Respons Sekutu AS terhadap Inisiatif Dewan Perdamaian
Beberapa negara sekutu utama Amerika Serikat menunjukkan reaksi yang tidak terlalu positif terhadap gagasan Presiden AS, Donald Trump, untuk membentuk “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian. Inisiatif ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik internasional dengan memberikan keanggotaan permanen kepada negara-negara yang bersedia menyumbangkan dana hingga 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 16,9 triliun).
Para analis mengatakan bahwa konsep ini mirip dengan model “bayar untuk bermain”, yang sering dikaitkan dengan Dewan Keamanan PBB. Dalam hal ini, keanggotaan tetap diatur oleh dana yang disumbangkan oleh negara tersebut. Sejauh ini, dua negara besar, yaitu Perancis dan Kanada, secara terbuka menyatakan penolakan terhadap inisiatif ini.
Undangan untuk Dewan Perdamaian Gaza
Gedung Putih telah mengundang sejumlah pemimpin dunia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang akan dipimpin langsung oleh Donald Trump. Di antara nama-nama yang disebut adalah Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, serta Perdana Menteri Kanada Mark Carney.
Menurut piagam dewan yang dilihat oleh AFP, anggota dewan akan menjabat maksimal tiga tahun dan dapat diperpanjang oleh ketua dewan. Namun, jika suatu negara “menyumbangkan lebih dari 1 miliar dollar AS dalam bentuk dana tunai kepada dewan perdamaian Gaza dalam tahun pertama sejak piagam berlaku”, masa jabatan mereka bisa menjadi permanen.
Penolakan Perancis dan Kanada
Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Noel Barrot, secara tegas menolak ide donasi tersebut. Ia menyatakan bahwa pada saat ini, Perancis tidak dapat menerima tawaran tersebut. Menurutnya, piagam Dewan Perdamaian Gaza melampaui mandat pembangunan kembali dan pengelolaan Gaza pascaperang yang selama ini disetujui oleh PBB.
Barrot juga menambahkan bahwa inisiatif ini tidak sejalan dengan komitmen internasional Perancis, khususnya dalam hal keanggotaannya di PBB. Perancis sendiri merupakan salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto.
Sementara itu, seorang sumber pemerintah Kanada mengatakan bahwa Ottawa tidak akan membayar untuk duduk di dewan tersebut. Bahkan, sampai saat ini, Kanada belum menerima permintaan pembayaran apa pun. Meski sebelumnya Perdana Menteri Mark Carney sempat mengindikasikan kesediaannya menerima undangan bergabung.
Dinilai sebagai Alternatif DK PBB dengan Hak Veto Trump
Paul Williams, profesor hubungan internasional di George Washington University, menilai bahwa tawaran keanggotaan permanen dengan biaya 1 miliar dolar AS menunjukkan bahwa Trump ingin mengubah Dewan Perdamaian menjadi alternatif dari DK PBB. Namun, ia memperkirakan bahwa Trump akan memegang kekuasaan veto dalam proses pengambilan keputusan.
Meskipun sering dikaitkan dengan isu Gaza, piagam Dewan Perdamaian sejatinya tidak menyebut Gaza secara eksplisit. Dokumen tersebut hanya mendefinisikan dewan sebagai “sebuah organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian berkelanjutan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.”
Kritik terhadap PBB
Piagam ini juga secara tersirat mengkritik PBB dengan menyatakan bahwa dewan baru harus memiliki “keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan institusi yang terlalu sering gagal.” Trump selama ini dikenal sebagai pengkritik PBB. Bulan ini, ia mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari 66 organisasi dan perjanjian global, sebagian besar berafiliasi dengan PBB.
PBB merespons dengan menyatakan bahwa hanya ada satu organisasi multilateral universal untuk menangani isu perdamaian dan keamanan, yaitu PBB itu sendiri. Daniel Forti dari International Crisis Group menyebut sedikitnya 60 negara dilaporkan telah diundang ke Dewan Perdamaian Gaza.
Struktur Dewan Perdamaian
Dalam skema yang disampaikan Gedung Putih, Dewan Perdamaian akan terdiri dari dewan utama, sebuah komite teknokrat Palestina untuk mengelola Gaza yang hancur, serta “dewan eksekutif” kedua yang berperan lebih sebagai penasihat.
Trump telah menunjuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, negosiator senior Steve Witkoff, serta menantunya Jared Kushner sebagai anggota dewan. Namun, Israel menyatakan keberatan atas susunan “dewan eksekutif Gaza” yang mencakup Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan dan diplomat Qatar Ali Al-Thawadi.
Pengamat dari German Marshall Fund, Ian Lesser, mengatakan bahwa ia akan terkejut jika banyak negara bersedia bergabung, karena sebagian besar negara justru fokus mempertahankan institusi multilateral yang sudah ada.
