RIYADH, –
Selama beberapa dekade, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi dua kekuatan utama di kawasan Teluk. Keduanya sering kali terlihat bekerja sama dalam berbagai isu regional, baik secara politik maupun ekonomi. Namun, di balik tampilan harmonis tersebut, muncul perasaan persaingan yang semakin menguat dan akhirnya menimbulkan konflik nyata.
Dari sekutu strategis menjadi rival
Hubungan antara Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dan Presiden UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, selama bertahun-tahun dianggap sebagai fondasi dari aliansi kedua negara. Bahkan, Sheikh Mohamed sering disebut sebagai mentor bagi Mohammed bin Salman pada awal masa kekuasaannya. Namun, seiring dengan berkembangnya ambisi masing-masing pihak, keretakan mulai terlihat.
Mohammed bin Salman fokus pada reformasi ekonomi besar-besaran di dalam negeri sambil memperkuat dominasi regional Arab Saudi. Di sisi lain, UEA lebih memilih memperluas pengaruh melalui jaringan aliansi dan aktor non-pemerintah di berbagai konflik regional. Kini, kedua negara ini terlibat dalam berbagai isu seperti produksi minyak, konflik Sudan, persaingan di Tanduk Afrika, hingga konflik Yaman, meskipun masih tergabung dalam koalisi militer anti-Houthi.
Perbedaan kepentingan di Yaman
Isu Yaman menjadi titik kritis yang memicu perpecahan antara Arab Saudi dan UEA. Ketegangan meningkat ketika Dewan Transisi Selatan (STC), yang didukung UEA, merebut wilayah kaya sumber daya di provinsi Hadramawt dan Mahra. Wilayah tersebut sebelumnya dikuasai oleh pasukan setia kepada pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi.
Koalisi militer pimpinan Arab Saudi dilaporkan membombardir pengiriman senjata yang diduga berasal dari UEA dan ditujukan kepada kelompok separatis. Retakan sebenarnya sudah ada sejak UEA menarik sebagian besar pasukannya dari Yaman pada Juli 2019.
Menurut Baraa Shiban, pakar Yaman dan Teluk, tujuan Arab Saudi dan UEA di Yaman sangat berbeda dan tidak mungkin dipertemukan. Riyadh khawatir dengan kecenderungan UEA yang dinilai bersedia “memecah negara” dengan mendukung kekuatan disruptif demi pengaruh, sedangkan Arab Saudi lebih memilih mempertahankan otoritas yang ada.
Perbedaan ideologi dan perebutan pengaruh
Shiban juga menyoroti perbedaan ideologis yang mendalam. Ia menyebut bahwa kepemimpinan UEA memiliki “obsesi” untuk memerangi Ikhwanul Muslimin dan Islam politik, sikap yang coba didorong Abu Dhabi ke seluruh kawasan. Pendekatan keras ini, menurutnya, tidak sepenuhnya dianut Arab Saudi.
Selain itu, Arab Saudi ingin mempertahankan posisi sebagai kekuatan regional utama. “Melihat satu negara dengan pengaruh besar seperti UEA membuat kesepakatan bilateral dan tiba-tiba memiliki pijakan di banyak negara melalui aktor non-negara adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bagi mereka,” ujar Shiban.
Berseberangan di Sudan
Rivalitas juga terlihat jelas di Sudan. Pada November lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji mengakhiri perang di Sudan setelah permintaan Mohammed bin Salman saat kunjungan ke Washington. UEA secara luas dituduh mempersenjatai Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang sejak April 2023 bertempur melawan tentara reguler Sudan, meski Abu Dhabi berulang kali membantah tudingan tersebut. Sementara itu, tentara Sudan justru menerima dukungan dari Arab Saudi.
Emadeddin Badi, peneliti Timur Tengah dan Afrika Utara, mengatakan bahwa sulit melihat langkah STC di Yaman sebagai sesuatu selain “pembalasan UEA atas kunjungan Mohammed bin Salman ke Trump”. Menurutnya, kunjungan itu dipahami sebagai sinyal Arab Saudi mendorong sikap lebih keras terhadap UEA.
Tanduk Afrika jadi medan persaingan baru
Tanduk Afrika menjadi arena persaingan lain karena posisinya yang strategis di dekat Laut Merah, Teluk Aden, dan Samudra Hindia. UEA membangun hubungan erat dengan Ethiopia dan Somaliland—wilayah yang ingin memisahkan diri dari Somalia—serta mengoperasikan pangkalan militer di pelabuhan Berbera sejak 2017.
Sebaliknya, Arab Saudi berupaya memperkuat pemerintah Somalia di Mogadishu. Ketegangan meningkat ketika Israel, yang menjalin hubungan dengan UEA sejak 2020, pekan lalu mengakui Somaliland. Langkah itu dikecam Arab Saudi bersama sekitar 20 negara mayoritas Muslim lainnya, sementara UEA tidak ikut mengecam.
