SBY dan Megawati Siap Ambil Tindakan Hukum Terkait Isu Ijazah Palsu Jokowi
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mempertimbangkan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengaitkan keduanya dengan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Isu ini disebut-sebut digawangi oleh orang-orang besar dan memiliki agenda politik.
Beberapa pihak menuding bahwa SBY diduga memiliki niat untuk menaikkan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Pilpres 2029. Sementara itu, ada juga yang menghubungkan Megawati dengan isu tersebut, dengan dugaan bahwa ia merasa sakit hati terhadap Jokowi setelah Pemilu 2024. Hal ini lalu ditanggapi oleh kubu SBY dan Megawati.
SBY Siap Layangkan Somasi
Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyatakan bahwa SBY sangat terganggu dengan isu tersebut. Ia menyebut bahwa SBY sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang memfitnahnya. Menurut Andi, SBY tidak terlibat dalam isu ijazah palsu Jokowi, bahkan ia disebut telah berkolaborasi dengan Megawati dalam menyebarkan isu tersebut.
“Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi selama ini baik,” ujar Andi. Ia juga menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Jika isu tersebut tidak dihentikan, SBY akan mengambil langkah hukum dengan memberikan somasi kepada orang-orang yang membuat fitnah tersebut.
Andi menambahkan bahwa SBY kini lebih fokus pada seni lukis dan mengurus klub voli, Lavani. “Hari-hari politik di Partai Demokrat kini dipimpin oleh Mas AHY,” katanya.
Megawati Tak Beri Perintah, Tapi Kader Bergerak
Sama halnya dengan SBY, Megawati juga siap mempertimbangkan langkah hukum. Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan bahwa pertimbangan upaya hukum muncul karena Megawati dan PDIP merasa dirugikan atas tuduhan yang muncul tersebut. Dia menyebut pihaknya mendukung langkah SBY usai dikaitkan dengan kasus ijazah Jokowi.
“Kami mendukung apabila Pak SBY akan menempuh jalur hukum. Fitnah tersebut memang tidak bisa dibiarkan,” ujar Guntur. Ia menegaskan bahwa pertimbangan upaya hukum tersebut bukan muncul dari perintah Megawati, tetapi kesadaran dari kader.
“Tidak ada perintah (dari Megawati melakukan upaya hukum). Membela kehormatan ketua umum sudah otomatis bagi kader,” tambahnya. Ia juga menyatakan bahwa Jokowi sudah bukan lagi urusan PDIP sejak dipecat dari partai tersebut.
Jokowi Sebut Ada Operasi Politik
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), blak-blakan mengungkap ada agenda besar di balik isu ijazah palsu yang sudah empat tahun bergulir. Jokowi selama ini diam saja dan tidak banyak menanggapi karena yakin dengan ijazah aslinya.
Ia tidak menunjukkan ijazah karena dua alasan. Pertama, ada aduan di Bareskrim. Kedua, karena ia dituduh ijazahnya palsu. “Yang menuduh itu yang harus membuktikan,” ujarnya. Jokowi melihat ada agenda besar politik dan operasi politik di balik isu ini.
Menurut Jokowi, ada keinginan pihak tertentu untuk menurunkan reputasinya. “Kenapa kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh? Semua dilakukan untuk apa?” tanyanya. Jokowi meyakini bahwa ada orang besar di balik isu tersebut.
“Saya pastikan. Iya,” ujarnya. Meski ia tidak ingin menyebutkan identitas orang tersebut, ia menegaskan bahwa isu ini justru mengalihkan energi negara dari masalah yang lebih penting, seperti perubahan akibat artificial intelligence dan humanoid robot.
