Dampak Bencana terhadap Anak dan Pendidikan di Indonesia
Bencana alam yang semakin sering terjadi di Indonesia menimbulkan berbagai risiko bagi anak-anak, termasuk putus sekolah, menjadi pekerja usia dini, hingga mengalami trauma psikologis. Selain itu, bencana juga memperlebar ketimpangan pendidikan, terutama bagi anak miskin dan remaja. Respons pendidikan Indonesia perlu diperbaiki dalam hal sekolah darurat, bantuan sosial, dukungan kesehatan dan psikososial, serta kurikulum.
Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menyebabkan peningkatan ancaman bencana di Indonesia. Frekuensi bencana alam meningkat dari 1.694 kejadian pada tahun 2015 menjadi lebih dari 3.000 kejadian per tahun dalam lima tahun terakhir. Akhir 2025 ini, masyarakat dikejutkan oleh terjadinya letusan Gunung Semeru dan banjir besar di Sumatra. Gunung Semeru menyemburkan awan panas dan menyebabkan gangguan pernapasan kronis bagi penduduk sekitar. Adapun banjir mendominasi kejadian bencana di Indonesia, dengan banjir bandang Sumatra sebagai yang terbaru.
Kepadatan penduduk di area rawan bencana disertai dengan ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam setempat meningkatkan paparan dan kerentanan Indonesia terhadap bencana. Meskipun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) fokus pada evakuasi korban dan perbaikan infrastruktur dasar, perbaikan infrastruktur pendidikan dan pengenalan materi ajar terkait penanggulangan bencana kurang menjadi perhatian pemerintah dalam proses rehabilitasi kehidupan korban bencana. Padahal, sekitar 30% korban bencana alam adalah anak-anak.
Riset kami tahun 2025 menemukan bahwa erupsi Gunung Merapi pada 2010 meningkatkan kemungkinan anak-anak berhenti sekolah dan bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga. Dampak ini memburuk seiring waktu. Dengan bertambahnya usia anak, semakin kecil kemungkinan mereka untuk kembali bersekolah, dan semakin mungkin untuk bekerja.
Faktor Penyebab Putusnya Sekolah Pascabencana
Faktor penyebab putusnya sekolah merupakan kombinasi dari beberapa hal:
Pertama, kerusakan infrastruktur pendidikan yang berkepanjangan. Ketika sekolah rusak atau dijadikan tempat pengungsian, pembelajaran terhenti. Semakin lama hal ini terjadi, maka semakin sulit bagi anak-anak untuk menemukan rutinitas belajar. Dalam jangka panjang, jika dibandingkan dengan anak yang tidak pernah mengalami bencana, ketimpangan di masa kecil ini dapat menciptakan kesenjangan capaian ketika dewasa, misalnya dalam hal penghasilan.
Kedua, gangguan ekonomi keluarga. Bencana menghancurkan sumber pendapatan keluarga seperti lahan pertanian yang rusak atau tempat usaha yang hancur. Keluarga kemudian menarik anak dari sekolah untuk bekerja. Anak-anak dari keluarga miskin mengalami gangguan pendidikan yang lebih parah karena bencana. Sebab, mereka memiliki kapasitas terbatas untuk mengatasi dampak bencana. Anak remaja yang memiliki kesempatan bekerja lebih besar tergolong yang paling rentan putus sekolah dan menjadi pekerja anak.
Ketiga, tekanan ekonomi dan sosial untuk pernikahan anak. Keluarga penyintas bencana cenderung mendorong agar anak-anak segera menikah. Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran dan memperoleh dukungan keuangan untuk pemulihan pascabencana.
Kemampuan Kognitif Menurun
Studi kami juga menemukan bahwa anak-anak laki-laki mengalami gangguan kognitif yang lebih mendalam daripada anak-anak perempuan ketika terdampak bencana. Penelitian kami mengestimasi bahwa skor kemampuan kognitif (kemungkinan total skornya adalah 100 poin) turun sebesar 8,1 poin akibat bencana pada sampel anak laki-laki. Dampak ini hampir dua kali lebih besar daripada pengukuran dampak pada keseluruhan sampel studi.
Penurunan kognitif terjadi karena anak-anak penyintas bencana lebih mungkin mengidap penyakit kronis yang mengganggu konsentrasi belajar dan menyebabkan mereka tidak masuk sekolah. Penyakit ini bisa berupa iritasi sistem pernapasan dari debu vulkanik, ataupun tekanan darah tinggi akibat stres atau trauma psikologis berkepanjangan.
Pentingnya Kebijakan Pendidikan yang Tanggap Bencana
Anak-anak penyintas bencana membutuhkan intervensi kebijakan pendidikan tanggap bencana yang multidimensional untuk mengurangi dampak negatifnya. Setelah bencana terjadi, pemerintah harus bergegas menyelesaikan perbaikan sekolah agar meredam dampak penutupan sekolah dalam waktu yang lama. Mengingat dampak bencana terhadap kemungkinan putus sekolah akan memburuk seiring waktu, pembangunan sekolah, bahkan sekolah darurat, menjadi sangat genting.
Pemulihan pembelajaran dapat dilakukan secara bertahap lewat sekolah darurat, bantuan sosial agar mengurangi dorongan rumah tangga mempekerjakan anak-anak, serta intervensi teknologi digital seperti pembelajaran jarak jauh. Setelah anak-anak bisa kembali ke sekolah, pembelajaran yang tertinggal selama periode bencana dapat dikejar dengan kelas tambahan atau bimbingan belajar khusus oleh sekolah.
Kesulitan ekonomi keluarga, kerusakan infrastruktur kesehatan, dan trauma psikologis yang berkepanjangan menjadi faktor penyebab yang saling terkait. Pendampingan secara kontinu dari pemuka masyarakat serta bantuan sosial dapat mengurangi tekanan keluarga untuk menikahkan anaknya. Sementara itu, perbaikan infrastruktur dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit kronis yang dialami anak-anak yang akan menghambat tumbuh kembang mereka. Perbaikan sistem sanitasi untuk memastikan akses air bersih selama periode pemulihan juga perlu jadi perhatian.
Mengingat risiko trauma psikologis yang anak alami, intervensi psikososial juga dibutuhkan, baik sebelum (salah satunya, melalui peran lembaga nirlaba) dan setelah sekolah beroperasi kembali (melalui peran guru yang sudah terlatih).
Mencegah Tetap Lebih Baik
Selain langkah mitigasi, ada beberapa intervensi preventif untuk membangun ketahanan jangka panjang. Ketersediaan sekolah menengah (SMP dan SMA) perlu menjadi perhatian khusus, karena sekolah menengah negeri dengan biaya pendidikan rendah lebih sedikit jumlahnya daripada sekolah menengah swasta. Ini menyebabkan akses pendidikan semakin terbatas ketika terjadi bencana.
Perbaikan sekolah maupun pembangunan sekolah baru sebaiknya juga mengikuti standar bangunan yang meminimalkan risiko bencana. Selain pembangunan dan rehabilitasi sekolah, intervensi pada materi ajaran di kawasan rawan bencana juga penting. Sekolah bisa mengadopsi materi dan protokol manajemen bencana, yang di antaranya mencakup simulasi bencana, pelatihan guru, hingga pembelian alat penanggulangan bencana.
Sampai saat ini, hanya 10% dari sekolah di Indonesia yang telah menerapkan Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan BNPB. Padahal, data BNPB menunjukkan 91% sekolah dasar dan menengah ada di kawasan rawan bencana. Sementara itu, dampak bencana seperti letusan Gunung Merapi bisa sangat luas, bahkan ke daerah yang cukup jauh dari pusat letusan.
Pendekatan holistik penting karena resiliensi pendidikan terhadap bencana tidak hanya mencakup infrastruktur fisik tetapi juga tentang sistem yang responsif, guru dan murid yang terlatih, dan masyarakat yang berdaya.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
