirasinya terkait reformasi Polri.
“Selama tiga bulan diharapkan tim ini akan bekerja maraton. Kami sudah sepakat seminggu sekali kita mengadakan rapat rutin, pertemuan lengkap,” ujar Jimly saat dihubungi.
Dalam satu minggu, komisi akan memanfaatkan waktu untuk mengadakan public hearing, tatap muka, serta membahas berbagai isu yang akan didiskusikan bersama para undangan.
Aspirasi Masyarakat Dikaji Sebelum Dirumuskan Usulan
Jimly memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat terkait harapan reformasi kepolisian akan diterima dan dikaji sebelum akhirnya dirumuskan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap dalam dua bulan pertama, rekomendasi yang akan menjadi kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian dapat dirumuskan.
“Selama dua bulan pertama mudah-mudahan sudah bisa dirumuskan rekomendasi yang akan menjadi kebijakan-kebijakan baru dalam rangka reformasi kepolisian ini,” ujarnya.
Presiden Prabowo Meminta Laporan Berkala Per 3 Bulan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11). Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia.
“Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, yang saudara-saudara berkenan menerima tugas kenegaraan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan bahwa Polri merupakan institusi vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan bangsa. Namun, ia juga mengingatkan, setiap institusi negara perlu dikaji secara terbuka agar terus berkembang dan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional.
“Saudara-saudara, reformasi Polri saya kira bagian yang sangat krusial, penting dari pembangunan bangsa. Dan kita juga tidak tertutup dan kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani,” ucap dia.
Hukum sebagai Pilar Utama Negara
Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan bahwa hukum merupakan pilar utama dalam keberhasilan suatu negara. Ia menilai, penegakan hukum yang adil adalah kunci bagi kemajuan bangsa.
“Hukum boleh kita buat selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, tidak adil, tidak mungkin macet hukum yang the rule of law itu bisa berjaya, bisa sukses,” kata dia.
Presiden juga meminta agar Komisi Percepatan Reformasi Polri dapat melakukan kajian secara menyeluruh, melibatkan unsur kepolisian aktif maupun mantan pimpinan Polri. Dengan begitu, reformasi dapat dilakukan berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap kondisi di lapangan.
“Jadi saudara, Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan,” ujar dia.
Lebih lanjut, Prabowo tidak menetapkan batas waktu kerja bagi komisi tersebut. Namun, ia meminta agar laporan perkembangan disampaikan secara berkala kepadanya per tiga bulan.
“Tapi saya minta mungkin tiap 3 bulan ada laporan, kita ketemu, Saudara-Saudara melaporkan apa yang saudara kumpulkan,” kata dia.
Tugas Komisi Bukan Hanya Memberi Rekomendasi
Prabowo menekankan bahwa tugas komisi ini bukan hanya memberi rekomendasi bagi reformasi Polri, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi lembaga-lembaga lain yang membutuhkan perbaikan.
“Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan bila memang diperlukan,” imbuhnya.
