Partai Golkar Menanggapi Pro dan Kontra terhadap Pilkada lewat DPRD
Partai Golkar menanggapi pro dan kontra terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan sikap yang tenang. Sebagai partai politik yang mendukung wacana ini, Golkar tidak mempermasalahkan penolakan yang digulirkan oleh partai lain.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menyatakan bahwa hingga saat ini isu mengenai Pilkada lewat parlemen masih berupa wacana. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan Partai Golkar terhadap wacana ini sudah diputuskan dalam forum resmi sebelumnya.
“Tapi sikap Golkar sudah bisa baca di publik,” ujar Ali Mufthi di Kantor Golkar Jatim, Jumat (2/12/2026). Ia juga menjelaskan bahwa Partai Golkar ingin mencari solusi terbaik untuk Indonesia melalui wacana ini.
Pada awal Desember 2025 lalu, Partai Golkar secara terbuka menyatakan opsi atau wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat perayaan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta. Selain itu, hasil rapat pimpinan nasional Golkar pada Desember 2025 lalu juga menghasilkan 10 rekomendasi, salah satunya terkait pilkada lewat DPRD.
Ali Mufthi mengungkapkan bahwa di internal Golkar saat ini sedang dilakukan konsolidasi untuk menyamakan persepsi tentang wacana Pilkada lewat DPRD. Meskipun begitu, ia mengaku masih menunggu arahan dari pengurus pusat untuk melakukan silaturahmi ke sejumlah parpol terkait wacana tersebut.
Meski sejumlah parpol, termasuk di tingkat Jawa Timur, sudah ada yang menyetujui wacana ini, Ali Mufthi menegaskan bahwa dukungan Partai Golkar terhadap wacana ini sudah diputuskan dalam forum resmi sebelumnya.
“Kalau Golkar kan sudah pada posisi mengambil keputusan dalam Rapimnas tentang Pilkada lewat DPRD,” ujarnya.
Wacana yang Mengundang Pro dan Kontra
Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD terus bergulir dan menimbulkan pro kontra di kalangan partai politik termasuk di tingkat Jawa Timur. Belum lama ini, beberapa parpol sudah menyampaikan tanggapan tentang wacana tersebut.
Misalnya, PDIP yang meminta agar kajian dilakukan secara mendalam. Sementara itu, PKB sebelumnya mendukung wacana ini. Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah, saat dikonfirmasi di Surabaya beberapa waktu lalu meminta agar wacana tersebut dipikirkan secara mendalam. Ia khawatir jika wacana kepala daerah dipilih parlemen justru membuat iklim demokrasi menjadi mundur.
“Hati-hati. Kita sudah maju, tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang,” kata Said, Selasa (23/12/2025).
Jika dilihat dalam sejarah demokrasi di tanah air, kepala daerah memang pernah dipilih oleh DPRD. Pilkada secara langsung baru digelar mulai 2005. Said menegaskan bahwa wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD yang saat ini terus bergulir harus dipikirkan secara komprehensif.
“Sesungguhnya kita mau maju demokrasi kita, apa kita akan balik ke demokrasi prosedural atau demokrasi yang substantif?” ujarnya.
Kajian Mendalam Dibutuhkan
Said, yang juga Ketua Banggar DPR RI ini, menegaskan kajian mendalam perlu terus dilakukan termasuk mengenai apakah biaya politik bisa berkurang dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Ia menyatakan keraguan terhadap hal ini.
“Saya minta hati-hati kaji secara mendalam plus minusnya. Jangan ada istilah bahwa kalau demokrasi yang sudah kita jalankan dalam pilkada langsung itu high cost. Apakah lewat DPRD juga tidak high cost, pertanyaannya. Jangan-jangan lewat DPRD sama saja,” ujarnya.
Ketimbang memperdebatkan biaya politik semacam ini, Said lebih berharap agar seluruh parpol melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari praktik politik uang.
“Melakukan edukasi terhadap para pemilih, terhadap masyarakat bahwa politik uang itu ternyata buruk bagi kehidupan kita semua,” ujarnya.
PKB Nyatakan Dukungan
Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya terang-terangan mendukung wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Evaluasi terhadap sistem Pilkada dinilai penting dilakukan diantaranya lantaran biaya politik Pilkada langsung yang semakin tinggi.
Dukungan terhadap wacana ini sebelumnya disampaikan disela pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Jatim yang berlangsung di Surabaya, Jumat (19/12/2025). Secara terang-terangan, Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar menyatakan dukungan.
Mulanya, Gus Halim mengatakan bahwa Muswil menjadi momentum untuk konsolidasi sekaligus menetapkan target Pemilu mendatang. PKB sebagai partai pemenang di DPRD Jatim hasil Pemilu 2024, menargetkan bisa sukses kembali termasuk bisa memenangkan pemilihan gubernur Jatim.
“Para ketua partai di Jawa Timur hampir sepakat untuk Gubernur dipilih oleh DPRD,” ujar Gus Halim yang sejurus kemudian disambut riuh tepuk tangan kader PKB baik DPW maupun DPC hingga pengurus DPP yang hadir di lokasi.
Sembari berseloroh, Gus Halim mengatakan mayoritas pimpinan parpol mengeluh sulitnya faktor komunikasi dengan gubernur.
“Oleh karena itu, kami mendukung usulan agar Gubernur dipilih oleh DPRD,” ungkap Gus Halim.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga menyatakan dukungan terhadap wacana gubernur dipilih oleh DPRD. Cak Imin mengaku sudah pernah menyampaikan usulan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan Pilkada langsung, Cak Imin menilai biaya politik menjadi semakin tinggi. “Itu baru omong-omong, soal terbukti tidaknya tergantung revisi paket undang-undang politik,” ungkap Cak Imin.
Menurut Cak Imin, hampir semua parpol menyadari Pilkada langsung tidak produktif. “Itu perlu kita evaluasi,” ungkap Cak Imin yang juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM).
