Indonesia Menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk Masa Jabatan 2026
Pada 8 Januari 2026, Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council/UNHRC) untuk masa jabatan 2026. Penetapan ini dilakukan dalam rangka memperingati 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum ini menjadi penting bagi diplomasi Indonesia di panggung internasional, yang menandai kepercayaan dunia terhadap peran negara ini sebagai aktor moderat dalam isu HAM.
Presidensi Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam sambutannya, Sidharto menegaskan komitmen penuh Indonesia terhadap prinsip-prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam penanganan isu HAM global. Ia menyatakan bahwa seluruh anggota Dewan HAM memiliki kesamaan pandangan dalam menjaga nilai-nilai tersebut.
Pemerintah Indonesia menganggap keterpilihan ini sebagai bentuk dukungan dari kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM global. Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan bahwa dukungan ini didorong oleh posisi Indonesia sebagai negara independen dan nonblok, serta keterlibatan aktif dalam isu-isu kemanusiaan global.
Namun, di balik pencapaian diplomatik tersebut, presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB dinilai banyak kalangan sebagai pedang bermata dua. Hal ini karena masalah HAM dalam negeri yang masih belum terselesaikan.
Masalah HAM Dalam Negeri yang Masih Menghantui
Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan HAM krusial, seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, situasi HAM di Papua, meningkatnya intoleransi beragama, serta penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap dikritik karena membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, ada dugaan upaya pengaburan pelanggaran HAM berat, termasuk kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Menurut Vidhyandika Djati Perkasa, peneliti senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Jakarta, respons publik justru menunjukkan sinisme terhadap presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB. Ia mengatakan bahwa diskursus di media sosial cenderung melihat keterpilihan Indonesia sebagai lelucon, karena kontras antara ambisi global dan masalah domestik yang belum dibereskan.
Vidhyandika menekankan bahwa persoalan HAM di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik elit dan ekonomi. Ia menyoroti bahwa situasi di Papua bukan hanya tentang kekerasan fisik, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi politik yang sangat kuat.
Peluang Strategis dan Tantangan Berat
Meski sarat kritik, presidensi Dewan HAM PBB juga membuka peluang strategis bagi Indonesia. Sorotan internasional dapat menjadi tekanan moral dan politik untuk mendorong percepatan reformasi HAM di dalam negeri. Vidhyandika berharap bahwa presidensi ini bisa menjadi katalis percepatan reformasi HAM, dengan pemerintah semakin terdorong menyelesaikan kasus-kasus terbuka seperti di Papua dan pelanggaran HAM masa lalu.
Ia menegaskan bahwa legitimasi Indonesia di forum HAM global tidak cukup dibangun lewat pidato normatif, melainkan harus dibuktikan dengan kebijakan konkret di dalam negeri. Tanpa langkah nyata, sorotan dunia justru bisa berbalik menjadi tekanan yang melemahkan posisi moral Indonesia.
Geopolitik yang Semakin Tidak Ramah
Presidensi Indonesia juga berlangsung di tengah geopolitik global yang kian tidak ramah terhadap agenda HAM. Dunia bergerak ke arah multipolar, sementara komitmen negara-negara besar terhadap multilateralisme terus melemah. Sikap Amerika Serikat yang semakin menjauh dari lembaga-lembaga PBB, termasuk Dewan HAM, dinilai berpotensi menggerus legitimasi institusi tersebut.
Di tengah situasi ini, ruang gerak Indonesia sebagai presiden Dewan HAM menjadi semakin sempit. Di satu sisi, Indonesia mengklaim sikap nonblok, namun di sisi lain harus berhadapan dengan kepentingan Amerika Serikat, Cina, dan Rusia yang memiliki pengaruh besar terhadap Indonesia. Vidhyandika mengaku pesimistis jika presidensi ini hanya berhenti pada simbolisme.
Ia mengingatkan bahwa jika jabatan internasional ini hanya dijadikan trofi tanpa reformasi nyata, dampaknya justru akan merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Ia menegaskan bahwa presidensi ini harus diiringi dengan perubahan substantif di dalam negeri, agar tidak menjadi kosmetik diplomatik belaka.
Penulis yang memulai karier dari blog pribadi sebelum akhirnya bergabung dengan media online. Ia menyukai dunia tulis-menulis sejak sekolah. Hobinya adalah traveling, membaca novel klasik, dan membuat jurnal harian. Setiap perjalanan dan interaksi manusia selalu menjadi bahan inspirasinya. Motto: "Setiap sudut kota punya cerita yang patut dibagikan."
