Perubahan Kurikulum yang Terlalu Sering: Tantangan dan Kritik
Setiap kali terjadi pergantian kurikulum, selalu diiringi dengan harapan akan perbaikan. Kurikulum lama seringkali dianggap tidak relevan, sedangkan kurikulum baru diharapkan menjadi solusi untuk masalah-masalah yang ada. Namun, di Indonesia, frekuensi pergantian kurikulum yang terlalu tinggi justru menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas dan keberlanjutan kebijakan pendidikan.
Sejak tahun 1947, Indonesia telah mengganti kurikulum nasional sebanyak sebelas kali. Data ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum seringkali terjadi seiring dengan pergantian menteri pendidikan, bukan sebagai hasil evaluasi jangka panjang terhadap kualitas pembelajaran. Hal ini menciptakan pola yang memicu ketidakstabilan dalam kebijakan publik, di mana kurikulum yang seharusnya menjadi kerangka pembelajaran jangka panjang justru berubah sesuai dengan periode kekuasaan pemerintah.
Biaya Besar, Dampak Terbatas
Implementasi Kurikulum Merdeka, salah satu contoh terbaru dari perubahan kurikulum, menyerap anggaran negara yang cukup besar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat bahwa anggaran implementasi kurikulum ini mencapai Rp2,86 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pelatihan guru, penyusunan buku ajar, serta pengembangan platform digital pembelajaran. Di tingkat sekolah, perubahan kurikulum juga berdampak pada biaya tambahan, seperti pencetakan ulang modul ajar, penggantian papan informasi, dan penyesuaian perangkat pembelajaran. Beban finansial ini tidak selalu didukung oleh anggaran yang tepat waktu.
Guru Lelah, Siswa Bingung
Dampak dari pergantian kurikulum tidak hanya berupa biaya, tetapi juga kesulitan di lapangan. Di ruang kelas, siswa harus menyesuaikan diri dengan cara belajar yang terus berubah. Misalnya, dari pembelajaran tematik Kurikulum 2013, mereka beralih ke pembelajaran berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka. Perubahan ini membutuhkan adaptasi cepat, namun seringkali tidak disertai dengan masa transisi yang cukup.
Perubahan kurikulum yang terlalu sering dan cepat dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran dan sistem penilaian yang baru. Jika perubahan dilakukan tanpa pendampingan yang memadai, siswa menjadi bingung dan guru kesulitan menerapkannya secara optimal. Akibatnya, banyak siswa merasa terbebani dan minat belajar mereka menurun.
Ironisnya, Kualitas Pembelajaran Belum Meningkat
Meskipun pemerintah menyebut perubahan kurikulum sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, dampaknya belum terlihat secara signifikan. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat bahwa skor literasi Indonesia dalam PISA 2022 berada di angka 371, turun dibandingkan 2018 dan masih jauh di bawah rata-rata negara OECD. Ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum belum berhasil meningkatkan mutu pembelajaran secara nasional.
Politik Simbolik dalam Kebijakan Pendidikan
Fenomena ini bisa dilihat melalui lensa teori politik simbolik. Ilmuwan politik Murray Edelman menjelaskan bahwa kebijakan publik sering kali digunakan sebagai simbol untuk menunjukkan respons pemerintah terhadap masalah, meskipun dampak nyata terbatas. Perubahan istilah, nama program, dan jargon baru menciptakan kesan pembaruan, meski praktik di lapangan tidak banyak berubah.
Dalam konteks pendidikan Indonesia, pergantian nama kurikulum berfungsi sebagai penanda bahwa pemerintah sedang melakukan reformasi. Kurikulum lama dipersepsikan gagal, sementara kurikulum baru dihadirkan sebagai solusi, meski evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sebelumnya belum selesai.
Ancaman bagi Indonesia Emas 2045
Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama. Pemerintah menargetkan peningkatan Human Capital Index hingga mendekati 0,73. Namun target ini sulit tercapai jika pendidikan dasar dan menengah terus berada dalam kondisi transisi yang tidak pernah selesai. Anak-anak usia sekolah hari ini adalah generasi produktif pada 2045. Jika selama masa belajar mereka terus disibukkan dengan perubahan metode, istilah, dan sistem penilaian, maka energi belajar habis untuk beradaptasi, bukan untuk memperdalam kompetensi.
Rekomendasi Kebijakan
Pertama, pemerintah perlu menghentikan praktik pergantian simbolik kurikulum dan menempatkan stabilitas sebagai prioritas kebijakan pendidikan. Kedua, setiap perubahan kurikulum harus didasarkan pada evaluasi empiris terbuka yang melibatkan guru, siswa, dan akademisi independen. Ketiga, fokus anggaran perlu dialihkan dari penggantian dokumen dan atribut menuju peningkatan kapasitas guru dan pendampingan pembelajaran. Keempat, kurikulum nasional harus diposisikan sebagai kebijakan jangka panjang lintas pemerintahan, sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas 2045.
Dalam pendidikan, perubahan memang penting. Namun yang lebih penting adalah konsistensi. Tanpa itu, kurikulum akan terus bergerak, sementara mutu pembelajaran berjalan di tempat.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
