Negeri yang Kacau, Lupa pada Penipu

Peristiwa yang Menyentuh Hati

Di dalam kabin pesawat Batik Air rute Palembang–Jakarta, sebuah rok bergaris menjadi perhatian utama. Bukan karena ia menyembunyikan bom atau melakukan tindakan ilegal. Ia hanya mirip dengan seragam pramugari. Di negara yang sering menghukum berdasarkan kemiripan, “mirip” sering kali cukup untuk mendapatkan vonis moral.

Perempuan itu bernama Khairun Nisa. Ia duduk seperti penumpang lain: membeli tiket, naik pesawat, mendarat, lalu pulang. Tidak ada minuman yang ia sajikan, tidak ada instruksi keselamatan yang ia bacakan. Namun, di era media sosial—yang sering kali lebih cepat menyebar informasi daripada fakta—kehadirannya segera berubah dari manusia biasa menjadi kasus.

Ada satu hal yang sering terlewat: motif. Khairun Nisa mengenakan pakaian yang mirip seragam pramugari bukan untuk menipu penumpang atau maskapai. Ia menipu dirinya sendiri.

Ia sudah berkata kepada orang tua dan keluarganya bahwa ia diterima bekerja—sebuah kebohongan kecil yang lahir dari tekanan besar. Rp30 juta telah berpindah tangan kepada seorang oknum yang menjanjikan pekerjaan, lalu lenyap. Uang itu bukan sekadar angka; ia adalah tabungan, harapan, dan kepercayaan.

Ketika hari itu ia berangkat ke bandara, waktu bergerak lebih cepat dari nurani. Boarding sudah dipanggil. Tak sempat berganti pakaian. Maka ia berjalan—bukan dengan niat menyamar, melainkan dengan beban menjaga martabat di hadapan keluarga yang telah berharap.

Dalam kebudayaan kita, rasa malu sering lebih menakutkan daripada hukum. “Aku malu, maka aku menutupinya,” begitu kira-kira logika yang bekerja. Albert Camus pernah menulis bahwa manusia kerap berdamai dengan absurditas bukan dengan kebenaran, melainkan dengan penyangkalan yang sementara.

Pakaian itu, bagi Nisa, adalah penyangga sementara—agar orangtua tak segera tahu bahwa mimpi yang dibiayai telah dirampas oleh tipu daya. Ia datang sebagai penumpang bertiket; ia pulang sebagai bahan perbincangan. Dan di antara keduanya, yang luput disorot adalah kejahatan yang sesungguhnya: penipuan yang memakan harapan.

Kata “gadungan” pun dilemparkan. Kata yang keras, penuh kecurigaan, seolah ia penipu ulung. Padahal, apa yang digadungkan? Ia tidak mengaku sebagai awak kabin kepada penumpang. Ia tidak mengambil hak orang lain. Ia tidak menukar pakaian dengan gaji. Seperti ditulis seorang netizen, “dia beli tiket, duduk, turun, pulang.” Selesai.

Namun negara—melalui aparat, maskapai, dan gema media—tampaknya punya kegemaran lama: overreacting pada yang lemah, underreacting pada yang kuat. Rok berbeda corak dipersoalkan; sementara janji palsu yang merampas Rp30 juta dari seorang gadis desa hanya menjadi catatan pinggir belaka.

Padahal data menunjukkan, penipuan rekrutmen kerja bukan perkara kecil. Laporan OJK dan Kepolisian beberapa tahun terakhir mencatat ribuan aduan penipuan lowongan kerja setiap tahun, dengan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Di sektor penerbangan, profesi pramugari menjadi sasaran empuk: glamor di media sosial, gaji relatif tinggi, dan peluang kerja yang terbatas.

Dalam satu rekrutmen, ribuan pelamar berebut puluhan kursi. Rasio kegagalan bisa mencapai 95 persen. Di celah keputusasaan itulah calo tumbuh subur.

Di Filipina, kasus serupa pernah terjadi pada 2018: seorang perempuan mengenakan seragam mirip awak kabin Philippine Airlines demi meyakinkan keluarga bahwa ia “sudah berhasil”.

Otoritas bandara tidak memidanakan; fokus diarahkan pada sindikat penipu kerja. Di Jepang, hukum sangat ketat soal impersonasi, tetapi aparat membedakan jelas antara fraud for gain dan costume for self-deception. Yang pertama dihukum; yang kedua dirujuk ke layanan sosial.

Dan kita memilih jalan lain: mempermalukan. Media menyebut nama lengkap, memajang wajah, mengulang kata “pura-pura”. Padahal, seperti diingatkan Albert Camus, “rasa malu bukanlah alat keadilan, ia hanya memperbanyak penderitaan.” Apalagi ketika kesalahannya kabur, dan kerugiannya nihil bagi publik.

Komentar netizen mencerminkan kegelisahan itu. Ada yang bertanya mengapa seragam mirip TNI bisa beredar bebas. Ada yang melihat peristiwa ini sebagai simbol kegagalan negara menciptakan lapangan kerja—sebuah kritik yang pahit, tapi relevan.

Data BPS menunjukkan, tingkat pengangguran usia muda masih dua kali lipat rata-rata nasional. Banyak anak muda hidup di antara harapan dan tipu daya, di antara mimpi dan online shop yang menjual seragam palsu.

Maskapai, tentu, berhak menjaga standar dan keamanan. Namun keamanan apa yang terancam oleh seorang penumpang yang hanya berdandan? Jika setiap kemiripan dianggap bahaya, maka republik ini akan sibuk menertibkan bayangan, bukan substansi.

Goenawan Mohamad pernah menulis bahwa negara sering kali gagap membedakan simbol dan realitas. Kita marah pada kostum, lupa pada struktur. Kita ribut soal rok, lalai pada sistem rekrutmen yang bocor, pada penegakan hukum yang lebih tegas pada korban ketimbang pelaku.

Di akhir cerita, Khairun Nisa bukanlah pramugari gadungan. Ia adalah potret kegagalan kolektif: kegagalan melindungi pencari kerja, kegagalan membedakan niat dan kejahatan, kegagalan menahan hasrat untuk menghakimi. Ia terbang bukan dengan sayap palsu, melainkan dengan harapan yang patah.

Dan di negeri ini, harapan yang patah sering kali lebih mudah disalahkan daripada diperbaiki.

Bogor, 10 Januari 2026
Dikdik Sadikin