Peresmian Hunian Sementara di Kabupaten Agam
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan peresmian Hunian Sementara (Huntara) Kayu Pasak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar). Proses peresmian ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mempercepat pemindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Huntara dirancang sebagai solusi sementara untuk mengurangi jumlah pengungsi yang tinggal di tenda pengungsian.
Tito menyampaikan apresiasinya terhadap langkah cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung TNI serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara. Ia menekankan bahwa keberadaan huntara sangat penting, karena banyak warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan, sedang, atau berat.
Dalam konferensi pers peresmian huntara di Kabupaten Agam, Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Skema tersebut antara lain:
- Bantuan stimulan sebesar Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan.
- Bantuan sebesar Rp 30 juta untuk rumah rusak sedang.
- Bantuan hunian tetap (huntap) untuk rumah rusak berat atau hilang.
Selama menunggu huntap, warga dapat menempati huntara atau rumah keluarga, termasuk menyewa rumah dengan Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB.
Pendataan Korban Bencana
Selain itu, Tito menjelaskan bahwa pendataan dan validasi korban bencana telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu Sumbar, Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh. Setelah proses validasi rampung, ia berharap bantuan dapat segera dicairkan demi mempercepat pemulihan.
Menurut Tito, dengan percepatan validasi dan pembayaran, jumlah warga di pengungsian akan jauh berkurang. Ia juga menekankan pentingnya data dalam proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Bantuan Tambahan dan Pemulihan Ekonomi
Selain bantuan huntara, Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp 3 juta, stimulan ekonomi Rp 5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp 15.000 per orang per hari. Penentuan penerima bantuan tersebut diserahkan kepada bupati dan wali kota sesuai kondisi masyarakat di daerah masing-masing.
Tito menjelaskan bahwa warga yang rumahnya rusak ringan tetapi sawahnya habis akan diberikan uang stimulan Rp 5 juta rupiah, sambil menunggu program revitalisasi sawah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian (Mentan).
Untuk memulihkan ekonomi, pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sawah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) di tiga provinsi terdampak. Selain itu, masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi pascabencana dapat diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan bantuan sosial secara reguler dalam kurun waktu yang ditentukan kepala daerah.
Pentingnya Data dalam Penyaluran Bantuan
Tito menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan program-program tersebut. Ia meminta bupati dan wali kota tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, tetapi mengirimkan data secara bertahap kepada gubernur. Dari gubernur, data diteruskan kepada Kemensos dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
“Nanti [data tersebut] kita akan sampaikan kepada Menteri Sosial (Mensos) sehingga Mensos dapat segera mengeksekusi anggaran tadi untuk perabotan,” tegas Tito.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengumumkan daerah yang belum menyerahkan data hingga batas waktu yang ditentukan untuk mendorong akuntabilitas dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Sebagai informasi, peresmian huntara di Agam turut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
