
Indonesia Berkomitmen Kuat dalam Upaya Global Menghadapi Perubahan Iklim
Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya yang kuat untuk memimpin upaya global dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan mempercepat transisi menuju Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang mewakili Presiden Prabowo Subianto, dalam sesi Leaders Summit pada Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Kamis (6/11).
Hashim menyatakan bahwa Indonesia hadir dengan pesan yang jelas, yaitu tetap berkomitmen untuk memperkuat komitmen iklim nasional serta siap bekerja sama dengan negara-negara lain dalam mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius.
Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris
Presiden Prabowo telah kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris untuk mencapai NZE paling lambat tahun 2060 atau lebih cepat. Selain itu, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui strategi pembangunan berkelanjutan yang telah dirumuskan dan dijalankan secara konsisten.
Dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 1,2 hingga 1,5 gigaton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) pada tahun 2035. Upaya ini akan didukung oleh peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23 persen pada tahun 2030, serta pengembangan teknologi baru seperti energi nuklir dalam kerangka transisi menuju energi hijau.
Regulasi Terbaru untuk Mendukung Dekarbonisasi Nasional
Beberapa regulasi baru juga dikeluarkan untuk mendukung dekarbonisasi nasional. Baru-baru ini, Presiden Prabowo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy serta Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem dekarbonisasi nasional dan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca.
Transformasi Menuju Ekonomi Hijau yang Berkeadilan
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan arah transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkeadilan. Ia menyatakan bahwa COP30 menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan.
Hanif menambahkan bahwa prinsip keadilan iklim harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan transisi energi. “Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Peran PLN dalam Mewujudkan Transisi Energi Nasional
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN siap mendukung dan merealisasikan visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan transisi energi nasional melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Sekitar tiga bulan lalu, atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, Indonesia telah merilis RUPTL yang baru. Dalam rencana tersebut, sepuluh tahun ke depan Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan sekitar 76 persen di antaranya berbasis energi terbarukan dan storage.
Tujuan Implementasi RUPTL
Implementasi rencana ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang andal, tetapi juga mendorong pengembangan lapangan kerja hijau (green jobs), memperluas akses listrik hingga ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Darmawan menambahkan bahwa RUPTL ini menjadi peta jalan strategis bagi PLN untuk mendukung akselerasi transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat. Dengan memprioritaskan energi terbarukan, PLN berkomitmen menjadikan sistem kelistrikan nasional lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan.
“Kami yakin, dengan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, target-target transisi energi yang ambisius dapat diwujudkan secara nyata dan tepat waktu,” tutup Darmawan.











