JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, tengah menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Nama pria ini disebut masuk dalam bursa kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menyebutkan bahwa nama Thomas diajukan setelah pengunduran diri Deputi Gubernur BI Juda Agung.
Pemerintah harus segera memproses pengisian jabatan kosong sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Prasetyo, proses ini dimulai dari surat pengunduran diri yang diterima dari Juda Agung. Selanjutnya, sesuai ketentuan peraturan, dilakukan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan.
“Perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test,” katanya saat berkunjung ke ruang wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/1/2026).
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI sebagai dasar pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan. Dalam Surpres tersebut, terdapat sedikitnya tiga nama calon deputi gubernur BI.
Menurut Center for Strategic and International Studies (CSIS), secara legal tidak ada yang dilanggar jika Tommy terpilih menjadi Deputi Gubernur BI. Namun, persepsi pasar terhadap pemilihan Tommy dikhawatirkan memburuk karena latar belakangnya yang sebelumnya merupakan kader partai politik dan keponakan Presiden Prabowo Subianto.
“Orang jadi curiga, jadi enggak yakin ini BI bisa benar-benar independen apa enggak kalau Pak Tommy benar masuk jadi anggota Dewan Gubernur,” ujar Peneliti Senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan, Senin (19/1/2026).
Deni menekankan pentingnya benefit of the doubt karena Anggota Dewan Gubernur BI tidak hanya diisi satu orang. Saat ini, terdapat enam anggota Dewan Gubernur termasuk Gubernur yang kini dijabat Perry Warjiyo. Deputi Gubernur Senior diisi oleh Destry Damayanti, lalu Deputi Gubernur yakni Juda Agung, Aida S. Budiman, Filianingsih Hendarta serta Ricky P. Gozali.
Wamenkeu Tommy nantinya akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR untuk menggantikan Juda yang disebut mengundurkan diri.
Meskipun secara legal tidak ada yang dilanggar, Deni menilai persepsi pasar yang berpeluang negatif terhadap penunjukan Tommy adalah kekhawatiran yang wajar. Ke depan, apabila Tommy terpilih menduduki kursi Dewan Gubernur BI, maka bank sentral harus memastikan terjaganya independensi.
Reaksi Purbaya
Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah berada dalam pelemahan dan mendekati level Rp17.000 per dolar AS pada Senin (19/1/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons kabar masuknya nama Thomas dalam bursa calon pimpinan Bank Sentral dan menilai pelemahan itu hanyalah reaksi spekulatif sesaat dari pasar.
Purbaya menilai bahwa fundamental ekonomi Indonesia sejatinya tetap kokoh. Dia mencontohkan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang justru mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa (all time high) beberapa waktu belakangan.
“Rupiah akan tergantung pada fundamental ekonominya. Anda lihat kan IHSG berapa sekarang? All time high kan? 9.133,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini tidak menampik terjadi anomali yang terjadi yaitu ketika pasar saham menguat tajam, mata uang justru melemah.
Dia berpendapat bahwa rekor IHSG mengindikasikan adanya aliran modal asing (capital inflow) yang deras. Secara teori ekonomi, sambungnya, masuknya dana asing tersebut akan meningkatkan pasokan dolar AS di pasar domestik, yang pada akhirnya akan menjadi katalis penguatan rupiah.
“Jadi tinggal tunggu waktu saja rupiahnya menguat juga karena supply dolar akan bertambah,” katanya.
Oleh sebab itu, Purbaya meyakini depresiasi rupiah saat ini lebih didorong oleh sentimen psikologis pasar. Investor dinilai bereaksi berlebihan terhadap wacana perpindahan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono ke Bank Indonesia, yang dikhawatirkan akan menggerus independensi otoritas moneter.
“Jadi ini mungkin sebagian spekulasi ketika Thomas akan ke sana [BI], wah orang spekulasi dia akan independensinya hilang. Saya pikir tidak akan begitu. Nanti kalau [pasar] sudah insaf, juga langsung menguat lagi rupiah,” tegasnya.
Purbaya juga menilai bahwa independensi lembaga tidak ditentukan oleh asal-usul pejabatnya, melainkan pada proses pengambilan keputusan yang bebas dari intervensi. Dia menekankan bahwa setelah resmi menjabat, seorang deputi gubernur BI secara hukum terlepas dari wewenang pemerintah dan bekerja sepenuhnya untuk kepentingan otoritas moneter.
Pemerintah, lanjutnya, hanya memiliki ruang terbatas untuk masuk dalam forum BI sesuai undang-undang, yakni kehadiran perwakilan pemerintah dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terkait kebijakan suku bunga, bukan untuk mengintervensi keputusan.
