Tanggapan Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri
Pada Senin, 19 Januari 2026, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengadakan diskusi dengan tema “Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy in 2026” di Sekretariat FPCI, Jakarta. Diskusi ini menjadi momen penting untuk menanggapi Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono.
Peran dan Kejelasan Kebijakan Luar Negeri
Founder sekaligus Ketua FPCI Dino Patti Djalal menyampaikan apresiasinya terhadap pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri. Ia menilai bahwa pernyataan tersebut memberikan kejelasan arah kebijakan luar negeri Indonesia, yang selama 13 bulan terakhir belum tersedia.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri Sugiono atas pernyataan kebijakan luar negeri tahunan yang telah disampaikan, karena kini kita memiliki sebuah titik acuan, sesuatu yang selama 13 bulan terakhir belum kita miliki dalam memahami arah pemikiran kebijakan luar negeri, cara memaknai dinamika dunia, dan berbagai aspek lainnya,” ujar Dino.
Multilateralisme dan Ambisi Strategis Indonesia
Dino juga menyambut baik peningkatan keterlibatan Indonesia dalam multilateralisme di tengah situasi global yang semakin tidak menentu. Namun, ia menilai bahwa langkah tersebut perlu disertai dengan perumusan ambisi strategis yang jelas.
“Iya, saya menyambut baik penegasan Menteri Luar Negeri Sugiono mengenai meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam multilateralisme. Namun, kami perlu bertanya: apa ambisi strategis makro yang ingin kita dorong untuk membenahi sistem multilateralisme PBB, dan sejauh mana kita ingin memperjuangkannya?” tanya Dino.
Ia menekankan bahwa diplomasi Indonesia sebagai negara independen dan non-blok sangat bergantung pada kemampuan membangun koalisi. Selain itu, Dino mendorong Indonesia untuk mengambil peran kepemimpinan di lembaga internasional.
“Saya juga ingin Indonesia berani mengatakan, mari kita menjadi ketua salah satu badan PBB, apa pun badan tersebut,” katanya.
Catatan tentang Gaza dan Dewan Perdamaian
Dalam diskusi tersebut, Dino menyampaikan pandangan mengenai rencana pemerintah mengirim pasukan Indonesia untuk terlibat dalam pembentukan International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Ia mengingatkan risiko besar yang mungkin terjadi.
“Menurut saya, risiko terbesarnya adalah jika Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke sana, apakah salah satu tujuannya adalah untuk melucuti senjata Hamas. Jika itu menjadi bagian dari tugas kita, sebaiknya kita menarik diri,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace untuk Gaza. Menurut Dino, pengumuman tersebut mengejutkan karena jumlah orang Yahudi dalam dewan tersebut lebih banyak dibandingkan dengan nama-nama lain yang sebelumnya digadang-gadangkan.
Strategi Bertahan di Tengah Tekanan Global
Co-Founder FPCI sekaligus Profesor riset di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dewi Fortuna Anwar menilai pernyataan pers tahunan Menlu Sugiono lebih koheren dan jelas dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saya suka pernyataan pers terakhir Menteri Luar Negeri, pernyataan jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun ini, menurut saya, pernyataannya koheren dan jelas,” ujarnya.
Dewi menilai strategi yang menekankan penguatan ketahanan nasional relevan dengan kondisi global saat ini.
“Strateginya, yang oleh sebagian dari kita dikritik karena dianggap kurang ambisius, justru masuk akal, karena ketika kita berada di bawah tekanan atau serangan, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah memperkuat pertahanan,” kata dia.
Pernyataan Sugiono dalam PPTM 2026
Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu, 14 Januari 2026, Sugiono menggambarkan dunia yang semakin kompleks dan rapuh akibat meningkatnya kompetisi global, peran aktor non-negara, serta melemahnya hukum internasional yang kerap diterapkan secara a la carte.
“Di saat yang sama, dunia menyaksikan kembalinya fenomena ‘might makes right’ atau ‘siapa kuat, dia menang’,” kata Sugiono.
Ia menilai praktik standar ganda telah menggerus kepercayaan antarnegara dan membuat tata kelola global tertinggal dari dinamika geopolitik. Menurut dia, negara tanpa strategi akan terseret arus, sementara negara tanpa ketahanan akan menjadi objek.
Sugiono menegaskan diplomasi Indonesia dijalankan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, termasuk untuk mendukung ketahanan pangan dan energi serta program Makan Bergizi Gratis. Ia juga menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza yang belum menunjukkan penyelesaian.
“Dan Gaza adalah contoh dari kenyataan pahit tersebut,” ujarnya. Indonesia, kata Sugiono, terlibat aktif dalam berbagai upaya internasional, termasuk mendorong International Stabilization Force sebagai langkah transisional menuju gencatan senjata permanen, dengan solusi dua negara sebagai tujuan akhir.
